JAKARTA, KOMPAS.com - Program Rumah DP 0 Rupiah, merupakan salah satu janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika mengikuti Pilkada pada tahun 2017 lalu.

Janji kampanye tersebut mendapat banyak eksposur dan perhatian masyarakat karena merupakan hal baru.

Konsep dari program Rumah DP 0 Rupiah ini sedianya meringankan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saat akan membeli rumah.

Dana DP atau uang muka tersebut akan ditalangi oleh Pemprov DKI terlebih dulu dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pembayaran DP ini kemudian dimasukkan ke dalam skema cicilan pembeli rumah DP 0 Rupiah.

Namun, uang muka ini tidak harus selalu ditalangi oleh Pemprov DKI Jakarta karena pihak bank juga bisa memberikan talangan.

Setelah dilantik pada bulan Oktober 2017, Anies bersama Sandiaga Salahuddin Uno yang waktu itu masih menjadi wakilnya, kemudian merealisasikan janji kampanye tersebut.

Hanya, rumah yang akan didapatkan masyarakat yang mengikuti program DP 0 Rupiah bukanlah rumah tapak melainkan rumah susun (rusun).

Rusun pertama yang dibangun oleh Pemprov DKI adalah rusun sederhana milik (rusunami) di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Rusunami ini berdiri di atas tanah seluas 1,5 hektar dan mulai dibangun pada Januari 2018. Bangunan 21 lantai itu siap dihuni pada Agustus 2019.

Lokasi rusunami lainnya berada di Bandar Kemayoran (Jakarta Pusat), Sentra Land Cengkareng (Jakarta Barat), Nuansa Cilangkap (Jakarta Timur) dan Rusun Cakung (Jakarta Timur).

Harga yang ditawarkan pun beragam, mulai Rp 180 juta hingga Rp 330 jutaan, dengan pilihan luas bangunan 21-36 meter persegi.

Tak Diminati
Meskipun menawarkan kemudahan, ternyata program Rumah DP 0 Rupiah tidak terlalu diminati oleh masyarakat.

Hal ini terbukti dengan minimnya realisasi pembangunan Rumah DP Rp 0, yang kemudian disorot oleh anggota DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari pada akhir tahun 2021.

"Ini sudah masuk tahun keempat, targetnya 300.000 rumah, tapi 1.000 saja belum tercapai," kata Eneng saat dihubungi Kompas.com melalui telepon.

Pada awal masa jabatannya, Anies memasang target bisa menyediakan 300.000 rumah dalam lima tahun, atau 60.000 rumah per tahun.

Namun, dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021, tidak muncul anggaran untuk pembangunan rumah DP Rp 0.

Meski tidak ada anggaran pembangunan, namun Pemprov DKI terus melakukan pengadaan lahan untuk pembangunan rusunami baru.

Program ini juga mendapat kritikan tajam dalam rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta pada bulan Oktober 2021 lalu.

Anggota Fraksi PSI William Aditya Sarana mengatakan, dari 300.000 rumah yang ditargetkan Anies, yang terealisasi hanya 0,3 persen.

"Realisasi hingga tahun 2020 tidak sampai seribu unit, atau kurang dari 0,3 persen dan hingga kini belum ada upaya dari Pak Gubernur untuk mempercepat pencapaian program ini," kata William dalam rapat tersebut.

Dapat Keluhan
Hasil pembangunan rusunami juga ternyata mendapatkan kritik di lapangan. Salah satu penghuni rusunami di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Mohammad Faisal (27), mengeluhkan banyaknya masalah yang terjadi di rusun tersebut.

Menurut Faisal, rusun yang terdiri dari 21 lantai tersebut hanya memiliki dua lift untuk penghuni.

Selain jumlahnya yang terbatas, lift tersebut juga sering mengalami kerusakan, sehingga antrean pengguna lift tidak dapat dihindari.

“Lumayan mengganggu kalau yang dibuka satu lift saja,” ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (8/10/2021).

Faisal mengatakan, listrik di rusunami itu pernah padam hingga lima kali dalam waktu dua minggu padahal ia membutuhkan aliran listrik demi bekerja.

Turunkan Target
Melihat kondisi yang ada, pemerintah DKI Jakarta akhirnya menurunkan target pembangunan rumah DP 0 Rupiah sebanyak 95,5 persen dari target awal.

Namun Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan alasan untuk mengurangi target tersebut adalah kemampuan DKI di bidang pembangunan infastruktur yang merosot akibat pandemi Covid-19.

Tadinya, Pemprov DKI berencana membangun 232.000 unit rumah dengan skema pembelian DP 0 rupiah. Kini, targetnya berubah menjadi 10.000 unit saja.

Pemangkasan itu tercantum dalam draft perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diajukan oleh Pemprov DKI ke DPRD DKI.

"Semuanya direvisi karena ada Covid," ujar Riza, Rabu (17/3/2021). "Nggak cuma di Jakarta, di Indonesia bahkan semua negara di dunia ini melakukan revisi terkait masalah pembangunan, infrastruktur, ekonomi dan program lain".

Bagaimana perkembangan program Rumah DP 0 Rupiah kini?

Berdasarkan laporan capaian kinerja pemerintah provinsi DKI Jakarta tahun 2021, per minggu ke-4 November 2021, baru 885 rumah yang bisa dimiliki oleh masyarakat dengan skema DP 0 Rupiah.

Lokasi hunian tersebar di Nuansa Pondok Kelapa, Perumnas Bandar Kemayoran, dan Perumnas Sentraland Cengkareng.

Sejumlah fasilitas yang tersedia antara lain fasilitas transportasi halte Transjakarta dan minitrans, bebas banjir, akses jalan yang lebar, sistem keamanan 24 jam, lahan parkir, dan lain sebagainya.

https://www.kompas.com/properti/read...diminati#page2