Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait perbedaan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 yang ditetapkan Gubernur Anies Baswedan dengan formula perhitungan dari pemerintah pusat.

Menurutnya, penetapan UMP sudah dibuat oleh pemerintah pusat yang tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menghasilkan rata-rata kenaikan UMP 2022 cuma sebesar 1,09 persen.

"UMP sudah ada regulasinya dan Kemnaker sudah menerbitkan regulasi yang ditindaklanjuti masing-masing kepala daerah," kata Airlangga dalam video virtual, Kamis (30/12/2021).

Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022. Dengan begitu, Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2022 resmi naik 5,1% menjadi Rp4.641.854 per bulan pada tahun depan.

ketentuan besaran upah tersebut berlaku mulai 1 Januari 2022. Upah bisa digunakan bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun.

Sementara pengusaha yang sudah memberikan upah lebih tinggi dari besaran UMP 2022 dilarang mengurangi atau menurunkan pemberian upah kepada pekerja.

Sedangkan besaran upah untuk pekerja dengan memiliki masa kerja lebih dari satu tahun menggunakan ketentuan struktur dan skala upah. Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan ketentuan tersebut dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan.

https://www.idxchannel.com/economics...engan-regulasi