Jakarta - PDIP DKI meminta tunjangan keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk dibuka agar tidak menimbulkan kecurigaan. Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengaku tidak masalah, karena menurutnya dana yang diterima selama ini sesuai dengan ketentuan.

"Buat kami nggak ada masalah, dari kami selama ini gubernur dan wakil gubernur apa yang kami terima itu sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada," kata Riza usai menghadiri acara Pelantikan dan Seminar Nasional di Universitas Training Center UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (15/1/2022).

Riza mengatakan dana tunjangan yang diterima oleh gubernur dan wakil gubernur juga diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat Jakarta, sehingga itu semua dapat dipertanggungjawabkan.

"Itu juga diperuntukkan untuk kepentingan semua warga Jakarta, jadi kami semua dipertanggungjawabkan," katanya.

Menurut Riza, untuk masalah keuangan tidak perlu dikhawatirkan. Namun sebaliknya, itu merupakan hal membanggakan, sebab DKI Jakarta telah berhasil meraih empat kali wajar tanpa pengecualian (WTP) terkait laporan keuangan.

"Jadi masalah keuangan InsyaAllah di Jakarta tidak perlu khawatir, justru ini membanggakan Jakarta, karena sudah empat kali WTP, itu bukti yang nyata bahwa pengelolaan pertanggungjawaban keuangan Jakarta sangat baik," katanya.

"Tentu juga berkat dukungan kerjasama dengan teman-teman DPRD selama ini," sambungnya.

Seperti diketahui, Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membuka data uang tunjangan milik Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Gembong mengatakan transparansi anggaran tersebut perlu dilakukan agar tak menimbulkan kecurigaan dari berbagai pihak.

"Transparansi anggaran, saya kira itu hal yang positif kalau bisa dilakukan oleh Pak Anies. Itu jauh lebih baik, sehingga tidak muncul praduga, tidak muncul kecurigaan dari seluruh elemen warga Ibu Kota," kata Gembong saat dihubungi, Jumat (14/1/2022).

https://news.detik.com/berita/d-5899...-sesuai-aturan

Diminta penggunaan uang operasional gubernur dan wakil d buka transparan.. Kirain mau d jawab silahkan d buka biar jelas..

Eh malah ngeles sesuai aturan dan WTP BPK.. Kan tolol..

Btw.. Kalo uang operasional gubernur dan wakil untuk kepentingan semua warga Jakarta.. contohnya apa pak??..