PEMINDAHAN ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kaltim merupakan solusi jitu dalam upaya pemerataan pembangunan, penduduk, dan lahirnya pusat pertumbuhan ekonomi baru. Cara itu akan mampu mendorong tumbuhnya pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan mengurai perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke Kaltim dan Indonesia Timur.

Berdasarkan data, terjadi ketimpangan pembangunan yang besar antara Jawa dan luar Jawa khususnya Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Bayangkan Kaltim sejak Indonesia merdeka, baru memiliki satu tol. Padahal kontribusi produk domestik regional bruto (PDRB) wilayah ini ratusan triliun rupiah per tahun.

Pindahnya IKN dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara (Pakunegara) diharapkan bisa menjadi solusi terkait ketimpangan itu. Apalagi jika dianalisis lebih jauh, bukan saja Kaltim yang akan terimbas pembangunannya, tapi Kalimantan secara keseluruhan dan Indonesia Timur.

Dalam kaitannya dengan penduduk, saat ini penduduk di Pulau Jawa ada sekitar 57 persen atau 150-an juta jiwa dan sisanya tersebar di seluruh Indonesia. Perpindahan IKN dari Jakarta ke IKN Nusantara akan membantu mengurai penyebaran penduduk yang tidak merata.

Dengan pemindahan IKN akan pindah sejumlah besar ASN, pejabat, dan tentu saja pedagang, masyarakat serta warga yang akan mencari penghidupan di kawasan IKN baru dan sekitarnya.

Untuk konteks ekonomi, terjadi ketimpangan ekonomi yang signifikan. Saat ini kontribusi ekonomi Jawa sebesar 58,49%, Sumatra 21,66%, dan wilayah lain sebesar 20,47%. Menurut catatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan ada pertumbuhan ekonomi di Kaltim dan Indonesia Timur jika dilakukan pemindahan IKN.

Dari uraian di atas bisa disimpulkan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim adalah keputusan terbaik untuk pemerataan dan merupakan upaya mengoptimalkan potensi Kaltim dan Kalimantan di bidang ekonomi.

Yang istimewa adalah bahwa titik 0 IKN berada pada posisi tengah Indonesia jika ditarik garis dari Sabang sampai Merauke. Sebuah simbol yang menggambarkan bahwa pembangun tidak lagi menjadi Jawa sentris, tapi menjadi Nusantara sentris.

Terkait biaya pemindahan dan pembangunan IKN yang dinilai sejumlah pihak tidak tepat karena dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Bukankah itu sudah direspons pemerintah yang sudah menunda tahapan pembangunan IKN di Kaltim.

Jika ada yang berargumen kenapa membangun IKN dengan dana yang besar yakni sebesar Rp 466 triliun. Itupun sudah terjawab bahwa skema pembangunan IKN hanya akan menggunakan APBN sebesar 19 persen.

Bukankah pembangunan sifatnya multiyears dan akan diupayakan rampung pada 2045 saat Indonesia merayakan 100 tahun hari kemerdekaannnya? Yang perlu masyarakat ketahui bahwa biaya pembangunan IKN di Kaltim tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan kontribusi Kaltim untuk Indonesia.