Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Rakyat yang bertugas di Komisi XI DPR RI kaget dan bingung terhadap keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait suntikan dana ke tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tahun anggaran 2021.

Nilai suntikan modal ini tak tanggung-tanggung mencapai Rp 33,8 triliun yang diberikan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Kebingungan mereka bukan karena nilainya, melainkan sumber dana yang akan diberikan.

Sri Mulyani memutuskan menambah suntikan modal ke tiga BUMN melalui anggaran cadangan Program Pemulihan Ekonomi (PEN) dan Sisa Anggaran Lebih (SAL). Pertanyaan dari para dewan berkaitan dengan perbedaan PEN dan SAL yang merupakan sama-sama bagian dari APBN.

Kritikan pertama muncul dari anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar Misbakhun. Ia menyatakan tidak tahu bahwa PEN memiliki dana cadangan. Begitu juga dengan SAL yang sudah ditetapkan padahal belum akhir tahun.

"PMN yang sudah ada dan disepakati ada di APBN dan kemudian PMN yang menurut saya di sini, saya kaget juga ada istilah cadangan PEN. Setahu saya PEN bagian di APBN, yang merupakan sudah bagian program APBN, ini prioritas akselerasi pemulihan ekonomi. Istilah cadangan PEN ini saya kaget dan ada cadangan. PEN ya setahu saya PEN saja. Saya mau penjelasan lebih. Kalau dikatakan cadangan PEN apakah kemudian SILPA ada 2, sisa dari PEN dan APBN," jelas Misbakun saat rapat kerja dengan Sri Mulyani, Selasa (9/11/2021).

Ia mempertanyakan bagaimana mekanisme pemberian dana PEN dan SAL untuk diberikan ke BUMN. Sebab, tidak ada pembahasan dengan Komisi XI, namun alokasi dana tersebut ada untuk menyuntik BUMN.

"Mekanisme keluarnya persetujuan siapa bu, penggunaan SAL apakah kewengan penuh bendahara negara tanpa kemudian persetujuan dari siapapun. Apakah cukup dibuktikan itu terjadi dan kemudian LKPP diaudit BPK dan disetujui, apakah cukup mekanisme itu tanpa persetujuan kita," tanyanya.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Nasdem Fauzi Amro bahkan terkejut dengan alokasi anggaran PEN dan SAL untuk menyuntik BUMN. Padahal belum pernah dibahas sebelumnya dengan anggota dewan baik di Badan Anggaran maupun di Komisi XI.

"Saya agak terkejut bu tentang BUMN penerima PMN bu. Kalau dalam pembahasan di Banggar saya tidak pernah mendapatkan tentang cadangan PEN dan SAL. BUMN penerima PMN nggak ada tentang lewat cadangan PEN dan SAL. Kami di Banggar itu nggak ada (pembahasan). Misalnya kereta api cepat dibahas di Komisi VI tapi nggak dibahas di Banggar tapi nyelip di SAL. Jadi apakah ini kewenangan ibuk," tanyanya dengan heran.

Ia kemudian meminta penjelasan mengapa ada dana SAL padahal tahun anggaran belum selesai. Menurut Sri Mulyani, SAL ada sisa anggaran yang harusnya diketahui setelah selesai tahun anggaran.

Bahkan ia menilai, justru jika ada sisa anggaran seharusnya defisit tidak akan setinggi saat ini. Sebab, pemerintah melakukan utang karena tidak ada anggaran, namun ini justru ada sisa anggaran lebih.

"Jadi cadangan SAL ini masuk di mana? Kalau SAL masuk, defisit anggaran kita nggak sampai Rp 825 triliun, dia akan berkurang dengan SAL dan cadangan PEN. Jadi saya perlu pemahaman ritme yang sama sehingga kita nggak ada, 'lho kok tetiba masuk" kereta api ini tidak pernah di bahas di Banggar tapi tiba-tiba masuk di SAL," tegasnya.

link


"Saya agak terkejut bu tentang BUMN penerima PMN bu. Kalau dalam pembahasan di Banggar saya tidak pernah mendapatkan tentang cadangan PEN dan SAL. BUMN penerima PMN nggak ada tentang lewat cadangan PEN dan SAL. Kami di Banggar itu nggak ada (pembahasan). Misalnya kereta api cepat dibahas di Komisi VI tapi nggak dibahas di Banggar tapi nyelip di SAL. Jadi apakah ini kewenangan ibuk," tanyanya dengan heran.