Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan Indonesia terbebas dari kemiskinan ekstrem pada 2024 mendatang.

"Target Pak Presiden di 2024 kemiskinan ekstrem ini adalah 0%," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam webinar, Rabu (29/9/2021)

Kemiskinan ekstrem adalah kemiskinan yang mengikuti standar global yang dibuat oleh Bank Dunia. Di mana Bank Dunia menggunakan estimasi konsumsi yang dikonversi ke dalam US$ Purchasing Power Parity (PPP).

Bank Dunia menetapkan dua set batasan kemiskinan internasional yaitu 1,90 US$ PPP sebagai batas extreme poverty dan 3,20 US$ PPP sebagai batas poverty.

Angka konversi PPP menunjukkan banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa dengan jumlah yang sama, dibandingkan dengan barang dan jasa yang dapat dibeli dengan harga US$ 1.

Pada 2021 diperkirakan 1,9 US$ PPP setara dengan Rp 11.941,1. Hal tersebut berdasarkan estimasi konversi USD PPP pada 2017 yang digerakkan dengan perubahan IHK (Indeks Harga Konsumen) periode Maret 2017-Maret 2021. Di mana tahun 2017 1,9 US$ PPP setara dengan Rp 10.195,6 (berdasarkan data terakhir Bank Dunia).

Rencana kerja percepatan penanggulangan kemiskinan. (Dok: kemenko perekonomian)Foto: Rencana kerja percepatan penanggulangan kemiskinan. (Dok: kemenko perekonomian)
Rencana kerja percepatan penanggulangan kemiskinan. (Dok: kemenko perekonomian)

Tingkat kemiskinan ekstrem pada 2021 Indonesia diperkirakan akan meningkat dari 3,8% pada 2020 menjadi 4% pada 2021.

Jumlah penduduk ekstrem di Jawa Barat mencapai 1,8 juta orang dengan persentase sebesar 3,6%. Kemudian disusul oleh Jawa Timur dengan jumlah angka kemiskinan ekstrem sebanyak 1,7 juta orang dengan persentase sebanyak 4,4%, dan Jawa Tengah dengan angka kemiskinan ekstrem mencapai 1,5 juta dengan persentase mencapai 4,4%.

"Ini harus menjadi program kita bersama baik stakeholder dan korporasi juga harus ikut membantu misalnya melalui CSR," kata Airlangga.

link


"Target Pak Presiden di 2024 kemiskinan ekstrem ini adalah 0%," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam webinar, Rabu (29/9/2021)