Thogut Dibawa-bawa Mahasiswa 'Gema Pembebasan' saat Tolak Permendikbud.

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 27 Nov 2021 06:15 WIB


Foto: Mahasiswa demo tolak Permendikbud PPKS di Medan (Ahmad Arfah-detikcom)



Medan - Demonstrasi mahasiswa di Medan, Sumatera Utara, terkait Permendikbud nomor 30 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) menjadi sorotan. Pasalnya dalam unjuk rasa itu, mahasiswa menyebut Peremendikbud PPKS ialah 'thogut'.
Thogut adalah istilah dalam agama Islam yang merujuk pada setiap yang disembah selain Allah. Kembali ke unjuk rasa, demonstrasi tersebut berlangsung di depan Gedung DPRD Sumatera Utara pada Jumat (26/11) siang.

Mahasiswa yang datang ini mengatasnamakan organisasi Gema Pembebasan. Mereka datang membawa sejumlah bendera tauhid. Ada juga spanduk yang meminta agar Permendikbudristek PPKS dicabut.

Mahasiswa di Medan Demo Dukung Khilafah, Tuding Permendikbud PPKS Thogut
"Syariat Islam solusi tuntas masalah kebebasan seksual," tulis spanduk yang dibawa mahasiswa.

Pendemo Minta Tegakkan Khilafah
Dalam orasinya, mahasiswa meminta agar Permendikbud dicabut karena dinilai melegalkan zina. Mahasiswa juga meminta agar ditegakkannya syariat Islam agar kebebasan seksual dihapuskan.

"Permendikbud 30 thogut. Tegakkan khilafah," kata orator aksi.

Mahasiswa menilai Permendikbud ini mengarah pada paham sekularisme. Mereka menuntut agar syariat Islam ditegakkan agar seks bebas tidak ada lagi.

"Permendikbudristek Nomor 30 semakin membuktikan bahwa negara ini negara sekuler. Cabut Permendikbud PPKS. Kekerasan seksual bisa dihapuskan jika negara ini menegakkan syariat Islam," jelas orator aksi.

Aksi demo ini dijaga sejumlah petugas kepolisian. Mahasiswa maupun petugas yang berjaga terlihat menggunakan masker.

Penjelasan Nadiem soal Permendikbud PPKS
Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim telah memberi penjelasan soal Permendikbud 30 Tahun 2021. Dia mengatakan aturan ini berfokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Peraturan tersebut tak membahas aktivitas yang bertentangan dengan norma agama dan etika di luar tindak kekerasan seksual.

"Kami ingin menegaskan kembali bahwa Permendikbud ini hanya menyasar pada satu jenis kekerasan, yaitu kekerasan seksual dengan definisi yang sangat jelas," ujar Nadiem dalam acara Merdeka Belajar Episode 14: Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual, Jumat (12/11).

Nadiem mengakui ada banyak aktivitas di luar tindak kekerasan seksual yang bertentangan dengan norma agama dan etika yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Namun, target Permendikbudristek yang disahkan pada 31 Agustus 2021 adalah perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

"Ada banyak sekali aktivitas di luar itu yang mungkin tidak sesuai dengan norma agama dan norma etika yang bisa diatur di peraturan-peraturan lain dan peraturan yang ditetapkan beberapa universitas secara mandiri," ujar Nadiem.

Nadiem juga menegaskan Kemendikbud-Ristek tidak pernah mendukung aktivitas yang bertentangan dengan norma agama.

Baca juga:
Politeknik Negeri Sriwijaya Bakal Panggil Dosen Viral Dituduh Dukung HTI

"Saya rasa satu hal yang perlu diluruskan, juga mohon menyadari bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak mendukung apa pun yang tidak sesuai dengan norma agama dan tindakan asusila," tegasnya.

Nadiem mengatakan Permendikbud 30 Tahun 2021 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi sivitas akademika dari fenomena kekerasan seksual yang sudah seperti 'gunung es'.


Copyright @ 2021 detikcom, All right reserved
Artikel Selanjutnya..

https://news.detik.com/berita/d-5829...-permendikbud.


Gannnsss khilafah solusi nya katanya...

Oh yaaah??? Bnyak wanita dipoligami atas nama agama, tidak kuat, cerai dan jadi janda ...itu termasuk pelecehan terhadap wanita bukan yaah?? Coba bandingkan dg kasus kemarin...
Mohon jangan serang gue dg sebut cebong. Lihat postingan gue yg gue buat hampir seluruhnya tentang anti komunis..gue ga nyerang Islam, muslim atau sejenis nya..gue cuma anti kelompok garis keras. Anti syariah ga seharusnya pro komunis Yahhh...

Sekulerisme adalah jalan penting agar tidak adanya kelompok garis keras. Semua negara demokrasi melarang dan membenci kelompok garis keras. Jadi jangan salahkan demokrasi..di Korsel, di Malaysia, di Eropa .. mereka negara2 demokrasi,, tetapi tidak ada khilafah.