Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem meminta pemerintah Indonesia belajar kejujuran dalam menyampaikan situasi Hak Asasi Manusia di Papua pada pertemuan/forum internasional. Pemerintah Indonesia juga diminta menjelaskan berbagai intimidasi yang dialami pembela Hak Asasi Manusia di Papua.

“Belajar jujur sangalah penting dan negara kita akan dipuji oleh dunia. Negara kita tidak pernah belajar jujur dan selalu menyampaikan kebohongan di dunia Internasional, apa lagi di Kantor Perserikatan Bangsa-bangsa,” kata Hasegem. Ia mengingatkan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) maupun PBB memiliki informasi pembanding atas berbagai klaim yang disampaikan Indonesia. Jika klaim pemerintah Indonesia berbeda dengan berbagai data dan laporan yang dimiliki PBB, pemerintah Indonesia justru bisa dianggap tidak jujur dan pembohong.

“Kita akan di tuduh sebagai negara yang tidak jujur dan pembohong, yang tidak pernah menyampaikan kebenaran.Kondisi dan situasi Hak Asasi Manusia di Papua sangat buruk. Situasi Hak Asasi Manusia yang sangat buruk  di Papua Barat dapat diketahui Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB,” katanya saat dihubungi Jubi melalui panggilan telepon pada Senin (12/10/2021).

Sebagai pembela Hak Asasi Manusia (HAM) yang berada di Papua, Hesegem menyesal dengan sikap juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faizasyah yang angkat bicara soal laporan PBB atas dugaan intimidasi dan kekerasan yang dialami para aktivis HAM Papua.

“Juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, menyatakan Indonesia mengecam segala bentuk intimidasi dan kekerasan yang menyasar para pegiat HAM. [Ia menyatakan] Indonesia tidak memberi ruang bagi praktik represi terhadap aktivis HAM seperti yang dituduhkan. [Itu] adalah pembohongan publik secara nasional dan internasional. Menurut saya apa yang disampaikan Juru Bicara Kemenlu RI, di media adalah bagian dari ketidaktauan kondisi ril apa yang terjadi dan apa yang dialami oleh pembela HAM di Papua,” kata Hesegem. ;

Hesegem menyatakan sebaiknya pemerintah Indonesia belajar dengan jujur menyampaikan kondisi pelangggaran HAM dan kekerasan terhadap pembela HAM di Papua. Dalam laporannya, Komisi Tinggi HAM PBB menyoroti dugaan intimidasi terhadap lima pembela HAM Papua, namun Hesegem menyatakan jumlah pembela HAM yang mengalami intimidasi justru lebih banyak lagi.

“Menurut saya bukan hanya lima aktivis saja. Ada pembela HAM lain yang juga mengalami hal yang sama. Menurut saya, Kemenlu RI tidak harus membantah. Mestinya harus evaluasi [atas] laporan Komisi HAM di PBB dan Sekjen PBB terkait kekerasan dan intimidasi yang dialami pembela HAM di Papua,” katanya.

Menurut Hesegem, Kemenlu RI juga perlu mengetahui bahwa para pembela HAM di Papua selalu dituduh sebagai pengkhianat  bangsa dan mata-mata … [untuk] membuat isu Papua makin panas di Internasional.

“Oleh sebab itu saya mau mengajak pemerintah harus jujur menyampaikan kondisi yang sebenarnya kepada dunia Internasional,” katanya.

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum atau LP3BH Manokwari Manokwari, Yan Christian Warinussy mengatakan sepanjang 25 tahun berdirinya LP3BH, pihaknya belum menemukan upaya nyata dan riil pemerintah untuk mengatasi dua akar masalah Papua. Kedua akar masalah itu adalah kontroversi sejarah Papua dan macetnya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua. Yan Christian Warinussy menyatakan pemerintah tidak bisa mengabaikan kontroversi sejarah Papua, karena kontroversi itu menjadi penyebab munculnya berbagai konflik di Papua.

Selain itu, banyak orang asli Papua juga dikriminalisasi atau menjadi korban karena kontroversi sejarah Papua itu. “Persoalan distorsi pemahaman akan sejarah Tanah Papua sungguh nyata dan hingga kini terus menuai korban. Misalnya, yang terjadi baru-baru ini di sekitar arena penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua. Ada mama-mama asli Papua yang ‘dilarang’ menjual atribut gelang dan noken bermotif Bintang Fajar,” kata Warinussy. (*)

Artikel ini telah tayang di jubi.co.id -LINK Sumber- https://jubi.co.id/pemerintah-indone...medium=twitter

Definisi pembela HAM Papua itu yang menyerukan referendum terus?

Kalau selain itu negara perlu mengatasi permasalahan HAM. Jokowi kata para aktivis harus ngobrol 4 mata dengan kelompok seperti ini... termasuk ULMWP