- Beranda
- Berita dan Politik
4 Tahun Anies Gubernur DKI Jakarta: Para Pejabat Mengundurkan Diri, ASN Ogah Promosi
...
TS
DomCobbTotem
4 Tahun Anies Gubernur DKI Jakarta: Para Pejabat Mengundurkan Diri, ASN Ogah Promosi
Quote:
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memasuki masa kepemimpinan tahun keempatnya di Ibu Kota pada 16 Oktober mendatang. Pada 2017 lalu, Anies dilantik bersama Sandiaga Uno, yang kala itu menjadi wakilnya. Namun, Sandiaga mengundurkan diri pada Agustus 2018 lantaran mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019. Posisi Sandiaga lalu digantikan oleh kader Partai Gerindra, yakni Ahmad Riza Patria yang dilantik Presiden Joko Widodo pada 15 April 2020 di Istana Negara. Perjalanan Anies selama empat tahun memimpin DKI Jakarta tak sepenuhnya berjalan mulus. Terdapat "anak buah" Anies di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang secara terang-terangan tak menjalankan instruksi sang gubernur. Beberapa di antaranya bahkan sampai mengundurkan diri dari jabatannya dengan pelbagai alasan, pada era kepemimpinan Anies. ASN ogah promosi Anies sebelumnya pernah mengumpulkan para PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada Senin (10/5/2021) siang. Mereka dikumpulkan di lapangan upacara Balai Kota lantaran tidak ikut dalam seleksi terbuka jabatan Eselon II. Sedikitnya, terdapat 239 pejabat non administrator yang dikumpulkan karena memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi 17 jabatan eselon II. Namun, dari 239 pejabat non-administrator tersebut, tidak ada satupun yang mendaftar seleksi terbuka. Anies pun geram karena menilai anak buahnya tidak melakukan instruksi yang dibuat mengenai seleksi jabatan eselon II. Dia meminta 239 pejabat tersebut bertanggungjawab melaksanakan instruksi, dan tidak diam saja saat instruksi diturunkan
17 jabatan tak dilirik Adapun instruksi yang dimaksud Anies tak dijalankan oleh ratusan anak buahnya adalah seleksi jabatan terbuka yang diturunkan melalui pengumuman Sekretariat Daerah Nomor 2 Tahun 2021. Pengumuman itu berisi tentang seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Terdapat 17 jabatan yang saat itu dilelang, tetapi seolah tak diminati oleh mayoritas anak buahnya, yakni:
1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah.
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
8. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda.
11. Kepala Biro Pemerintahan Setda.
12. Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah.
13. Wakil Kepala Dinas Kesehatan.
14. Wakil Kepala Dinas Pendidikan.
15. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
16. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur.
17. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtya mengatakan, marahnya Gubernur Anies karena masih ada ratusan orang yang layak ikut seleksi, namun tidak mengikuti seleksi. Sesuai dokumen Pengumuman Sekretaris Daerah Nomor 3 Tahun 2021, terdapat 185 peserta yang lolos seleksi pendaftaran lelang jabatan. "Jadi kalau ada instruksi diwajibkan, semestinya yang memenuhi syarat wajib mendaftar," kata Maria. Maria menyebutkan bahwa instruksi tersebut seharusnya bisa dilaksanakan oleh anak buah Anies. Dia mengatakan, setiap ASN bisa memiliki alasan masing-masing untuk tidak mengikuti lelang jabatan tersebut. "Kalau alasannya kenapa mereka tidak mendaftar, yang paling tahu mereka. Jadi harus ditanya kepada PNS yang tidak mendaftar," ucap Maria. Para pejabat mundur Permasalahan yang dihadapi Anies selama empat tahun memimpin Ibu Kota tidak hanya perihal tak dijalankannya instruksi oleh para anak buahnya. Banyak di antaranya yang justru mengundurkan diri. Berdasarkan catatan Kompas.com, terdapat kurang lebih tujuh pejabat tinggi pratama di Pemerintah DKI Jakarta, yakni:
1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaedi Edy Junaedi mundur dari jabatan kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta -kini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf)- pada 31 November 2019. Edy mengundurkan diri tak lama setelah ramai isu ada alokasi anggaran untuk membiayai influencer atau pemengaruh dari luar negeri. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta yang kala itu dijabat Chaidir mengeklaim bahwa pengunduran diri Edy merupakan keinginan pribadi. Dia pun menampik kabar bahwa Edy mundur karena adanya tekanan yang mendesak usai berita soal "anggaran influencer" senilai Rp 5 miliar tersebut mencuat ke publik
. 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Tak lama berselang, Sri Mahenda pun ikut mundur dari jabatannya sebagai Kepala Beppeda DKI Jakarta pada November 2019. Dia melepas jabatannya setelah banyak anggaran janggal terungkap dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020. Anggaran janggal itu antara lain pembiayaan lima orang influencer senilai Rp 5 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, pembelian lem Aibon Rp 82,8 miliar, dan pembelian bolpoin Rp 124 miliar, serta pembelian komputer Rp 121 miliar. Kendati demikian, Anies menyanggah alasan pengunduran diri Mahendra karena sejumlah anggaran yang janggal tersebut. Kala itu, Anies menyebut bahwa Mahendra mundur karena ingin kembali menjadi widyaswara atau pejabat fungsional yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mendidik dan mengajar PNS di lembaga pelatihan. "Pak Mahendra akan kembali jadi widyaswara seperti posisi beliau sebelumnya," kata Anies
. 3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat DKI Jakarta Kelik Indriyanto Dua bulan setelah itu, Kelik Indrayanto melayangkan surat pengunduran dirinya sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat. Saat itu, beredar informasi bahwa Kelik mundur karena dia ingin menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Namun, Kepala BKD Chaidir mengatakan bahwa kelik mundur karena kinerja yang kurang baik. Salah satunya adalah dalam penanganan program pembangunan Rumah DP Rp 0 yang dinilai tidak maksimal.
