Kitakini.news – Pemerintah diminta segera membuka dan memperbanyak akses keuangan, khususnya bagi masyarakat kecil. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka mempersempit ruang gerak pinjaman online (Pinjol), terlebih yang illegal dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat.

“Maraknya kehadiran Pinjol ini karena adanya kebutuhan masyarakat. Kalau masyarakat tidak membutuhkan Pinjol, maka mereka (Pinjol,red) tidak mempunyai ruang kehidupan. Sama juga rentenir, solusinya bukan melarang rentenir atau Pinjol, tapi memperbanyak pinjol dan disaat yang bersamaan akses keuangan terhadap masyarakat kecil harus diperbanyak dan dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat,” kata Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Hendrawan Supratikno di Jakarta, kemarin.

Hendrawan menjelaskan, akses keuangan dari pemerintah yang dapat diberikan kepada masyarakat dapat melalui koperasi, pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Kredit Usaha Rakyat dan sebagainya.

Selain itu, lanjutnya, perbankan juga diharapkan dapat mendukung akses keuangan tersebut kepada masyarakat kecil. Sehingga, terjadi persaingan antara perbankan dan pinjol dalam memberikan layanan keuangan. “Itu sebabnya nanti bunga dari Pinjol legal yang per hari 0,8 per hari itu dengan sendirinya akan turun,” ucapnya.

Sementara Juru Bicara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sekar Putih Djarot menilai bunga 0,8 persen pinjol legal tersebut masih tergolong tinggi. Namun, OJK akan terus mendorong agar Pinjol legal yang terdaftar dan berizin untuk mereview kembali soal tingginya bunga tersebut.

“Apakah ada ruang untuk diturunkan? Iya. Kita minta kepada Pinjol legal yang terdaftar dan berizin di OJK, untuk dapat melihat kembali dan menyesuaikan soal bunga ini,” tegasnya.

sumber