Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyampaikan keluhan dan mempertanyakan stok batu bara untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero) yang semakin tipis kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif

Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir menilai kewajiban pasokan batu bara untuk domestik atau Domestic Market Obligation (DMO), khususnya untuk pembangkit listrik PLN saat ini sudah sangat mengkhawatirkan.

Oleh karena itu, dia meminta agar komitmen untuk pelaksanaan DMO batu bara diperkuat.

"DMO, perjanjian DPR dan Menteri sebelumnya diperkuat, bukan diperkecil. Dulu kita minta gak setorkan DMO, izinnya dicabut, sekarang denda 1%," paparnya dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, Kamis (26/08/2021).


Di tengah harga batu bara yang sedang tinggi ini menurutnya pengusaha akan lebih memilih ekspor dan bayar denda daripada jual ke PLN. Dia mengatakan, jika sampai lampu mati di tengah Covid-19, maka ini akan membuat kacau balau, apalagi di rumah sakit yang banyak merawat orang sakit.

"Dengan harga US$ 125 per ton, mending bayar denda daripada jual ke PLN. PLN sekarang pontang panting nyari batu," lanjutnya.

Dia mengaku sempat ditelepon oleh PLN dan minta disampaikan kepada Kementerian ESDM bahwa stok batu bara sudah menipis dan pembangkit listrik bisa mati. Saat ini menurutnya lebih banyak tongkang batu bara jalan keluar negeri dan tongkang di dalam negeri kosong.

Nasir menyebut, stok batu bara di PLTU Pangkalan Susu hanya cukup untuk 3 hari, yang artinya stok sudah sangat tipis. Nasir menyayangkan pasokan batu bara Indonesia bisa dinikmati China, sementara pasokan dalam negeri justru kurang.

"Saya minta ambil laporan dan sampaikan ke Pak Presiden tentang regulasi batu bara supaya pasokan PLN ini terjamin, ya minimal 1 bulan lah, 1/2 bulan khawatir, sekarang tiga hari. Saya minta Pak Menteri ambil kebijakan yang arif," pintanya.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurahman mempertanyakan seberapa banyak BUMN yang bisa membukukan untung. Dari 100-an BUMN, menurutnya kemungkinannya hanya 10 BUMN. Padahal, imbuhnya, pemimpinan-pemimpinnya adalah orang pintar.

"Mereka semua di direksi BUMN memanfaatkan situasi, kenapa manfaatkan karena ada dua matahari di dalam diri mereka. Matahari pertama kementerian teknis dan kedua (Kementerian) BUMN. Aktivitas sehari-hari dengan teknis yang bisa potong dan ganti mereka adalah BUMN, yang tahu mereka perform gak adalah teknis," tuturnya.

Dia menyebut tidak semua pejabat di BUMN tahu mengenai kondisi teknis di BUMN masing-masing. Akhirnya, ini terjadi kesalahan sistem.

"Kita masalahkan PLN, Inalum, Pertamina seperti ini. Kita terjebak perdebatan kasuistik, yang terjadi pejabat BUMN gak orientasi pada KPI karena ada dua matahari orientasi politis," ujarnya.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...e-menteri-esdm