Publik tengah menyoroti kabar yang beredar tentang kegiatan pengeboran minyak dan gas alam Indonesia di Natuna, Laut China Selatan, yang merupakan wilayah yang masih menjadi sengketa bagi dua negara.

Pasalnya China meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan aktivitas tersebut.

Kabar tersebut disampaikan oleh empat sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada kantor berita Reuters.

Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo menyampaikan bahwa pihaknya mendorong sikap tegas Pemerintah terhadap masalah tersebut.

"Sebagai wakil rakyat saya mendorong sikap tegas Pemerintah, karena ini terkait dua hal sekaligus. Pertama, ini terkait kedaulatan negara dan kedua, terkait kedaulatan energi," kata Sartono dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (3/12/2021).

"Kedua hal tersebut tidak untuk dinegosiasikan tetapi untuk dipertahakankan," ujarnya.

Senada dengan Sartono, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah juga mengharapkan respons tegas dari Pemerintah.

"Klaim China melalui konsep Nine Dash Line (sembilan garis putus-putus) yang negara tersebut tetapkan adalah klaim sepihak yang tidak berdasar pada ketentuan hukum internasional. Oleh sebab itu Pemerintah harus dengan tegas menolak klaim itu dan mempertahankan setiap jengkal laut kita dengan sehebat hebatnya," kata Said, dalam pernyataan terpisah.

Ketegasan Indonesia terhadap China, menurut Sartono, seharusnya sekarang menjadi monentum karena Indonesia selama setahun kedepan menjadi presidensi G20.

"Sehingga perlu menegaskan sikap terkait batas negara di forum tersebut," jelas Sartono.

https://m.liputan6.com/bisnis/read/4...gas-pemerintah