KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serius mencegah Jakarta tenggelam Salah satu upaya bersama adalah melalui penyediaan air minum perpipaan untuk mengurangi ekstraksi air tanah.

Langkah tersebut Hal ini diwujudkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) Sinergi Dan Dukungan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Di Provinsi DKI Jakarta.

MoU yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri PUPR M. Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan. Dan disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan,
Isu Jakarta tenggelam menjadi alarm bagi pemerintah.

Salah satu penyebabnya adalah penggunaan air tanah secara terus menerus oleh masyarakat. “Pemerintah merespons hal tersebut dan mengambil inisiatif untuk mengurangi dan menghentikan pemanfaatan air tanah di Jakarta dengan penyediaan air minum perpipaan yang mencukupi bagi masyarakat Jakarta.

Mengingat urgensi permasalahan tersebut, perlu ada upaya yang terintegrasi dengan penanganan yang cepat," ujar Menko Marves, Luhut B. Pandjaitan, dalam rilis bersama yang diterima Kontan.co.id, Selasa (4/1).

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Pusat berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun sebuah perencanaan bersama (joint planning) yang menyinergikan proyek inisiatif Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang mencakup rincian program, jangka waktu serta skema pembiayaan yang tepat.

Saat ini kondisi cakupan layanan air minum perpipaan DKI Jakarta memenuhi cakupan layanan seluas 64%, dan menyuplai 20.725 liter per detik air untuk 908.324 sambungan pelanggan. Akibatnya masyarakat yang tidak memiliki akses air minum perpipaan cenderung menggunakan air tanah secara terus menerus. Sehingga menjadi penyebab penurunan muka tanah secara cepat.

Kementerian PUPR berkomitmen untuk membangun tiga SPAM Regional melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mendukung pemenuhan cakupan pelayanan air minum di wilayah DKI Jakarta. Yaitu SPAM Regional Jatiluhur I dan SPAM Regional Karian-Serpong yang saat ini telah berjalan Serta SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II masih dalam tahap persiapan.

Sejalan dengan pengembangan infrastruktur SPAM, Anies telah mengeluarkan kebijakan pembatasan dan pelarangan pengambilan air tanah di wilayah yang telah dilayani jaringan perpipaan PAM Jaya. Langkah itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zonasi Bebas Air Tanah.

Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi laju penurunan permukaan tanah (land subsidence) di DKI Jakarta."Tahun 2030 Jakarta harus sudah mencapai 100% akses layanan air minum perpipaan,” ujar Anies.

https://regional.kontan.co.id/news/l...ergi-pusat-dki