Jakarta: Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mempertanyakan sistem pencegahan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, menurut Gapensi, KPK lebih aktif dalam masalah penindakan.


'Teman-teman kontraktor titip pesan, boleh enggak sih muncul pencegahannya, jadi KPK benar-benar hadir dari hulu sampai ke hilir melakukan pemberantasan dan pencegahan korupsi,' kata Sekretaris Jendral Gapensi, Andi Rukman Karumpa dalam sebuah diskusi di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 9 Desember 2018.


Andi juga mempertanyakan apakah ada kemungkinan jika KPK mengirimkan pesan kepada pejabat atau kontraktor yang memang sudah dibidik dalam kasus korupsi untuk tidak melanjutkan perbuatannya. Sebab, menurutnya, hal itu bisa efektif dalam pencegahan suap menyuap.


Selain itu, ia juga menyarankan agar KPK menggandeng tokoh agama dalam pencegahan korupsi. Menurutnya, tokoh-tokoh agama juga perlu dilibatkan dalam pencegahan korupsi.


'Atau di KPK siapkan lima sampai enam ustaz, pendeta yang datang ke tempat-tempat instansi untuk memberikan edukasi ke masyarakat maupun pelaku konstruksi,' tegasnya.


Tidak hanya itu, Andi juga meminta agar KPK lebih gencar melakukan sosialisasi antikorupsi dan pencegahan. Sebab, menurutnya, KPK selama ini lebih mementingkan operasi tangkap tangan.


'Di mana kira-kira sosialisasi itu? Di KPK bagaimana pencegahannya, sms kah? Atau seperti apa? Karena sekarang peran itu diambil alih LSM-LSM gadungan. Ambil HP sembarang, sms panitia 'menangkan teman saya, atau saya laporkan ke KPK'. Kan dia (panitia) terpaksa menangkan itu akhirnya,' tutur Andi.


Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan, sebetulnya, biaya pencegahan di KPK jauh lebih besar dibanding biaya penindakan. Jumlah pegawai pun lebih banyak di bidang pencegahan.


'Uang yang dipakai untuk penindakan itu jauh lebih sedikit dibanding uang untuk pencegahan. Jumlah pegawainya pun lebih banyak di pencegahan dibanding penindakan,' ujar Laode.


Di dalam dunia usaha, KPK juga sudah bekerja sama dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan Gapensi dalam program pencegahan. Apalagi, saat ini KPK tidak hanya menjerat pelaku korupsi perorangan, tapi juga korporasi.


Ia tidak memungkiri jika pencegahan korupsi merupakan salah satu tanggung jawab KPK. Lembaga antirasuau juga sudah menggandeng tokoh-tokoh agama dalam program pencegahan korupsi.


'Tapi perlu juga kita catat, kalau al-quran sudah dikorupsi, bagaimana coba? Uang haji dikorupsi, uang quran dikorupsi. Untung syahadat enggak ada uangnya, kalau ada mungkin (dikorupsi juga),' lanjut Laode.


Oleh sebab itu, menurutnya pencegahan korupsi lewat ajaran agama juga perlu diimbangi dengan perbaikan sistem. Ia menyarankan, dalam setiap proses lelang, agar pemerintah menggunakan sistem berbasis elektronik.


'Harus ada e-planning, e-budgeting, e-katalog. Itu perlu. Baik di pemerintah pusat, daerah, lokal,' ujarnya.


Sementara itu, terkait apakah KPK bisa mengingatkan seseorang yang terindikasi bakal melakukan korupsi lewat pesan singkat, Laode dengan tegas menjawab hal itu tidak mungkin dilakukan. Sebab, itu melanggar kode etik KPK yang ada.   


'Kalau saya kasih tau saya sedang menyelidiki, itu bukan penyelidikan tertutup lagi, itu saya melanggar kode etik. Dan Saya beritahu, semua yg di-OTT, itu bukan perbuatan pertama. Sudah kelewatan,' tandasnya.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/hukum/VN...korupsi-di-kpk

---

Kumpulan Berita Terkait :

- 9 Orang Jadi Tersangka Korupsi Bansos Tasikmalaya

- Presiden GOPAC: Korupsi Ancaman Serius Perdamaian Dunia

- Bedah Editorial MI: Perangi Korupsi Libatkan Publik