Judul Kepanjangan: Deretan Kontroversi Puan Maharani: dari Matikan Mikrofon Sidang hingga Kesal Tak Sambut Gubernur

Nama Ketua DPR RI, Puan Maharani belakangan tengah menjadi sorotan publik.

Baru-baru ini Puan Maharani menuai kontroversi.

Kontroversi Puan Maharani terbaru, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019–2024 itu melengkapi deretan kontroversi yang melekat terhadapnya.

Baru-baru ini, anak perempuan dari Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputeri ini sempat mengeluhkan seorang kader PDI-Perjuangan yang menjadi gubernur tidak menyambutnya.

Dikutip dari Tribunnews, Puan mengatakannya di rapat koordinasi tiga pilar PDI-P di Luwansa Hotel, Manado, Sulawesi Utara pada Rabu (9/2/2022).

Detailnya, ia menceritakan, ada gubernur yang tak menjemputnya. Ia juga berujar, gubernur lainlah yang mengurusi kedatangan dan menyambutnya.

Oleh karenanya, Puan pun bertanya-tanya mengapa ada kepala daerah yang bersikap sedemikian rupa.

Ucapan Puan ini pun mengundang kontroversi dan kritik seperti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) yang dianggap sentimentil dan berpotensi menimbulkan kegaduhan.

Selain kontroversi soal gubernur tidak menyambutnya, Puan juga pernah membuat beberapa pernyataan dan tingkah laku yang menimbulkan kontroversi.

Berikut daftarnya:

1. Matikan Mikrofon saat Sidang
Peristiwa ini terjadi saat Puan mematikan mikfrofon anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Irwan Fecho.

Momen ini terekam dalam sebuah video berdurasi 7 detik lalu viral di media sosial.

Dikutip dari Tribun Jakarta, kronologi kejadiannya, Irwan ingin memberikan pendapat saat pengesahan RUU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020.

Lalu dalam video tersebut terlihat Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI saat itu, Azis Syamsudin sempat berdiskusi singkat saat Irwan sedang bicara.

“Menghilangkan hak-hak rakyat kecil. Kalau mau dihargai tolong ha...” belum sempat Irwan menyelesaikan kalimatnya, Puan tiba-tiba mematikan mikrofon.

Saat itu, tangan Puan terlihat bergerak dan seakan menekan suatu tombol.

Lalu soal dirinya mematikan mikrofon tersebut, Puan pun angkat bicara dan memberikan alasan dalam sebuah konten yang dibuat oleh Boy William.

Dalam video tersebut, Puan menjelaskan dimatikannya mik karena memberikan kesempatan kepada pimpinan sidang untuk berbicara.

“Seharusnya satu orang diberi kesempatan berbicara, tidak malah mengulanginya lagi,” jelas Puan.

Ia pun mengungkapkan, tindakan mematikan mikrofon tersebut didasari permintaan pimpinan sidang yang duduk di sebelah Puan.

“Pemimpin sidang meminta saya untuk mematikan mikrofon anggota itu, supaya dia bisa berbicara,” jelasnya.

2. Tak Menggubris Interupsi saat Rapat Paripurna
Puan kembali melakukan kontroversi dalam rapat saat tidak menggubris interupsi pada Rapat Paripurna pada 8 November 2021.

Dikutip dari Kompas TV, saat itu DPR menggelar agenda Rapat Paripurna pengambilan keputusan persetujuan Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI.

Saat pengesahan dan akan menutup Rapat Paripurna tersebut, terdapat seorang anggota DPR meminta interupsi, tapi tak diizinkan berbicara oleh Puan.

Diketahui, anggota DPR yang melakukan interupsi tersebut yaitu Fahmi Alaydroes dari Fraksi PKS.

“Saya minta waktu pimpinan, interupsi. Pimpinan saya minta waktu. Mohon maaf saya minta waktu. Pimpinan, saya A 432, pimpinan,” kata Fahmi.

Namun permintaan interupsi tersebut tidak digubris oleh Puan Maharani dan memilih untuk menutup agenda sidang Paripurna.

“Kami perkenankan, kami menutup Rapat Paripurna dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil’alamin, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, salam kebajikan,” katanya sambil mengetuk palu ke meja sebanyak tiga kali.

Setelah interupsinya tidak digubris, Fahmi pun menyindir Puan.

“Bagaimana mau jadi Capres,” ucapnya yang juga terdengar via mikroforn saat rapat paripurna ditutup.


3. Sebut Sumatera Barat Harus Dukung Negara Pancasila
Kontroversi selanjutnya adalah ketika PDI Perjuangan mengumumkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk Pilkada Sumatera Barat pada 2 September 2020

Pada kesempatan itu, Puan menyelipkan harapan kepada Provinsi Sumatera Barat.

“Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Bismillahirahmannirrahim.” ucapnya.

Ucapan Puan ini pun menimbulkan kritik dan salah satunya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Melalui juru bicara PKS, Handi Riza, PKS meminta Puan untuk meminta maaf dan mencabut pernyataannya dikutip dari Tribunnews.

“Kami meminta Mbak Puan mencabut pernyataannya dan meminta maaf ke seluruh masyarakat Sumatera Barat khususnya kepada keluarga besar founding father bangsa ini,” jelas Handi.

Selain itu, Handi juga menjelaskan agar jangan pernah meragukan nasionalisme masyarakat Sumatera Barat.

“Jangan pernah ragukan nasionalisme masyarakat Sumbar yang telah berjuang melahirkan Pancasila dan berkorban bagi keutuhan NKRI,” jelas Handi.

4. Kesal Kepada Gubernur yang Tidak Menyambutnya
Puan juga sempat menceritakan kekesalannya soal dirinya yang tidak disambut oleh gubernur saat kunjungan.

Cerita ini ia sampaikan pada rapat koordinasi tiga pilar di Manado, Sulawesi Utara pada (9/2/2022).

Ia pun menceritakan, kala itu gubernur tersebut tak menjemput dirinya.

Sehingga Puan pun bertanya-tanya mengapa ada kepala daerah yang bersikap sedemikian rupa.

Padahal, katanya, ia adalah Ketua DPR RI ke-23.

“Kenapa saya datang ke Sulawesi Utara itu tiga pilar bisa jalan, jemput saya, ngurusin saya, secara positifi ya.”

“Kenapa saya punya gubernur kok nggak bisa kaya begitu, justru yang ngurusin saya gubernur lain,” cerita Puan.

Puan juga merasa heran saat tahu ada kepala daerah yang tak bangga saat dirinya berkunjung ke daerah.

Hal ini pun membuatnya merasa kesal.

“Ke daerah ketemu kepala daerah, kepala daerahnya tidak bangga ya kepada saya, kayak males-malesan, bikin kesal,” ujarnya.

https://manado.tribunnews.com/2022/0...ambut-gubernur