- Beranda
- Berita dan Politik
Ada militer dan Timses Jokowi di balik sengkarut gunung emas Wabu, Intan
...
TS
mabdulkarim
Ada militer dan Timses Jokowi di balik sengkarut gunung emas Wabu, Intan
Kajian LSM : Ada militer dan Timses Jokowi di balik sengkarut gunung emas Wabu, Intan [url]Jayahttps://jubi.co.id/wp-content/uploads/2021/08/TNI.jpeg[/url]
Papua No.1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Dalam dua tahun terakhir, konflik bersenjata antara TNI/ POLRI dengan TPNPB di Intan jaya telah mengakibatkan setidaknya 34 korban meninggal dan luka-luka. Memanasnya konflik ini juga mengakibatkan warga lokal trauma sehingga memilih pergi dan mengungsi ke lokasi yang dianggap lebih aman.
Pengungsi Papua
Pengungsi dari Hitadipa, Intan Jaya saat menerima bantuan dari Gubernur Papua, Oktober 2020 – Jubi/Victor Mambor
Pengerahan aparat keamanan TNI/POLRI di Intan Jaya yang seharusnya membawa kedamaian, justru sebaliknya yakni menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan bagi masyarakat Intan Jaya. Melianus Duwitau, Koordinator Tim Penolakan Penambangan Blok Wabu mengatakan bahwa teror ini sengaja diciptakan sebagai upaya pengusiran agar rencana perusahaan ekstraktif untuk menduduki wilayah itu dapat berjalan mulus.
Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengidentifikasi kemungkinan keterlibatan militer dalam bisnis tambang ekstraktif di Intan Jaya. Melalui analisis spasial, ditemukan empat perusahaan yang potensial diuntungkan oleh kehadiran pos keamanan TNI/POLRI di dekat konsesinya. Empat perusahaan tersebut ialah PT Freeport Indonesia dan/atau PT ANTAM, PT Madinah Qurrata ’Ain, PT Nusapati Satria, dan PT Kotabara Mitratama.
Hal itu terungkap dalam laporan “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya” yang diluncurkan hari ini oleh YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia, bersama #BersihkanIndonesia beberapa waktu lalu. Para peneliti LSM ini melakukan kajian cepat terkait operasi militer ilegal di Papua dengan menggunakan kacamata ekonomi-politik. Kajian ini juga memperlihatkan indikasi relasi antara konsesi perusahaan dengan penempatan dan penerjunan militer di Papua dengan mengambil satu kasus di Kabupaten Intan Jaya.
Droping polisi dan TNI berkali-kali ke Papua, termasuk Intan Jaya bahkan tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Demikian juga status daerah Papua maupun Intan Jaya, apakah sebagai Daerah Operasi Militer atau bukan.
“Ketidakjelasan status akan situasi keamanan di Papua terus memberi celah bagi negara utk melakukan sekuritisasi, seperti membangun pos-pos atau markas/kantor militer dan penurunan pasukan baik Polri maupun TNI. Padahal, berbagai pengalaman menunjukkan pendekatan keamanan tidak menjawab permasalahan sistemik di Papua yang mengalami kesenjangan akses kebutuhan primer, kerusakan sumber daya alam, dan masalah kebebasan sipil,” kata Rivanlee Anandar dari KontraS.
Blok Wabu diduga memiliki cadangan emas lebih dari 116 juta ton bijih. Kandungan mineral dari tiap bijih rata-rata 2,16 gram emas dan 1,76 gram perak. Dengan kata lain, potensi emas di Blok Wabu setara dengan 8,1 juta ton emas.
;
Tidak semua perusahaan yang diidentifikasi di Kabupaten Intan Jaya memiliki keterkaitan dengan aparat militer (TNI/POLRI). Namun PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Madinah Qurrata ‘Ain (MQ) disinyalir punya hubungan dengan aparat militer. Pada kasus MQ, tercatat bahwa terdapat paling tidak tiga nama aparat yang bersinggungan dengan perusahaan tersebut yakni Purnawirawan Polisi Rudiard Tampubolon (RT), Purnawirawan TNI Paulus Prananto, dan Purnawirawan TNI yang kini menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan (LBP). RT merupakan komisaris perusahaan MQ, bahkan West Wits Mining (pemegang saham MQ) menganggap bahwa kepemimpinan dan pengalaman RT cukup berhasil menavigasi jalur menuju dimulainya operasi pertambangan. Selain duduk sebagai komisaris, perusahaan yang dipimpin RT yakni PT Intan Angkasa Aviation juga mendapat 20% kepemilikan saham di PT Madinah Qurrata ‘Ain.
