Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan situasi terkini penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dalam siaran pers yang diterima CNBC Indonesia, Senin (15/11/2021), Luhut menjelaskan dalam asesmen yang akan berlaku dalam dua minggu ke depan, terdapat penambahan kabupaten/kota yang masuk ke dalam Level 2 sebanyak 10 kabupaten/kota dan Level 1 sebanyak 5 kabupaten/kota.

"Hingga jumlah keseluruhan kabupaten/kota yang masuk ke dalam Level 1 menjadi 26 kabupaten/kota, Level 2 menjadi 61 kabupaten/kota dan Level 3 menjadi 41 kabupaten/kota. Terkait detail keputusan ini akan kembali dituangkan dalam Inmendagri," ujar Luhut.

Meski demikian, Luhut kembali mengingatkan pentingnya kehati-hatian bersama. Ini karena terdapat indikasi peningkatan Rt (angka reproduksi efektif) yang menunjukkan sinyal peningkatan kasus di Jawa dan Bali dalam sepekan terakhir ini.

Hal itu juga dapat terlihat dari beberapa kabupaten/kota di Jawa dan Bali yang mulai mengalami peningkatan kasus dan perawatan mingguan. Khusus wilayah Jawa dan Bali terdapat 29% kabupaten/kota yang mengalami peningkatan kasus dibandingkan minggu lalu dan 34% kabupaten/kota yang mengalami peningkatan orang yang dirawat dibandingkan minggu lalu.

"Kehati-hatian harus dilakukan terutama untuk menghadapi Nataru (Natal dan Tahun Baru). Saat ini indikator Google Mobility yang memantau pergerakan masyarakat di Jawa dan Bali menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan di atas periode Nataru tahun lalu dan mendekati posisi periode Idul Fitri pada Mei-Juni 2021," ujarnya.

Selain itu, Luhut juga meminta agar seluruh masyarakat tetap berhati-hati mengingat masih terdapat 47% kabupaten/kota di Jawa dan Bali yang suntikan dosis pertama vaksinasi untuk lansia masih di bawah 50% dan 75% kabupaten/kota di Jawa dan Bali yang suntikan vaksinasi dosis kedua-nya masih di bawah 50%.

"Lebih perinci lagi, masih ada 16 kabupaten/kota di Jawa-Bali yang cakupan vaksinasi umum dan lansia dosis 1 yang masih di bawah 50%," kata Luhut.

Mantan Kepala Kantor Staf Presiden itu menjelaskan, hingga saat ini pemerintah juga terus menemukan kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat yang patuh terhadap protokol kesehatan semakin berkurang dari hari ke hari. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan dalam menghadapi potensi kenaikan mobilitas dan kasus konfirmasi Covid-19 di masa Nataru nanti.

"Oleh sebab itu, dalam menyambut Nataru yang akan datang sebentar lagi, pemerintah akan berkoordinasi untuk mengetatkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan protokol kesehatan utamanya di tempat kerumunan. Selain itu, pemerintah akan terus menggenjot percepatan vaksinasi terutama vaksinasi lansia di wilayah yang tingkat vaksinasi umum dan lansia nya masih di bawah 50%," ujar Luhut.

Tak hanya itu, pemerintah, lanjutnya, juga akan terus memperkuat aktivitas testing dan tracing oleh TNI/Polri dan penemuan kasus aktif, serta memasukkan pasien yang positif ke karantina terpusat untuk mencegah penyebaran di level keluarga. Pemerintah juga berencana untuk melarang perayaan-perayaan tahun baru yang sifatnya dapat menimbulkan kerumunan masyarakat dalam jumlah yang besar.

Pemerintah juga mempersiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi potensi kenaikan kasus Covid-19 akibat Nataru. Kesiapan segala aspek baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi untuk diperhitungkan dari sekarang. Kesuksesan dalam menahan kenaikan kasus Covid-19 pada periode Nataru 2021, akan menentukan keberlanjutan pemulihan ekonomi kita ke depan.

"Di kesempatan ini, di tengah angka peningkatan kasus di Eropa dan beberapa negara lain yang terus tinggi, saya kembali mengajak kita semuanya untuk tidak egois dan saling berbesar hati agar kita sama-sama bisa menaati kembali protokol kesehatan yang terus diimbau agar kita tidak kembali mengulang pengalaman buruk pada masa yang lalu akibat kelalaian kita," kata Luhut.

"Apa yang telah kita perjuangkan bersama selama ini layak untuk terus dijaga dan tidak dilupakan hanya karena kejenuhan dan keegoisan kita semua," lanjut mantan menko polhukam itu.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...kenaikan-kasus

Kalau masih naik sebaiknya di "Staat van oorlog en beleg" saja. Pakai aturan yang lebih keras.