Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan tambahan anggaran kementeriannya sebesar Rp1,92 triliun dengan alasan untuk mendukung gelaran Pemilu 2024.

Usulan itu disampaikan dalam Rapat Kerja terkait penetapan pagu anggaran menjadi pagu alokasi anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (21/9).

Menurutnya, usulan penambahan anggaran sebesar Rp1.929.368.526.000 itu meliputi dua program yakni dukungan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Selain itu, program prioritas yang belum terakomodasi seperti bantuan keuangan atau dana partai politik (parpol), pengadaan blanko KTP elektronik, hingga penanganan pandemi Covid-19.

"Pertama dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sebesar Rp1,93 (triliun) dengan enam usulan, pertama bantuan keuangan parpol sebesar Rp758,2 miliar, pengadaan blanko e-KTP 15 juta keping sebesar Rp265,2 miliar," tutur Tito.

"Fasilitasi dan supervisi penangan Covid-19 yang kita tetap antisipasi tahun 2022 dinamikanya masih berkembang dan juga persiapan new normal life dan dalam rangka persiapan pemilu (sebesar) Rp1,5 miliar," lanjut dia.


Selain itu, lanjutnya, terdapat juga asistensi pemerintah daerah dalam menyukseskan Pemilu 2024 sebesar Rp3,05 miliar dan seleksi penyelenggara pemilu untuk Komisioner Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp8 miliar.

Dia mengatakan, kemungkinan proses seleksi penyelenggara pemilu sudah dilaksanakan pada Oktober 2021, dimulai dengan pembentukan panitia seleksi (pansel). Pansel akan mulai bekerja sekitar awal 2022 hingga 14 April penggantian anggota KPU maupun Bawaslu sudah harus dilakukan.

"Kemudian penanganan pengaduan persidangan pelanggaran kode etik [sebesar] Rp33,3 miliar," tuturnya.


Sementara untuk program prioritas yang belum terakomodasi diusulkan anggarannya sebesar Rp993,1 miliar, dengan rincian kenaikan indeks bahan makan praja dengan pola katering di delapan kampus sebesar Rp165,3 miliar.

Selanjutnya, terdapat anggaran rehabilitasi kantor desa sebesar Rp6,5 miliar, pembangunan laboratorium inovasi daerah senilai Rp7 miliar, dan rehabilitasi auditorium IPDN kampus Sumbar dan Papua sebesar Rp7,9 miliar.

"Kami mohon kepada pimpinan dan anggota kiranya dapat menyetujui pagu anggaran sebesar Rp3,03 triliun menjadi pagu alokasi anggaran Kemendagri 2022," ujarnya.

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...di-dana-parpol

Parpol dan DPR setuju gak ya