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Subejo Bersamaan dengan Kelik, Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta Subejo juga turut mengundurkan diri dari jabatannya pada 24 Februari 2020. Subejo mundur dari jabatannya karena ingin menjadi widyaswara atau pejabat fungsional yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mendidik dan mengajar PNS di lembaga pelatihan.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Mohammad Tsani Setelah kurang lebih satu tahun tak ada pejabat yang mundur dari jabatannya, Kepala Bapenda DKI Jakarta Mohammad Tsani tiba-tiba melayangkan surat pengunduran dirinya. Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu resmi turun dari jabatannya pada 26 Februari 2021. Tsani tidak merincikan alasannya mundur jabatan tersebut. Dia pun menolak anggapan pengunduran dirinya karena kinerja yang kurang maksimal.
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Pujiono Pujiono mundur dari jabatannya pada 17 Mei 2021. Pejabaat eleson II Pemerintah Provinsu DKI Jakarta itu karena merasa tidak sanggup dengan target yang diminta Anies. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matalii mengatakan, Pujiono merasa tidak berhasil mencapai target yang diberikan. Pujiono lalu diberikan kesempat kedua untuk memperbaiki kinerjanya. Setelah itu, dia diberikan pilihan apakan dicopot atau inisiatif mengundurkan diri dari jabatannya. "Kami berikan kesempatan kedua untuk mengoreksi dan mencapai target. Bila tetap tidak berhasil maka kami harus sudah siap untuk dievaluasi dan diberikan dua pilihan, yakni mengundurkan diri atau diberhentikan pimpinan," kata Marullah, Minggu (23/5/2021).
7. Direktur PT Transjakarta Agung Wicaksono Tidak hanya di tataran birokrat, pejabat yang menggawangi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta juga ada yang mengundurkan diri di era kepemimpinan Anies. Direktur PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Agung Wicaksono mundur dengan alasan ingin fokus dan memprioritaskan keluarga. Sebelum meninggalkan jabatannya, Agung memberikan sanjungan kepada Anies sebagai bapak integrasi. "Terimakasih Gubernur DKI Jakarta Bapak Integritas Transportasi Anies Rasyid Baswedan, telah mengizinkan saya mengundurkan diri karena alasan pribadi untuk kebutuhan keluarga saya," kata Agung.
https://megapolitan.kompas.com/read/...-diri?page=all
239 PNS ditawarin promosi ga mau, siapa sih di tmpt kerja nolak promosi?
klo smpe 239 org nolak lelang jabatan ada apa2nya dulu zaman gubernur sebelumnya meskipun syarat ketat jg pada rebutan lelang jabatan
mgkin takut ditumbalin ya klo jabatan makin ke atas kan makin rawan ditumbalin
7 pejabat kepala smua mundur mgkin staf2nya blon diitung jg
tp gini analoginya
biasa di tmpt kerja klo ada bawahan mundur bisa bosnya salah atau bawahannya salah
tapi kalau sampai 7 bawahan mundur, ga diragukan lagi bosnya yg ga beres karena ga mungkin 7-7nya ga beres
itu blon diitung dari BUMD kyk jakpro yg mengundurkan diri baru2 ini
jadi menurut gw dari 7 org mundur dan 185 org lulus seleksi ga ada yg mau promosi berarti bosnya emg ga beres si gotbener
gw yakin buzzer2 balai kota disuruh promosi ama abud jg nolak buat ditumbalin wkwkwkwk
sudarmadji-oye dan 6 lainnya memberi reputasi
7
2.1K
Kutip
26
Balasan
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
695.5KThread•59.1KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya