JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menyarankan, Presiden Joko Widodo bersikap tegas menghentikan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Diketahui, wacana tersebut sebelumnya disampaikan tiga ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintahan. Menurut Feri, Jokowi tidak cukup menghentikan wacana tersebut hanya dengan sekedar pernyataan, tetapi harus melalui tindakan yang lebih nyata. "Tidak cukup dengan perkataan, tetapi tindakan.

Misalnya presiden bisa menyatakan agar penyelenggara pemilu segera menyiapkan tahapan pemilu agar kemudian dilakukan proses yang memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 itu berlangsung," kata Feri dalam diskusi secara virtual, Sabtu (26/2/2022).

 Selain itu, ia khawatir, wacana tersebut justru hanya akan menumbuhkan suasana seperti Orde Baru, di mana masa jabatan presiden terus diperpanjang. "Jangan-jangan seperti Orde Baru nanti tambah 3 tahun nanti dilanjutkan 2 tahun, nanggung tinggal 2 tahun lagi," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, tiga ketua umum partai politik yaitu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan wacana perpajangan masa jabatan presiden.

Baru-baru ini, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memastikan partainya akan setuju apabila jadwal Pemilihan Umum 2024 dipertimbangkan untuk diundur. Baca juga: 3 Ketum Partai Bicara Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Pusako: Terlalu Nyaman di Lingkaran Kekuasaan


Sumber


Kalau ane pribadi setuju pemilu ditunda ya, melihat calon calon yang ada masih jauh dibawah standar semua, sejelek jeleknya Jokowi masih lebih bagus dibanding calon calon yang berkeliaran saat ini.

Gimana menurut agan agan, pakai hati nurani untuk diskusi yang sehat ya...?