China Berulah! Amnesty International Akan Tutup Kantor di Hong Kong karena Terjegal UU Baru

Jurnalis - Susi Susanti

40 Tahun Beroperasi, Amnesty International Akan Tutup Kantor di Hong Kong karena Terjegal UU Baru


HONG KONG -Undang-undang (UU) Keamanan Nasional yang baru-baru ini diberlakukan.

Kelompok HAM ini mengatakan undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan oleh China membuat mereka secara efektif sulit beroperasi.


Amnesty telah hadir di Hong Kong selama lebih dari 40 tahun, dan sekarang menjalankan dua kantor di sana - satu berfokus pada kota dan satu lagi di wilayah yang lebih luas.

Kantor lokal akan tutup pada 31 Oktober mendatang, dan kantor regional akan pindah pada akhir tahun.

Baca juga: Amnesty International: Taliban Bunuh 13 Orang Etnis Hazara, Termasuk Gadis Remaja

Undang-undang keamanan nasional Hong Kong secara luas mengkriminalisasi pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing.

Kritikus mengatakan itu ditujukan untuk menghancurkan perbedaan pendapat. Namun China mengatakan UU itu dimaksudkan untuk menjaga stabilitas.

Baca juga: Dituding Dukung Kerusuhan, Taipan Media Hong Kong Ditahan dengan UU Keamanan Baru

Ketua dewan internasional Amnesty, Anjhula Mya Singh Bais mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tindakan keras berdasarkan undang-undang telah memaksa setidaknya 35 kelompok dibubarkan tahun ini.

"Keputusan ini, dibuat dengan berat hati, telah didorong oleh undang-undang keamanan nasional Hong Kong, yang secara efektif membuat organisasi hak asasi manusia di Hong Kong tidak mungkin bekerja secara bebas dan tanpa takut akan pembalasan serius," terangnya.

"Lingkungan penindasan dan ketidakpastian terus-menerus yang diciptakan oleh undang-undang keamanan nasional membuat tidak mungkin untuk mengetahui kegiatan apa yang dapat menyebabkan sanksi pidana,” lanjutnya.

Di antara kelompok yang akan dibubarkan tahun ini adalah beberapa serikat pekerja terkemuka, Lembaga Swadaya Manusia (LSM) dan kelompok profesional. Beberapa LSM lain, termasuk LSM New School for Democracy, telah pindah ke Taiwan.

© 2007 - 2021 www.okezone.com. All Rights Reserved


Link
https://www.google.com/amp/s/news.ok...rjegal-uu-baru





Catatan :
Hongkong diperketat dalam hal internet, ada UU Pemilu baru di Hongkong (hanya legislatif pro Beijing dan pro Partai Komunis China yang lolos), ada UU Keamanan Nasional, semuanya dibuat oleh Xi Jinping dan sudah disahkan di tahun 2021 baru baru ini!!!
Berita terbaru, lebih dari 50 aktifis pro-demokrasi di Hongkong semua nya di tangkap!! Beberapa menteri mengundurkan diri karena takut dengan aturan Xi itu.
Sepertinya secara tidak langsung pemerintah Tiongkok menolak satu negara dua sistem dengan Hongkong. Xi ingin Hongkong satu sistem dengan Tiongkok dibawah aturan Partai Komunis Tiongkok!

Maka dari itu, Taiwan menolak habis habisan untuk masuk kedalam bagian Tiongkok!! Taiwan takut demokrasi di Taiwan akan musnahkan dibawah aturan Xi yang semakin otoriter!!