Jakarta - PLN dan Pavilion-Keppel menandatangani Head of Agreement (HoA) terkait kerja sama studi logistik dan penyiapan infrastruktur gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) skala kecil pada 7 September 2017.

Penandatanganan dilakukan di The Istana Singapura pada Pertemuan Bilateral Pemimpin Negara dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Singapura.

HoA ini bukan kontrak transaksi jual-beli LNG, tak ada kesepakatan maupun penjajakan impor LNG dari Singapura, melainkan HoA untuk melakukan studi bersama penyiapan infrastruktur mini LNG.

Intinya, PLN dan Keppel akan mengkaji kerja sama pemanfaatan infrastruktur gas milik Keppel untuk pembangkit-pembangkit listrik PLN di Tanjung Pinang dan Natuna. Lalu dari mana gasnya?

Kajian akan diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Dalam kajian tersebut akan dipertimbangkan penggunaan mekanisme swap alias 'barter' pasokan gas.

Dengan mekanisme swap, PLN akan bertukar pasokan LNG dengan Keppel. Misalnya PLN punya kontrak LNG dari Bontang, pasokan LNG tersebut dibelokkan ke Singapura jadi milik Keppel. Lalu sebagai gantinya, LNG milik Keppel yang dibeli misalnya dari Malaysia dikirim ke PLN di Tanjung Pinang atau Natuna.

Dengan kata lain, PLN dan Keppel bertukar pasokan gas agar biaya transportasi lebih efisien. Tidak ada perubahan harga LNG, hanya barter gas saja, PLN tetap membayar sesuai kontrak dengan pemasok di Bontang meski gasnya dari Singapura.

Diharapkan, dari swap LNG dan sewa fasilitas milik Keppel tersebut PLN bisa mendapatkan gas yang lebih murah karena ada efisiensi dari biaya transportasi.

"Itu (swap LNG) salah satu alternatif yang dimungkinkan. Tapi tergantung kajian," kata Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PLN, Amir Rosidin, dalam diskusi di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (11/9/2017).

Amir menambahkan, PLN berkepentingan meningkatkan pasokan listrik di Tanjung Pinang dan Natuna karena kedua daerah itu sedang berkembang pesat. Di Natuna, ada industri perikanan yang butuh banyak listrik. Sedangkan Tanjung Pinang perlu diversifikasi sumber pasokan listrik agar tak terlalu bergantung pada Batam.

"Tanjung Pinang sekarang berkembang dengan suplai listrik 70 MW dari Batam. Tapi Jangan sampai Bintan ini terlalu tergantung dengan Batam, kalau kabelnya gangguan bisa mati semua. Untuk Bintan ini jangan sampai hanya tergantung 1 sumber, kita sedang lakukan studi," tuturnya.

Pada 2020, PLN berencana membangun pembangkit tenaga gas 30 MW di Tanjung Pinang dan 20 MW di Natuna. Kebutuhan gas untuk Tanjung Pinang sekitar 6 MMBTU dan Natuna 4 MMBTU.

Lebih lanjut, Amir menggarisbawahi, HoA dengan Keppel baru berisi kesepakatan pembuatan kajian bersama-sama. Kerja sama akan berlanjut ke penyiapan infrastruktur gas apabila hasil kajian menunjukkan adanya peluang efisiensi.

Rencananya PLN akan memanfaatkan lokasi terminal Singapore LNG sebagai lokasi LNG hub. Sebab, Singapura berdekatan dengan beberapa pembangkit gas yang akan dibangun di Tanjung Pinang dan Natuna.

Kajian Keppel dan PLN akan melihat apakah pemanfaatan terminal Singapore LNG dapat menurunkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik di Sumatera. "Jika nantinya dari hasil studi ternyata diperoleh biaya yang lebih tinggi, maka studi akan berakhir tanpa tindak lanjut implementasi," tegas Amir. (mca/mca)
https://finance.detik.com/energi/d-3...-gas-singapura