- Beranda
- Berita dan Politik
Tunjangan Anies Tak Diungkap Sekda DKI, Pras Skors Rapat Banggar
...
TS
pasti2periode
Tunjangan Anies Tak Diungkap Sekda DKI, Pras Skors Rapat Banggar
Quote:
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menunda rapat badan anggaran (banggar) yang membahas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Raperda APBD DKI Jakarta 2020, Kamis (13/1).
Rapat ini dimulai sekitar 14.20 WIB. Pras, sapaan Prasetio, mengawali dengan meminta Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali membuka besaran tunjangan operasional Gubernur DKI Jakarta. Hal ini sudah diminta Pras dalam rapat sebelumnya, Selasa (11/1) lalu.
Saat diberi kesempatan berbicara, Sekda tidak menyampaikan informasi ihwal besaran tunjangan operasional Gubernur Anies.
"Buka saja di sini pak," kata Pras.
"Yang saya sampaikan tadi ada pertanyaan 9 ini pak, yang pertama Pak Mujiono," jawab Marullah.
"Pertanyaan Pak Mujiono. Ketua Dewan dulu, pak. Tunjangan-tunjangan dulu. Tolong dipaparkan dong tunjangan-tunjanganya," kata Pras.
"Saya sudah minta kemarin, loh, pak," imbuhnya.
Marullah menjawab belum memiliki data soal tunjangan itu.
"Hari ini mungkin belum, saya enggak bawa hari ini. Akan saya siapkan
Jadi kalau sekarang saya akan jawab yang 9 (pertanyaan)," kata Marullah.
Mendengar jawaban Marullah, Pras langsung menunda rapat selama 30 menit. Ia meminta Marullah untuk menyiapkan informasi soal tunjangan itu.
"Saya skors dulu, keluar dulu pak, saya kasih waktu pak setengah jam," kata Pras.
Sebelumnya, pada rapat banggar Selasa (11/1) lalu, Pras sempat mempertanyakan besaran tunjangan operasional Gubernur DKI Jakarta.
Hal itu disinggung usai mencuatnya informasi kenaikan anggaran gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta dalam Raperda APBD 2022. Merebaknya kenaikan tunjangan anggota DPRD DKI disebut Pras telah menyudutkan anggota dewan.
"Saya mau tanya dalam forum yang baik ini, tunjangan operasional gubernur berapa sih, pak? Kayaknya yang salah anggota dewan," kata Pras dalam Rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta.
Ia menjelaskan kenaikan anggaran tunjangan dan gaji DPRD akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.
"Dalam forum ini tolong Pak Sekda melalui BPKD jelaskan berapa sih operasional gubernur, biar masyarakat juga tahu, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta perangkatnya semua," kata Pras.
"Selalu yang disalahkan DPRD lagi. Jadi dalam forum ini saya mau dengarkan itu aja pak," tuturnya.
Saat itu, Marullah menyatakan butuh waktu untuk mencari data besaran tunjangan operasional gubernur. Dia janji akan menyampaikan itu pada rapat banggar.
"Saya akan sampaikan data-datanya untuk disampaikan pada rapat banggar.
akan segera disiapkan oleh jajaran saya," kata Marullah saat itu.
Rapat ini dimulai sekitar 14.20 WIB. Pras, sapaan Prasetio, mengawali dengan meminta Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali membuka besaran tunjangan operasional Gubernur DKI Jakarta. Hal ini sudah diminta Pras dalam rapat sebelumnya, Selasa (11/1) lalu.
Saat diberi kesempatan berbicara, Sekda tidak menyampaikan informasi ihwal besaran tunjangan operasional Gubernur Anies.
"Buka saja di sini pak," kata Pras.
"Yang saya sampaikan tadi ada pertanyaan 9 ini pak, yang pertama Pak Mujiono," jawab Marullah.
"Pertanyaan Pak Mujiono. Ketua Dewan dulu, pak. Tunjangan-tunjangan dulu. Tolong dipaparkan dong tunjangan-tunjanganya," kata Pras.
"Saya sudah minta kemarin, loh, pak," imbuhnya.
Marullah menjawab belum memiliki data soal tunjangan itu.
"Hari ini mungkin belum, saya enggak bawa hari ini. Akan saya siapkan
NANTI
NANTI
NANTI
NANTI
NANTI
NANTI
NANTI
NANTI
NANTI
NANTI
NANTI
NANTI
NANTI
Jadi kalau sekarang saya akan jawab yang 9 (pertanyaan)," kata Marullah.
Mendengar jawaban Marullah, Pras langsung menunda rapat selama 30 menit. Ia meminta Marullah untuk menyiapkan informasi soal tunjangan itu.
"Saya skors dulu, keluar dulu pak, saya kasih waktu pak setengah jam," kata Pras.
Sebelumnya, pada rapat banggar Selasa (11/1) lalu, Pras sempat mempertanyakan besaran tunjangan operasional Gubernur DKI Jakarta.
Hal itu disinggung usai mencuatnya informasi kenaikan anggaran gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta dalam Raperda APBD 2022. Merebaknya kenaikan tunjangan anggota DPRD DKI disebut Pras telah menyudutkan anggota dewan.
"Saya mau tanya dalam forum yang baik ini, tunjangan operasional gubernur berapa sih, pak? Kayaknya yang salah anggota dewan," kata Pras dalam Rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta.
Ia menjelaskan kenaikan anggaran tunjangan dan gaji DPRD akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.
"Dalam forum ini tolong Pak Sekda melalui BPKD jelaskan berapa sih operasional gubernur, biar masyarakat juga tahu, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta perangkatnya semua," kata Pras.
"Selalu yang disalahkan DPRD lagi. Jadi dalam forum ini saya mau dengarkan itu aja pak," tuturnya.
Saat itu, Marullah menyatakan butuh waktu untuk mencari data besaran tunjangan operasional gubernur. Dia janji akan menyampaikan itu pada rapat banggar.
"Saya akan sampaikan data-datanya untuk disampaikan pada rapat banggar.
NANTI
NANTI
NANTI
NANTI
NANTI
NANTI
NANTI
akan segera disiapkan oleh jajaran saya," kata Marullah saat itu.
SUMBER
minta informasi/transparan tentang uang/anggaran DKI zaman now?
apalagi berhubungan langsung dengan gubernur?
knoopy dan 12 lainnya memberi reputasi
13
1.7K
34
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
691.3KThread•56.7KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya