TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom mengakui telah menyerang Pos Koramil di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat. Akibat serangan dari anggota OPM, empat anggota TNI tewas dan satu orang mengalami luka tembak.

“Panglima Kodam IV Sorong Raya TPNPB-OPM bertanggungjawab atas penyerangan ini,” kata Sebby kepada Tempo, Kamis, 2 September 2021.

Sebby menuturkan serangan tersebut merupakan perang pembebasan Papua Barat yang dilakukan oleh pimpinan dan pasukan di seluruh tanah Papua. Aksi itu berada di bawah komando Panglima Tertinggi TPNPB Jenderal Goliath Tabuni.

Ia mengatakan perang masih akan terus berlanjut di seluruh tanah Papua. Tak hanya itu, TPNPB-OPM memberikan pesan kepada pemerintahan Presiden Jokowi.

Sebby menyampaikan kepada pemerintah untuk tidak lagi mengejar, membunuh atau melakukan operasi militer di wilayah permukiman masyarakat sipil. “Tapi cari TPNPB di markas-markas dan perang di sana. TPNPB siap, TPNPB tidak punya senjata, tapi siap dengan alat juga bisa lawan dengan TNI Polri,” tuturnya.

Sebby meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk segera maju lebih dulu ke meja perundingan bersama TPNPB-OPM yang berafiliasi dengan semua organisasi perjuangan. “Perang tidak akan berhenti, perang akan berjalan di tanah Papua selagi Indonesia masih menduduki,” ujarnya.

Tempo berupaya menghubungi Kapendam XVIII Kasuari, Kolonel Hendra Pesireron, namun belum ada tanggapan mengenai peristiwa serangan yang sudah diakui oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan menewaskan empat personel TNI tersebut.

https://nasional.tempo.co/amp/150159...4-personel-tni

Komentar TS:

Kok TNI gak mau menembak membabi buta ya? Atau serang dengan pesawat F16, serbu sampai papua rata..

dengar2 info di forum militer sebelah sih, kendala terbesar TNI menumpas OPM ini karena izin perang dari amerika.

Amerika menjual pesawat tempur dan senjata ke seluruh dunia, tapi amerika gak mau pesawat dan senjata tsb digunkan untuk perang sipil atau konflik internal dalam negeri..

apa benar ada aturan spt itu gan?