“Politics is the ability to foretell what is going to happen tomorrow, next week, next month and next year. And to have the ability afterwards to explain why it didn’t happen.” —Winston Churchill

Perdana Menteri Inggris Raya era Perang Dunia ke-2, Winston Churcill mengajarkan kepada politisi bahwa mereka tak dapat memprediksi masa depan. Peristiwa yang tak terduga pasti akan terus terjadi. Tapi sudah menjadi tugas politisi, untuk memimpin dan mengarahkan jalannya pemerintahan.

Politisi bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan memutuskan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Seandainya tujuan tak dapat tercapai, politisi harus dapat menjelaskan penyebabnya.   

Seperti apa contohnya? Tidak perlu jauh-jauh, mari kita tengok politisi yang kini menguasai pemerintahan. Yakni Presiden Jokowi dan partai pengusungnya, PDIP.

Kita telah ketahui bersama, bahwa sedari dulu pemerintahan Jokowi acap kali dikatakan sebagai pemerintahan yang Islamophobia. Partai pendukungnya, yakni PDIP pun tak luput dari stempel itu. Itulah mengapa saat Pilpres 2019, Jokowi merangkul Maruf Amin, agar politik identitas yang menerpanya dapat redam.

Namun, setelah dua tahun lebih periode kedua Jokowi berjalan, kesan pemerintahan yang Islamophobia masih tetap menempel kuat. Sebagai politisi, tentu jadi pertanyaan bagi pemerintahan Jokowi, mengapa tujuan yang ingin dicapai yakni lepas dari kesan Islamophobia tak kuncung diraih?

Jawabannya dapat kita kulik dari paparan berikut, yang ironisnya ternyata datang dari internal pemerintahannya sendiri.

Pada Rabu, 1 Desember 2021, Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menemui Wakil Presiden Maruf Amin. Pada pertemuan itu, Dudung melaporkan mengenai strategi menjaga keamanan di Papua.

Jubir Wapres Masduki Baidlowi menyampaikan bahwa Maruf memberikan apresiasi kepada Dudung yang akan melakukan pendekatan keamanan di Papua yang lebih humanis. "Wapres sangat mengapresiasi gagasan yang dikemukakan oleh KSAD yang akan dilakukan secara lebih humanis," ucap Masduki.

Ia menilai pendekatan itu bisa membangun suasana damai di Papua serta dapat membangun keakraban. Pendekatan yang diinginkan Dudung dinilai Masduki sejalan dengan pendekatan yang diharapkan Maruf Amin. Pendekatan itu adalah merangkul Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), sebab mereka adalah saudara.

Sumber : Detik[Temui Ma'ruf Amin, KSAD Dudung Bicara soal Rangkul KKB Papua]

Sebelumnya  pada 23 November 2021, KSAD Dudung berkunjung ke Jayapura, Papua. Dalam kunjungannya, Dudung memberikan arahan kepada personel TNI yang akan bertugas di wilayah rawan. Menurutnya personel TNI harus memiliki pandangan yang sama mengenai KKB. KKB, kata Dudung adalah sebagian kecil masyarakat yang belum memiliki kesepahaman mengenai NKRI.

"Jangan sampai sedikit pun berpikiran bahwa KKB itu adalah musuh kita, mereka saudara kita yang belum paham tentang NKRI," kata Dudung.

Oleh karena itu, Dudung meminta personel TNI yang bakal bertugas di wilayah rawan tidak berpikir ditugaskan untuk berperang.

Sumber : Kompas [Soal KKB di Papua, KSAD: Mereka Saudara Kita yang Belum Paham tentang NKRI]

Sikap KSAD Dudung yang menganggap teroris TPNPB/OPM sebagai saudara mungkin bagi sebagian rakyat Indonesia tidak terlalu dipermasalahkan seandainya tidak banyak korban jatuh akibat kontak bersenjata yang dilakukan organisasi separatis-teroris tersebut. Namun nyatanya, sudah banyak kerugian materil seperti pembakaran pesawat, meneror maskapai penerbangan hingga membakar sekolah. Sudah banyak pula korban jiwa, mulai dari sipil seperti anggota KPU, guru, dan tenaga kesehatan hingga aparat TNI-Polri.

Itulah mengapa, aktivis dakwa Hilmi Firdausi menegur KSAD Dudung atas pernyataannya yang menganggap KST (Kelompok Separatis Teroris) sebagai saudara.

"Tapi korbannya sudah banyak pak, menunggu sampai kapan lagi?," tanya Hilmi, Selasa, 23 November 2021. Hilmi pun menilai anggota KKB merupakan teroris sehingga harus diberantas sesuai hukum yang berlaku.

"Bukankah mereka juga teroris, kenapa beda perlakuannya?," sambungnya.

Sumber : Pikiran Rakyat [KSAD Jenderal Dudung Abdurachman Sebut KKB Papua Saudara, Aktivis Dakwah: Korbannya Sudah Banyak Pak]

Pertanyaan Hilmi Firdausi tersebut merupakan sentilan terhadap Dudung yang lunak terhadap teroris TPNPB namun keras terhadap Rizieq Shihab terkait baliho Rizieq tahun lalu. Bahkan hingga menyinggung soal ajaran agama.

Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Deddy Corbuzier, Jenderal Dudung mengatakan “Tuhan kita bukan orang Arab”. Pada menit ke-62 dalam podcast tersebut, Dudung mengatakan bahwa setiap selesai salat ia berdoa menggunakan bahasa Indonesia, karena menurutnya Tuhan bukanlah orang Arab.

Belum lama usai pernyataan tersebut, Jenderal Dudung lantas membuat pernyataan kontroversial lagi dengan mengatakan “Jangan terlalu dalam mepelajari agama” saat mengisi kuliah Subuh di Masjid Nurul Amin, Papua.

Sumber : Ayo Indonesia [3 Pernyataan Kontroversial KSAD Dudung Abdurachman, Soal Papua sampai Tuhan Bukan Orang Arab]

Pernyataan KSAD Dudung yang bikin gaduh mendapat respon negatif dari berbagai pihak. Seperti dari Jubir Muda PAN Dimas Prakoso Akbar. Menurut Dimas, pernyataan Dudung malah membuat kontroversi dan hanya menambah riuh perbincangan tanpa substansi.

”Kita berada di era supremasi sipil. Dialektika dan dinamika biar menjadi ranah sipil. Tugas militer cukup menjaga dan mengawasi kondusivitas. Tidak perlu terlalu jauh ikutan berdinamika kata2 di ruang publik,” tulis Dimas dalam rangkaian twit miliknya.

Dimas menilai Dudung lebih akrab dengan kontroversi ketimbang menjalankan tugasnya sebagai pimpinan TNI AD. Sebab meski hampir setiap hari Dudung mengisi pemberitaan di ruang publik, namun relevansi pemberitaannya minim terhadap tugas-tugas Dudung sebagai KSAD.

Sumber : Sindonews [Jubir Muda PAN Sentil Narasi KSAD Dudung yang Sering Bikin Gaduh]

Selain itu, kritikan pedas terhadap Dudung juga datang dari pihak Rizieq Shihab. Ketua umum PA 212 Slamet Maarif meminta KSAD Dudung fokus menjalankan tugas dan tak perlu terlalu sering berbicara agama di ruang publik.

Menurut Slamer, Dudung punya banyak pekerjaan besar yang mesti dituntaskan, salah satunya soal KKB.

Lebih jauh, Slamet menilai pernyataan kontroversial Dudung yang dilontarkan sekarang ini hanya untuk mencari sensasi saja. Dia meminta Dudung berhenti melakukan itu, lantaran bisa memecah belah TNI dengan rakyat.

Sumber : Wartaekonomi [Keras! Bos PA 212 ke Jenderal Dudung: Jangan Memecah Belah TNI dan Umat!]

Akan tetapi, ada pula pihak yang membela pernyataan Dudung, yakni dari pihak PBNU. Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini meluruskan pernyataan Dudung yang mendapat sorotan publik. Menurut Helmy, pernyataan Dudung soal jangan terlalu dalam belajar agama disampaikan dalam konteks membangun spirit moderasi beragama.

"Yang beliau sampaikan tentu dalam konteks membangun spirit moderasi beragama. Maka, saya rasa ini sangat baik dalam konteks berbangsa dan bernegara," kata Helmy, Senin, 6 Desember 2021.

saat bertemu secara langsung, dengan para pengurus PBNU, Jenderal Dudung menjelaskan, yang dimaksudnya adalah jangan belajar agama terlalu dalam secara sendiri tanpa bimbingan guru agar terhindar dari pemahaman-pemahaman yang keliru.

Sumber : Sindonews [Sekjen PBNU Luruskan Pernyataan Dudung Jangan Terlalu Dalam Belajar Agama]

Momen pertemuan Dudung dengan para pengurus PBNU itu sendiri dalam rangka bersilaturahim dengan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj. Dalam pertemuan itu, kedua tokoh Dudung-Said Aqil bersepakat terus membangun sinergi antara ulama dan umara.

Kedatangan Jenderal Dudung ke kantor PBNU adalah kali kedua. Sebelumnya, KSAD Dudung pernah sowan ke Kyai Said saat masih menjabat Pangkostrad.

Sumber : Sindonews [Sowan ke PBNU, Jenderal Dudung dan KH Said Aqil Siroj Bangun Sinergi Ulama-Umaro]

Topik yang menarik perhatian pada pertemuan itu adalah soal sinergi antara ulama dan umara. Hal ini mengingatkan kita pada Pilpres 2019 lalu saat Capres-cawapres 01 Jokowi-Maruf Amin maju dengan modal pasangan umara dan ulama.

Konsep tersebut digunakan Paslon 01, demi melawan tudingan anti-Islam yang melekat pada Jokowi di periode pertama pemerintahannya. Itulah mengapa mau tidak mau, Jokowi memilih calon wakil presiden dari kalangan ulama.

Sumber : CNN Indonesia [Ma'ruf Amin, Bantalan Jokowi untuk Politik Identitas]

Sebelum Maruf Amin dipilih menjadi cawapres pendamping Jokowi, terjadi pertemuan enam Ketua Umum Partai Politik Koalisi pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan Bogor. Saat itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari memprediksi salah satu nama dari tiga tokoh nasional akan maju sebagai Cawapres Jokowi diantaranya ialah Mahfud Md, Moeldoko, dan Maruf Amin.

Qodari berpendapat, tiga nama tokoh itu memenuhi lima kriteria sebagai pendamping Jokowi. Pertama berasal dari kalangan non-parpol, kedua dapat menjawab isu SARA, ketiga berusia senior, keempat disetujui oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan terakhir sesuai kebutuhan Jokowi.

Kriteria Non-parpol menjadi pertimbangan demi menghindari kecemburuan dari parpol lain. Kriteria kedua soal menjawab isu SARA haruslah dari kalangan hijau santri, atau hijau TNI-Polri. Ketiga, berusia tua agar tidak berambisi maju di pilpres 2024, yang tentunya bisa menjadi saingan bagi parpol koalisi lain di 2024. Keempat, disetujui oleh Ketum dari partai Presiden Jokowi bernaung, yakni Megawati Soekarnoputri.

Sumber : Tribunnews [Menebak Hasil Pertemuan ''Meja Makan'' Jokowi, Pengamat: Cawapres Mengerucut pada Nama 3 M]

Soal kriteria pertama, Mahfud MD telah gugur karena beberapa parpol koalisi tidak mengingingkannya maju sebagai Cawapres. Maka tersisa Maruf Amin dan Moeldoko yang dianggap bisa menjawab isu SARA dan tidak ambisius maju di Pilpres 2024. Namun dalam hal ini Moeldoko pun gugur karena usianya yang tidak terlalu senior dan kemungkinan memiliki ambisi maju di Pilpres 2024. Sedangkan Maruf Amin saat itu telah berusia 76 tahun sehingga dianggap tidak memiliki ambisi maju di Pilpres 2024.

Oleh karena itu Maruf Amin sebagai cawapres Jokowi mendapatkan restu dari Ketum PDIP Megawati serta sesuai dengan kebutuhan Jokowi.

Pola pemilihan Cawapres seperti ini sudah pernah dilakukan oleh SBY pada 2009 lalu saat ia memilih Boediono sebagai wakilnya. SBY menilai guru besar ekonomi UGM itu sebagai sosok yang berpikir utuh, loyal, cermat, dan jauh dari keinginan mencari muka.

"Di atas segalanya, Pak Boediono tak memiliki konflik kepentingan, baik untuk kepentingan bisnis, kepentingan politik, maupun motivasi yang lain," ujar SBY.

Sumber : [url=https://money.kompas.com/read/2009/05/15/20173031/~Nasional]Kompas[/url] [SBY: Kenapa Saya Memilih Boediono?]

Apalagi setelah terjadi perdamaian Pilpres di mana Prabowo dan Gerindra bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Momen tersebut sekaligus membuka kembali kans pasangan perjanjian Batu Tulis (Gerindra – PDIP) di 2024. Momen tersebut menjadi pembuka bagi paslon Prabowo – Puan 2024. Megawati tentunya tidak inginkan Cawapres yang memiliki kepentingan politik, menjadi batu sandungan jagoannya di 2024, bukan?

Namun, pemilihan Maruf Amin sebagai Cawapres pendamping Jokowi malah menjadi persoalan di kemudian hari. Sebab, Maruf Amin ternyata memiliki kepentingan organisasi dengan PBNU.

Upaya KSAD yang acap kali mengeluarkan pernyataan kontroversial serta terkesan tidak adil terhadap kelompok kanan Islam justru menghidupkan sentimen Islampohobia pemerintahan Jokowi di periode keduanya. Pertanyaanya mengapa KSAD Dudung, seolah sengaja melakukan tindakan yang membuat gaduh?

Kuncinya adalah upaya Dudung mendapatkan posisi KSAD dengan sowan pada Ketum PBNU Said Aqil Siradj. Ditambah pula dengan sowan keduanya dengan Said Aqil yang menegaskan sinergi ulama-umara.

Ketika Dudung mengesankan pemerintahan Jokowi memiliki Islampohobia, tentu akan membuka lebar kans Kyai – Tentara di 2024 bukan? Sinergi KSAD Dudung (TNI) dengan Kyai Said Aqil (Ulama PBNU) tentu akan menjadi antitesis dari Pemerintahan Jokowi saat 2024 nanti. Sebagai antitesis pemerintahan sebelumnya yang Islamophobia dengan paket sinergi Kyai-tentara yang pro Islam tentu akan mudah mendapatkan dukungan publik.

Akan tetapi, sungguh disayangkan NU dan KSAD sengaja membuat antitesis ini dengan memanfaatkan pergolakan agama hanya karena nafsu politik. Padahal pemerintahan Jokowi tengah bersikeras agar lepas dari sentimen anti-Islam.