JAKARTA, KOMPAS.com - Meski menuai kontroversi di Jakarta, konsep "air hujan dialirkan masuk ke tanah" ala Anies Baswedan justru akan diterapkan di Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Hal ini diketahui dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Dari UU itu diketahui bahwa IKN baru yang akan dibangun di Kalimantan Timur akan menerapkan konsep serupa dengan Jakarta.

Air hujan akan dimaksimalkan untuk meresap ke dalam tanah sebanyak mungkin guna mencegah terjadinya banjir dan menjaga kelestarian air tanah di sana.

Jika di Jakarta konsep itu dikenal dengan "sumur resapan", maka di ibu kota baru program tersebut dinamai sebagai "kota spons".

"Kota spons mengacu pada kota yang berperan seperti spons yang mampu menahan air hujan agar tidak langsung melimpas ke saluran-saluran drainase dan yang mampu meningkatkan peresapan ke dalam tanah sehingga bahaya banjir dapat berkurang serta kualitas dan kuantitas air dapat meningkat melalui penyaringan tanah dan penyimpanan dalam tanah (akuifer)," tulis lampiran II UU IKN tentang Prinsip Dasar Pengembangan Kawasan.

Di Jakarta, konsep mengalirkan air ke dalam tanah mengandalkan sumur resapan menjadi jalan satu-satunya karena keterbatasan lahan terbuka hijau.

Namun di IKN yang baru akan dibangun, penerapan Kota Spons lebih kompleks. Selain menggunakan sumur resapan sebagai penampung air hujan sementara, Kota Spons diimplementasikan dengan memperbanyak area ruang terbuka hijau maupun infrastruktur lainnya.

Masih merujuk pada lampiran II UU IKN, air hujan yang diserap atau dialirkan ke tanah akan dilakukan melalui 3 metode, yakni:

1. Ruang terbuka hijau dan biru yang tersebar luas, terdistribusi merata, dan tersambung dalam satu-kesatuan tata hidrologis untuk menahan dan menyimpan air serta meningkatkan kualitas ekosistem perkotaan dan keanekaragaman hayati sehingga menciptakan ruang budaya dan rekreasi yang nyaman.

2. Desain fasilitas perkotaan, seperti atap hijau (green rooftop) skala mikro pada bangunan-bangunan dan gedung-gedung untuk menahan air hujan sebelum diserap oleh tanah atau sebelum menjadi limpasan ke saluran drainase dan sungai.

3. Desain fasilitas perkotaan pada skala makro, seperti penerapan jalan dan trotoar berpori, biosengkedan, dan sistem bioretensi untuk menahan/menyerap air hujan dengan cepat sehingga memfasilitasi kelancaran dan keselamatan pergerakan kendaraan dan orang.


Nasib Sumur Resapan Anies



Sumur resapan di Jakarta untuk mencegah banjir sebenarnya sudah diimplementasikan sejak era Gubernur Jokowi dan diteruskan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Namun di era Gubernur Anies, pembangunan sumur resapan dilakukan lebih masif.

Sejak awal kampanyenya sebagai Gubernur, Anies memang sudah menegaskan bahwa kodrat air hujan adalah masuk ke dalam tanah, bukan dialirkan ke laut dengan gorong-gorong raksaksa.

Maka setelah resmi terpilih dan menjabat, Anies pun mencoba merealisasikan janji kampanye itu dengan membangun sebanyak-banyaknya sumur resapan guna mengalirkan air hujan ke tanah.

Tak tanggung-tanggung, Anies bahkan menargetkan bahwa Jakarta harus memiliki 1.150.242 titik sumur resapan.

Per 9 November 2021, sumur resapan yang digadang-gadang bisa menjadi solusi penanganan banjir Jakarta baru terealisasi sebanyak 16.035 titik.

Angka itu baru sekitar 1 persen dari target pembangunan, tapi sudah menelan anggaran Rp 411 miliar tahun 2021.

Baru satu persen berjalan, sumur resapan sudah menuai polemik di tengah masyarakat.

Pasalnya, titik pembangunan sumur resapan dinilai tidak efektif menyerap genangan air saat hujan. Misalnya pembangunan sumur resapan yang ada di samping Kanal Banjir Timur (KBT).



Ketua Forum Warga Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan merasa aneh dengan pembangunan tersebut. Letak sumur resapan dinilai tidak efektif karena berdekatan dengan KBT.

Semestinya air hujan yang menggenang bisa langsung disalurkan ke KBT, bukan malah ditampung di tempat yang sudah jenuh dengan jalur air.

"Ini tidak efektif, karena 'jaka sembung' enggak nyambung," kata Tigor.

Masalah lain muncul pada pembangunan sumur resapan di badan jalan. Pembangunan sumur resapan terlihat berada di sebagian Jalan Lebak Bulus III, Cilandak, Jakarta Selatan.

Pembangunan sumur resapan tersebut dikritik pengamat kebijakan publik Agus Pambagio yang menyebut proyek itu merusak jalan.

"Sekarang jalan di Jakarta sudah tidak rata karena banyak sumur resapan yang sekarang diprotes," kata Agus.

Setelah ramai diperbincangkan publik, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan kontraktor pembuat sumur resapan kembali meratakan sumur resapan dengan aspal, kemudian dilubangi untuk tempat aliran air.



Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menilai ada kesalahan perencanaan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Titik sumur resapan yang dibuat, ujar Ida, terkesan asal-asalan dan tidak matang.

"Ini kesalahan perencanaan pembuatan titik sumur resapan," kata Ida, Minggu (5/12/2021).

Dia menyebut, apabila sudah ada rencana pembangunan di titik tertentu, tidak mungkin ada proses tambal sulam seperti yang terjadi di Jalan Lebak Bulus III.

Karena justru menimbulkan masalah, DPRD DKI pun akhirnya mencoret anggaran pembangunan sumur resapan untuk tahun 2022 sebesar 122 Miliar.

DPRD akan melihat terlebih dulu apakah sumur resapan yang sudah dibangun terbukti efektif mengatasi banjir dalam waktu satu tahun ini.

"2022 tidak kita anggarkan. Kalau memang hasilnya bagus kajiannya kita anggarkan kembali. Kalau memang tidak, ya tidak perlu kita anggarkan lagi," kata Ida.


Sumber : https://megapolitan.kompas.com/read/...page=all#page2