Jakarta - Fatwa MUI tentang crypto telah menuai pro dan kontra di antara para netizen Tanah Air. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya kalau belum lama ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengharamkan mata uang cripto seperti bitcoin dan lainnya.

Sejumlah netizen yang pro atas keputusan MUI menilai memang uang sebagai alat jual beli, tapi tidak untuk diperjualbelikan. Selain itu di Indonesia sudah ada Rupiah yang menjadi mata uang dan alat tukar. Sementara netizen yang kontra sangat menyayangkan keputusan MUI ini. Pasalnya di era digital, kripto tidak bisa dielakan lagi.

"Ya setuju dengan MUI, "haram sebagai mata uang atau alat tukar di NKRI" karena sdh ada Rupiah, tapi kalau crypto buat investasi seperti LM w pribadi sih setuju," tulis salah satu akun di Twitter yang menyetujui fatwa MUI tentang crypto.

Kalo pemikiran terhadap hal baru masih dilawan kaya gini, ya kita skrg pasti bakalan kemana mana gak pake gojek tapi pake GoCamel," tulis akun lain di Twitter yang kontra terhadap fatwa MUI tentang crypto.

Baca juga:
Ini Alasan MUI Haramkan Kripto
Selain pro-kontra di antara netizen dalam negeri. Ternyata fatwa MUI tentang crypto ini juga dibahas oleh sejumlah media asing. Sebagai contoh seperti media bisnis ternama Forbes menurunkan judul 'Cryptocurrency Is Unlawful For Muslims, Indonesia's Top Religious Council Says'.

"Keputusan ini bisa berdampak pada keputusan finansial orang muslim di negara itu walaupun lembaga ini tak punya kekuatan hukum," sebut Forbes.

Sedangkan kantor berita Reuters menulis judul 'Indonesian Islamic body forbids crypto as currency' atau Lembaga Islam Indonesia Melarang Uang Kripto Sebagai Pembayaran.

"MUI, lembaga top ulama, menyatakan penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran adalah haram dalam Islam, namun memperdagangkan aset digital bisa saja diizinkan, kata salah satu pemimpinnya," demikian laporan dari Reuters.

Baca juga:
Hukum Kripto dan Pinjol di Mata Ulama se-Indonesia
Sedangkan media keuangan Bloomberg mengetengahkan headline 'Crypto Is Forbidden for Muslims, Indonesia's National Religious Council Rules'. dalam laporannya, Bloomberg mengatakan kalau MUI memegang otoritas dalam hal kepatuhan hukum Syariah di Indonesia, di mana Menkeu dan bank sentral berbicara dengan mereka mengenai isu keuangan Islam.

Bloomberg menambahkan pemerintah Indonesia sebenarnya mendukung aset kripto, mengizinkannya untuk diperdagangkan sebagai investasi dan akan membentuk penukaran kripto. Namun memang tidak diizinkan sebagai mata uang untuk pembayaran.

"Pendirian pemimpin agama di Indonesia ini mungkin berbeda dari rekan mereka di negara mayoritas Muslim lain. Uni Emirat Arab telah mengizinkan perdagangan uang kripto di Dubai sedangkan Bahrain mendukung aset kripto sejak 2019," tulis Bloomberg terkait berita fatwa MUI tentang crypto.

https://finance.detik.com/fintech/d-...kontra-netizen

Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Fatwa MUI tidak punya legalitas untuk memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Menurut situs hukum online..
Jadi hanya sebagai himbauan ya bagi yg tidak mau mengikuti ya Monggo...