JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakpro sekaligus Managing Director Formula E, Gunung Kartiko mengatakan, dokumen terkait Formula E setebal 600 halaman yang diserahkan pihaknya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (9/11/2021) lalu berisi kronologi penyelenggaraan Formula E dari awal hingga menjelang penyelenggaraannya tahun depan.

"Isinya banyak, kami bikin satu kronologi dari dulu sejak awal pada saat kenapa Formula E akan diselenggarakan di Jakarta sampai dokumennya juga lengkap semua. Ada feasibility study juga, ada kontrak juga, semua," kata Gunung dalam siaran video, Selasa (16/11/2021).

Gunung memberikan contoh, salah satu dokumen yang diserahkan adalah Peraturan Gubernur yang menunjuk Jakpro sebagai penyelenggara Formula E di DKI Jakarta.

Penyerahan dokumen tersebut, kata Gunung, sebagai upaya agar data yang diterima KPK lengkap sesuai dengan kronologi yang ada.

"Makanya kami berinisiatif (menyerahkan dokumen 600 halaman), daripada dipanggil satu-satu nanti tidak runtut dan dokumennya tidak lengkap, jadi kami siapkan lengkap transparan, clear dan clean," ujar Gunung.

Namun kajian penyelenggaraan Formula E yang baru, kata Gunung, tidak termasuk dalam dokumen yang diserahkan.

Karena hingga saat ini,, kajian masih disampaikan dalam lingkup internal PT Jakpro dan sedang melakukan validasi terhadap kajian tersebut.

"Untuk kajian baru, memang baru kami sampaikan di internal kami tapi kami melakukan validasi kajian," ujar Gunung.

Jakarta E Prix 2022 (Formula E) dipastikan akan digelar setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tertanggal 4 Agustus 2021.

Dalam instruksi tersebut tertulis Formula E merupakan salah satu dari 28 program prioritas yang harus dicapai pada Juni 2022.

Penyelenggara Formula E yaitu Formula E Operations (FEO) juga sudah memberikan kepastian ajang balap mobil listrik itu akan terselenggara di Jakarta pada 4 Juni 2022.

https://megapolitan.kompas.com/read/...hkan-jakpro-ke

Lha.. Gimana ceritanya udah bayar ratusan milyar dan dapat jadwal balapan resmi.. Tapi masih dalam taraf (validasi) kajian??..

Pemimpin macam apa yg langsung ACC keluar duit (bahkan hutang ke bank) anggaran kegiatan yg kajiannya aja kaga jelas??..

Eh iya.. Bukti transfernya mana??..