Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendesak tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur dibuka. Permintaan Edi itu buntut tunjangan wakil rakyat DKI tuai kritikan.

Anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta naik menjadi Rp 177,37 miliar. Naik tunjangan dewan itu disebutkan dalam evaluasi Rancangan Perda APBD DKI Jakarta Tahun 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Tentang Penjabaran APBD 2022. Surat itu diterbitkan pada 21 Desember 2021.

"Belanja gaji dan tunjangan DPRD Rp 177.374.738.978 mengalami peningkatan Rp 26.425.780.000 dibanding belanja gaji dan tunjangan DPRD dalam peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tentang APBD tahun anggaran 2021 Rp 150.948.958.978 yang diperuntukkan bagi pimpinan dan anggota DPRD," demikian bunyi surat keputusan yang dilihat, Kamis (6/1).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menganggap kenaikan anggaran gaji dan tunjangan itu sedikit.

"Ya nggak jauh, nambahnya juga sedikit," kata M Taufik saat dihubungi, Jumat (7/1/2022).

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyebut anggaran gaji dan tunjangan itu dinaikkan sedikit untuk membantu masyarakat. Prasetio menerangkan anggota DPRD DKI layak menerima kenaikan tunjangan itu.

"Yang jelas sekarang kan kita selama pandemi ini kita tidak bisa bergerak apa-apa. Nah kita melihat yang namanya pemerintahan daerah itu ada eksekutif, ada legislatif ya kan. Nah sekarang kita melihat tunjangan eksekutif dia bisa istilahnya ke tengah masyarakat dengan gagahnya, kita paling kecil di antara eksekutif gitu lho, dinaikkan sedikit untuk kita juga ke masyarakat, membantu masyarakat apa yang dipinta oleh masyarakat kita bantu," kata Prasetio di Jalan Inspeksi Banjir Kanal Timur, Jakarta Timur, Minggu (9/1/2022).


Tuai Kritik

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Salah satu yang disorot ialah kenaikan tunjangan rumah DPRD DKI menjadi Rp 102 miliar yang angkanya dinilai tak masuk akal.

"Itu (tunjangan rumah) juga tidak masuk akal. Karena DPRD masa baktinya 5 tahun, sehingga hitung-hitungan semenjak periode DPRD sebelumnya sampai sekarang, atau lintas periode itu jelas tak masuk akal dan cari-cari alasan saja," kata peneliti Formappi, Lucius Karus kepada wartawan, Minggu (9/1/2022).

Lucius menjabarkan jika kenaikannya menjadi Rp 102 miliar itu artinya setiap bulannya 106 anggota Dewan mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp 80 juta atau Rp 2,6 juta setiap harinya. Nominal ini, sebutnya, setara dengan menginap di hotel bintang lima.

Ditambah lagi situasi pandemi COVID-19 masih merebak di Ibu Kota, membuat permintaan ini semakin tak masuk akal. Oleh karena itu, Lucius berharap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat membatalkan anggaran kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD di tahun ini.

"Jadi kita berharap betul ada cara dari Kemendagri untuk memastikan rencana tunjangan fantastis di DPRD ini dihentikan, atau dibatalkan," sambungnya.


Ketua DPRD DKI Merasa Disalahkan

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi merasa anggota dewan disalahkan atas naiknya tunjangan wakil rakyat DKI. Dia lantas meminta Sekda Marullah transparan soal nilai nominal harga operasional Gubernur hingga tunjangan seluruh perangkat daerah Pemprov DKI. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan supaya terbuka di masyarakat.

"Kayak sekarang di depan media massa, bahwa tunjangan gaji anggota Dewan naik. Saya mau nanya dalam forum yang baik ini, tunjangan operasional Gubernur berapa sih, Pak? Kayaknya yang salah anggota Dewan," kata Prasetio dalam rapat, Selasa (11/1/2022).

