Presiden Joko Widodo (empat kiri) bersama Ketua MPR yang juga Wakil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP) Bambang Soesatyo (ketiga kiri), Ketua DPD La Nyalla Mattalitti (kedua kiri), Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kiri) dan Ketua Umum MPN PP Japto Soerjosoemarno (kelima kiri) menghadiri peresmian pembukaan Musyawarah Besar (Mubes) X dan Perayaan HUT ke-60 Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (26/10). [ANTARA FOTO/Reno Esnir]

Pemuda Pancasila kini menjadi sorotan. Hal itu karena ratusan anggota Pemuda Pancasila atau PP melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/11/2021). 

Selain itu, petugas kepolisian menjadi korban amukan massa anggota Pemuda Pancasila. 

Kedatangan di kantor para wakil rakyat itu merupakan ujung dari pernyataan anggota DPR RI fraksi PDIP Junimart Girsang meminta Kementrian Dalam Negari (Kemendagri) untuk membubarkan Pemuda Pancasila. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI fraksi PDIP, Junimart menyampaikan permohonan maaf kepada organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) atas pernyataannya yang meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menertibkan ormas yang sering terlibat bentrokan.

Sebelumnya pernyataan Junimart memang sempat memicu protes khususnya dari PP. Junimart menilai dirinya merasa yakin kalau PP tidak secara utuh membaca pernyataannya yang menanggapi adanya bentrokan antara PP dengan orman Forum Betawi Rempug (FBR) di Kawasan Ciledug beberapa waktu lalu.

"Saya memahami bahwa teman-teman PP tidak utuh membaca tanggapan saya tentang insiden Ciledug dan hubungannya dengan Kemendagri," kata Junimart kepada wartawan, Kamis (25/11/2021).

Junimart menjelaskan, bahwa tidak ada sama sekali dalam pernyataannya yang meminta agar Kemendagri untuk membubarkan PP.

Lalu bagaimana sejarah lahirnya Pemuda Pancasila?

Menyadur dari Hops.id, sejarah lahirnya organisasi massa Pemuda Pancasila alias PP ternyata tidak terlepas dari sosok tiga jenderal besar TNI.

 Tiga jenderal tersebut di antaranya Ahmad Yani, Abdul Haris Nasution, hingga Gatot Subroto.


https://jateng.suara.com/read/2021/1...3-jenderal-tni

PENGALAMAN ANE:

Awalnya ane dapet perumahan baru. Trus pas ane nempatin di samperin ama mandor ormas ini

Kalo renovasi pake jasa dia dgn harga FANTASTIS & GA MASUK AKAL (2-3X lipat tukang renov luar) dan harus pake kuli orang daerah situ

Ane sempat debat, alasannya krn orang2 sini dah kehilangan pekerjaannya dari bertani krn tanahnya udah di beli ama developer perumahan. Jadi tak punya pekerjaan

DAMN...mati kutu dah gw ternyata itu sarangnya PP (kalo mau rumah aman kudu pake orang sini) ga boleh pake tukang luar

Lalu, Ga jauh pula di pasar daerah ane, terjadi keributan, ormas ini kisruh dgn ormas sebelah. Krn rebutan lahan bakar2an

_____________________________________

JADI MAKIN TAU ORMAS DIPELIHARA BUAT,

1.DUKUNG CALON TERTENTU UNTUK PILIH CALON TERTENTU

2. MENITIMIDASI WILAYAH PEGANGANNYA (bisa jadi pengusaha akan dimintain THR)

3. PREMAN YG DIBEKALI SERAGAM HINGGA DILEGALITASKAN

4. MEGANG LAHAN PARKIR DI MINIMARKET DAN DAERAH YG ADA USAHANYA