Indonesia adalah negara yang memegang kedaulatan rakyat, hal itu secara langsung meletakkan kehendak rakyat menjadi satu-satunya sumber kekuasaan pemerintah. Melalui lembaga legislatif dan eksekutif, yakni para wakil rakyat, presiden, dan pejabat lainnya pemerintah sudah semestinya melindungi hak-hak rakyat serta mewujudkan keinginan masyarakat.
Tentu saja tidak semua keputusan yang dibuat oleh pemerintah sepenuhnya benar, sebab tidak terlepas dari human error dan kendala kultural baik itu bersifat komunal ataupun tidak. Dengan begitu rakyat bisa mengajukan usul atau pendapat dari cara apa-pun, baik itu melalui sebuah forum, petisi atau cara lain seperti demonstrasi. Sudah sewajarnya negara demokrasi identik dengan demonstrasi, menjadi paket yang tak terpisahkan dan hal tersebut benar di mata hukum, kecuali untuk tindakan anarkis yang menyertai demo.
Namun, implementasi kedaulatan rakyat di Indonesia sendiri dirasa kurang oleh masyarakat. Melihat dari banyak kasus demonstrasi, tanda tangan petisi, dan cara menyampaikan usul serta kritik terhadap pemerintah akan kebijakan yang dianggap merugikan rakyat kurang ditanggapi. Misalnya saja pada kasus Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantas Korupsi (RUU KPK) dan revisi undang-undang lainnya.
Meskipun di sisi lain, adanya lembaga legislatif yang memiliki perwakilan dari setiap daerah bisa dikatakan sesuai dengan kedaulatan rakyat. Akan tetapi dalam proses pengambilan keputusan dan orientasi dari keputusan tersebut mayoritas tidak mencerminkan kedaulatan rakyat sama sekali. Sebab adanya protes, kritik, saran dan masukan besar-besaran dari rakyat tidak banyak diperhatikan. Fenomena ini banyak dibuktikan dengan adanya demonstrasi besar ataupun tanda tangan petisi secara masal oleh masyarakat dan tidak sering tidak dikabulkan.
Dengan begitu kedaulatan rakyat dan sistem demokrasi yang ada di Indonesia hanya sekadar digunakan saat pemilu semata. Kasarnya, rakyat memegang kekuasaan tertinggi hanya pada saat pergantian jabatan pemerintah. Selain itu, masyarakat tidak memiliki kekuasaan lagi setelah calon itu terpilih dan menjabat sekaligus menggerakkan roda pemerintahan. Jika mengacu pada penganut besar teori kedaulatan rakyat, yakni John Locke, yang mengatakan bahwa kedaulatan rakyat ini terbentuk berdasarkan asas pactum unionis dan pactum subjectionis. Di mana individu yang memberi mandat pada negara untuk melaksanakan tugas, yakni mengelola negara berdasar konstitusi yang telah ditetapkan.
Dalam kasus penanganan Covid-19 saja pemerintah mengalami peningkatan pada ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah terhadap penanganan wabah dan hal ini bisa merambat pada kepercayaan secara menyeluruh. Kenaikan dari angka 15,2% menjadi 22,6% persen menjadi ancaman tersendiri bagi pemerintah yang memegang kedaulatan rakyat, sebab kekuasaan tertinggi bukan berada pada lembaga negara, melainkan keputusan dan kehendak rakyat. Akan tetapi pemerintah tetap saja menggenjot perekonomian daripada kesehatan, meskipun masyarakat berkeinginan sebaliknya.
Fenomena seperti itu tidak sesuai dengan kedaulatan rakyat yang dipegang oleh Indonesia, sebab lebih sesuai menggunakan kedaulatan negara. Sebab keterlibatan rakyat baik itu berupa protes atau usulan yang disampaikan melalui rekomendasi maupun demonstrasi seharusnya lebih banyak dipertimbangkan dalam kedaulatan rakyat, apalagi dengan massa yang banyak.
Tendensi penolakan yang dilakukan oleh badan hukum yang mendapat kritik atau usulan itu sendiri lebih sering dilandasi oleh kepentingan negara atau kepentingan yang lebih luas. Dengan begitu akan lebih cocok jika Indonesia menggunakan kedaulatan negara daripada kedaulatan rakyat. Akan sangat cocok dengan perpolitikan dan keadaan negara saat ini, di mana negara memiliki kekuasaan tertinggi dan lebih tinggi daripada hukum yang dibuat. Namun untuk kembali memegang kedaulatan rakyat saat masa jabatan hendak habis agar menimbulkan efek keterlibatan rakyat dalam memilih pemimpin mereka sendiri.