Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik pertemuan 9 sekjen partai politik koalisi Jokowi-JK di kantor Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Fadli menyebut pertemuan di fasilitas milik negara itu sebagai abuse of power. 

Sekjen PSI Raja Juli Antoni yang turut hadir dalam pertemuan itu, menolak anggapan penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnya, pertemuan itu haya membahas soal kinerja pemerintahan Jokowi-JK.

"Pertemuan tadi jauh dari definisi abuse of power. Kami berkumpul untuk mendengarkan pemaparan data objektif dari Pak Pramono Anung tentang capain dan keberhasilan kerja Pak Jokowi-JK," ucap Toni kepada kumparan (kumparan.com), Senin (7/5).

"Data itu akan kami pergunakan untuk pendidikan politik rakyat, sekaligus untuk menyumpal mulut para pemimipin oposisi yang sering asal bunyi yang menjadi sumber pembodohan rakyat," imbuhnya.

Menurut Toni, tidak ada pembicaraan khusus membahas soal capres-cawapres dalam pertemuan sekjen tadi. Melainkan hanya pemaparan data terkini hasil kerja Jokowi-JK dalam 4 tahun terakhir menjabat.

"Saya kira Mas Pram juga akan menerima partai-partai oposisi bila ingin mendengarkan presentasi hasil kerja Jokowi. Bagus juga, agar mereka enggak asbun (asal bunyi)," sindirnya Toni.

Toni mencontohkan, abuse of power yang sesungguhnya justru saat pejabat memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan keluarga. "Abuse of power itu berkirim surat ke kedutaan di Amerika Serikat untuk memfasilitasi anaknya selama berada di sana," kata Toni.

Dia tak merinci contoh itu, namun kasus itu mencuat pada Juni 2016. Saat itu beredar surat Setjen DPR untuk KBRI Washington DC melalui KJRI New York untuk memfasilitasi kunjungan putri Fadli Zon, Shafa Sabila Fadli, yang akan mengikuti Stagedoor Manor 2016 tanggal 12 Juni sampai 12 Juli 2016.

Surat itu menjadi buah bibir dan Fadli Zon akhirnya menyampaikan maaf, meski dia menyebut tidak pernah meminta Setjen DPR membuat surat ke KBRI. Kasus ini bahkan sempat bergulir di MKD.

Sebelumnya, Fadli menyebut pertemuan 9 sekjen parpol koalisi Jokowi-JK di kantor Seskab sebagai abuse of power jika ternyata membahas kepentingan politik di antara mereka.

“Saya tidak tahu agendanya apa ya. Kalau agendanya terkait dengan kepentingan nasional tidak masalah. Tapi kalau terkait dengan kepentingan partai politik bukankah itu institusi negara? Harusnya dicari tempat lain di salah satu markas partai atau di rumah ketumnya. Jadi abuse of power,” kata Fadli Zon, di Gedung DPR, Senin (7/5).



Sumber : https://kumparan.com/@kumparannews/p...n-as-demi-anak

---

Kumpulan Berita Terkait :

- PSI ke Fadli Zon: Abuse of Power itu Surati Kedutaan AS demi Anak

- Bertemu Jokowi, Pimpinan DPD Konsultasi soal Pelaksanaan UU MD3

- Cak Imin: PKB Punya 11 Juta Suara, Kalau Jokowi Tak Pilih Bisa Kalah