Lebih lanjut politikus PDIP itu menjelaskan, yang mengalami kenaikan pada 2022 bukan gaji, melainkan tunjangan. Menurutnya, tunjangan itu pada akhirnya akan kembali lagi peruntukannya untuk masyarakat.

"Kita terbuka saja, Pak, transparan dan akuntabel. Di media saya katakan kita congkak gitu di tengah situasi pandemi ini gaji dibilang gaji naik, gaji nggak pernah naik, Pak, kita. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan kemarin gaji naik, bukan gaji naik, tunjangan yang naik. Tunjangan buat kepentingan masyarakat juga. Saya minta tolong kepada Pak Sekda, tolong dijawab. Jadi biar terbuka nih," imbuhnya.


Desak Tunjangan Anies Dibuka

Rapat pembahasan anggaran berlanjut pada Kamis (13/1). Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi marah karena Sekda DKI Jakarta Marullah Matali tak membawa data tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur.

"Buka saja. Masalah tunjangan DPRD berapa, Gubernur berapa, buka di sini, Pak," kata Prasetio, dalam rapat Badan Anggaran terkait hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Raperda APBD DKI Jakarta tahun 2022.

Prasetio sempat meminta supaya data itu ditampilkan di LCD. "Saya sudah minta kemarin lho, Pak," tambahnya.

Namun Marullah mengaku tidak membawa data terkait tunjangan operasional Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rapat hari ini. Dia berjanji bakal membuka data lengkap di kesempatan lain.

Prasetio geram atas jawaban Marullah. Prasetio kemudian mengetok palu menunda rapat sampai eksekutif menyiapkan data tunjangan Gubernur.

"Saya skors dulu, keluar dulu, Pak. Saya kasih waktu, Pak, setengah jam," ucapnya sambil mengetok palu.

30 Menit setelahnya rapat kembali dibuka. Prasetyo menagih data soal anggaran tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Sekda Marullah kemudian menyampaikan operasional kepala daerah tahun 2020 secara rinci pernah dimuat di salah satu harian berita. Namun dia tidak menyebut berapa tunjangan Gubernur dan Wagub DKI. Melainkan hanya menegaskan hitung-hitungan tunjangan dan gaji kepala daerah tercantum dalam PP 109 Tahun 2020.

"Besaran maksimalnya 0,15 persen dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) tapi sampai saat ini Pemprov DKI belum pernah mengambil angka maksimal dari angka 0,15 persen," kata Marullah.

Prasetyo heran dana tunjangan Gubernur tak dipaparkan secara terbuka.

"Kenapa sih Pak? Ini sudah saatnya transparansi jadi masyarakat bisa lihat dan menilai ini uang rakyat semua lho. Saya tanyakan sebagai wakil rakyat. Tolong dijelaskan. Contohkan aja PAD-nya berapa, biar clear saja dulu Pak. Normatif silakan, tapi jangan kayak kita diakal-akalin saja, kayak anak kecil aja," sahut Prasetyo.

Marullah tetap tidak menyebutkan angka pasti tunjangan Gubernur dan Wagub DKI. Dia kembali mengungkit soal hitung-hitungan 0,15 persen dari PAD.

"Saya ingin sampaikan bahwa yang saya sampaikan ini juga pernah beberapa media secara transparan, tapi kalau berapa, tapi angka pastinya adalah 0,15 persen dari PAD. Yang paling pasti 0,15 persen," ujarnya.

Lantaran tak kunjung mendapat penjelasan, Prasetyo meminta Sekda mengirimkan surat soal angka pasti tunjangan Gubernur dan Wagub DKI.

"Oke... gini Pak Sekda kalau memang nggak berani secara transparan dan akuntabel, buat besok surat pada saya jawaban tertutup dan sejelas-jelasnya. Contoh 18.19.20, saya minta," tutup Prasetyo.


Sumber : https://news.detik.com/berita/d-5897...ibuka?single=1