Memilih Presiden dan wakilnya melalui mekanisme di parlemen.

Isu ini mencuat lagi bersamaan dengan adanya amandemen UUD 45 yang sedang panas-panasnya di tahun ini, alasannya yaa bermacam-macam.
Mari kita back to masa lalu, melihat pola sistem memilih Presiden oleh Parlemen di rezim ORBA yang berkuasa selama 32 tahun lamanya.

Di masa itu pemilihan Presiden dan wakilnya melalui mekanisme di parlemen dan kita tau siapa yang menjadi partai selalu menang dan siapa yang pasti jadi Presidennya.
Kalau wakilnya sih silih berganti.

Apakah hal yang terjadi di masa rezim ORBA ini buruk...?

Sepanjang yang ane tau, sebuah sistem Pemerintahan yang di buat dan di terapkan oleh banyak negara tidak ada yang buruk sistemnya.
Tujuan yang ingin di capai oleh sebuah sistem Pemerintahan pasti tuk kebaikan bangsa dan rakyatnya.

Namun yang menjadi akar utama permasalahannya ada di motor penggeraknya yaitu manusianya dan itu sudah menjadi masalah sekian tahun lamanya hingga sekarang.

Kini ada usulan bahwa Presiden di pilih oleh Parlemen lagi.
Usulan ini di gagas oleh beberapa anggota Parlemen.
Perlu di ketahui bahwa penilaian terhadap lembaga wakil rakyat Indonesia ini selalu berada di zona biasa-biasa saja, kadang turun kadang biasa saja.

Pertanyaannya bagaimana rakyat bisa menaruh kepercayaan penuh kepada wakil rakyat, kalau kinerja selama ini masih biasa-biasa saja cenderung kadang malah mengecewakan.

Dari penjelasan berita di atas, argumennya kebanyakan benar dan masuk akal.
Akan tetapi kalau mereka yang di gedung sana ternyata kongkalikong dan memilih sosok kurang kompetensinya sebagai Presiden.

Siapkah mereka bertanggung jawab ?.

Karena biasanya sih saling lempar kesalahan hingga masyarakat hanya menggeleng kepala dan mengelus dada saja.

Apakah masyarakat harus menunggu selama 5 tahun lagi tuk menghukum mereka dengan cara tidak memilih mereka kembali ?.

Buang-buang waktu dan sangat di bodohi oleh permainan model beginian.

Saran ane perbaiki dulu diri sendiri sebelum memilih yang terbaik tuk memimpin bangsa Indonesia ini.
Segala narasi yang di ucapkan memang benar!.

Pemborosan ....iyaa!

Rawan perpecahan di golongan masyarakat....iyaa!

Tapi ingat kalau perpecahan tersebut pasti di motori oleh kaum kalian juga.
Jadi jangan menyalahkan masyarakat yang mudah terprovokasi oleh segelintir manusia licik berjubah malaikat penawar kebahagiaan dan kesejahteraan semu.

Sebuah contoh konkrit saja ada sebuah kota di sebuah negara wakanda nun jauh di mata.
Pemimpinnya banyak sekali melakukan pengeluaran dana kotanya dengan nilai kadang tidak lumrah tapi masih saja banyak dari katanya anggota parlemen malah membelanya.
Mungkin saja itu bukan di korupsi tapi setidaknya mereka yang katanya wakil rakyat kota tersebut harusnya menegur keras penggunaan anggaran yang kebablasan keluarnya dan terkadang bukan tuk kebutuhan kesejahteraan warga kota di negara wakanda tersebut.
Ini malah ngumpul bareng dan membela, lupa titel wakil rakyatnya.

Kesimpulan ane bahwa belum waktunya kalian bisa memilih siapa yang menjadi Presiden Republik Indonesia ini.
Karena kepercayaan masyarakat kepada kalian masih bernilai biasa-biasa saja cenderung kadang mengecewakan.
Ini harga mahal yang harus di bayar dengan cost politik yang sangat besar.


Seorang sahabat ane pernah berkata kalau bangsa ini sedang berdemokrasi namun demokrasinya banyak rapuh tiang-tiangnya.
Bahkan mantan koruptor pun bisa kembali menjadi pejabat tinggi negeri ini.

Itu pendapat ane ....

Ane tunggu pendapat kalian wahai para kaskusers ...

Wassalammmm