Peta sebaran pos militer dan konsesi perusahaan di Kabupaten Intan Jaya – Bersihkan Indonesia
Dalam dokumen Darewo River Gold Project, West Wits Mining juga membagi 30% saham kepada PT Tobacom Del Mandiri (TDM). Presiden direktur TDM ialah Purnawirawan TNI Paulus Prananto. Di sebuah terbitannya, West Wits Mining jelas menyebut bahwa TDM bertanggung jawab terkait izin kehutanan dan terkait keamanan akses ke lokasi proyek. TDM merupakan bagian dari PT Toba Sejahtera Group. Pemilik saham minoritas Toba Sejahtera adalah Purnawirawan TNI Luhut Binsar Panjaitan. Dua purnawirawan TNI yang terkait dengan perusahaan MQ, Paulus Prananto dan Luhut Binsar Panjaitan, merupakan anggota tim relawan (Bravo Lima) pemenangan Presiden Joko Widodo pada 2014 dan 2019.
Pada kasus rencana tambang emas di Blok Wabu, kajian cepat ini mencatat terdapat lima aparat militer (TNI/POLRI). Kelima nama tersebut berasal dari tiga nama entitas perusahaan yang berbeda, tetapi masih satu naungan di bawah holding perusahaan tambang Indonesia yaitu MIND ID. Dalam entitas PTFI sebagai perusahaan pemilik konsesi sebelumnya di Blok Wabu, ada nama Purnawirawan TNI Hinsa Siburian (HS) sebagai komisaris PTFI. Pada 2015-2017, HS pernah menjabat sebagai Pangdam XVII/Cenderawasih Papua. HS juga tercatat tergabung dalam tim relawan (Cakra 19) pemenangan Presiden Jokowi pada 2019.
Gunung Emasa Wabu – IST
Perusahaan yang ditunjuk untuk menggarap lahan konsesi PTFI (Blok Wabu) yang dikembalikan ke Pemerintah Indonesia adalah PT ANTAM. Kajian cepat ini mencatat ada dua nama aparat militer di ANTAM yakni Purnawirawan TNI Agus Surya Bakti dan Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunarwibowo. Di ANTAM, Agus Surya Bakti menjabat sebagai Komisaris Utama, sementara Bambang Sunarwibowo merupakan Komisaris. Di samping itu, Bambang Sunarwibowo juga tercatat masih aktif menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Nasional. Sementara di tubuh MIND ID ada nama Purnawirawan TNI Doni Monardo sebagai Komisaris Utama dan Purnawirawan Muhammad Munir sebagai Komisaris Independen. Sampai saat ini, Muhammad Munir juga tercatat berkiprah sebagai Ketua Dewan Analisa Strategis Badan Intelijen Negara.
Keberadaan purnawirawan dan anggota aktif aparat militer (TNI/POLRI) di perusahaan merupakan bentuk bisnis militer kaki kedua.Karena itu, sulit untuk tidak menduga bahwa ada kepentingan ekonomi di balik serangkaian operasi militer ilegal di Intan Jaya. Nama-nama aparat militer yang muncul pun tidak sembarangan. Beberapa diantaranya terdidik di kesatuan Kopassus yang terkenal cukup elit di tubuh TNI. Beberapa punya latar belakang atau pengalaman di Badan Intelijen Negara. Ada pula yang setelah purna tugas berkiprah di dunia politik dengan menjadi tim pemenangan presiden yang berkuasa saat ini, Joko Widodo. (*)
Editor : Victor Mambor
https://jubi.co.id/kajian-lsm-ada-mi...ik-intan-jaya/
Gimana ilegal padahal perintah pengiriman pasukan sudah ada surat perintah dari intansi dari KSAD atau Panglima untuk daerah konflik.
Inti dari artikel
1.Tarik pasukan TNI/Polri dari Intan Jaya. Biarkan masyarakat tanpa pengamanan mereka... (nggak mikir KKB bakal ngapain)
2.Tarik perusahana (padahal harusnya izin beroperasi ada izin dari Pemprov dan Pemkab)[/b]
Papua No.1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Dalam dua tahun terakhir, konflik bersenjata antara TNI/ POLRI dengan TPNPB di Intan jaya telah mengakibatkan setidaknya 34 korban meninggal dan luka-luka. Memanasnya konflik ini juga mengakibatkan warga lokal trauma sehingga memilih pergi dan mengungsi ke lokasi yang dianggap lebih aman.
Pengungsi Papua
Pengungsi dari Hitadipa, Intan Jaya saat menerima bantuan dari Gubernur Papua, Oktober 2020 – Jubi/Victor Mambor
Pengerahan aparat keamanan TNI/POLRI di Intan Jaya yang seharusnya membawa kedamaian, justru sebaliknya yakni menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan bagi masyarakat Intan Jaya. Melianus Duwitau, Koordinator Tim Penolakan Penambangan Blok Wabu mengatakan bahwa teror ini sengaja diciptakan sebagai upaya pengusiran agar rencana perusahaan ekstraktif untuk menduduki wilayah itu dapat berjalan mulus.
Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengidentifikasi kemungkinan keterlibatan militer dalam bisnis tambang ekstraktif di Intan Jaya. Melalui analisis spasial, ditemukan empat perusahaan yang potensial diuntungkan oleh kehadiran pos keamanan TNI/POLRI di dekat konsesinya. Empat perusahaan tersebut ialah PT Freeport Indonesia dan/atau PT ANTAM, PT Madinah Qurrata ’Ain, PT Nusapati Satria, dan PT Kotabara Mitratama.
Hal itu terungkap dalam laporan “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya” yang diluncurkan hari ini oleh YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia, bersama #BersihkanIndonesia beberapa waktu lalu. Para peneliti LSM ini melakukan kajian cepat terkait operasi militer ilegal di Papua dengan menggunakan kacamata ekonomi-politik. Kajian ini juga memperlihatkan indikasi relasi antara konsesi perusahaan dengan penempatan dan penerjunan militer di Papua dengan mengambil satu kasus di Kabupaten Intan Jaya.
Droping polisi dan TNI berkali-kali ke Papua, termasuk Intan Jaya bahkan tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Demikian juga status daerah Papua maupun Intan Jaya, apakah sebagai Daerah Operasi Militer atau bukan.
“Ketidakjelasan status akan situasi keamanan di Papua terus memberi celah bagi negara utk melakukan sekuritisasi, seperti membangun pos-pos atau markas/kantor militer dan penurunan pasukan baik Polri maupun TNI. Padahal, berbagai pengalaman menunjukkan pendekatan keamanan tidak menjawab permasalahan sistemik di Papua yang mengalami kesenjangan akses kebutuhan primer, kerusakan sumber daya alam, dan masalah kebebasan sipil,” kata Rivanlee Anandar dari KontraS.
Blok Wabu diduga memiliki cadangan emas lebih dari 116 juta ton bijih. Kandungan mineral dari tiap bijih rata-rata 2,16 gram emas dan 1,76 gram perak. Dengan kata lain, potensi emas di Blok Wabu setara dengan 8,1 juta ton emas.
;
Tidak semua perusahaan yang diidentifikasi di Kabupaten Intan Jaya memiliki keterkaitan dengan aparat militer (TNI/POLRI). Namun PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Madinah Qurrata ‘Ain (MQ) disinyalir punya hubungan dengan aparat militer. Pada kasus MQ, tercatat bahwa terdapat paling tidak tiga nama aparat yang bersinggungan dengan perusahaan tersebut yakni Purnawirawan Polisi Rudiard Tampubolon (RT), Purnawirawan TNI Paulus Prananto, dan Purnawirawan TNI yang kini menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan (LBP). RT merupakan komisaris perusahaan MQ, bahkan West Wits Mining (pemegang saham MQ) menganggap bahwa kepemimpinan dan pengalaman RT cukup berhasil menavigasi jalur menuju dimulainya operasi pertambangan. Selain duduk sebagai komisaris, perusahaan yang dipimpin RT yakni PT Intan Angkasa Aviation juga mendapat 20% kepemilikan saham di PT Madinah Qurrata ‘Ain.
Peta sebaran pos militer dan konsesi perusahaan di Kabupaten Intan Jaya – Bersihkan Indonesia
Dalam dokumen Darewo River Gold Project, West Wits Mining juga membagi 30% saham kepada PT Tobacom Del Mandiri (TDM). Presiden direktur TDM ialah Purnawirawan TNI Paulus Prananto. Di sebuah terbitannya, West Wits Mining jelas menyebut bahwa TDM bertanggung jawab terkait izin kehutanan dan terkait keamanan akses ke lokasi proyek. TDM merupakan bagian dari PT Toba Sejahtera Group. Pemilik saham minoritas Toba Sejahtera adalah Purnawirawan TNI Luhut Binsar Panjaitan. Dua purnawirawan TNI yang terkait dengan perusahaan MQ, Paulus Prananto dan Luhut Binsar Panjaitan, merupakan anggota tim relawan (Bravo Lima) pemenangan Presiden Joko Widodo pada 2014 dan 2019.
Pada kasus rencana tambang emas di Blok Wabu, kajian cepat ini mencatat terdapat lima aparat militer (TNI/POLRI). Kelima nama tersebut berasal dari tiga nama entitas perusahaan yang berbeda, tetapi masih satu naungan di bawah holding perusahaan tambang Indonesia yaitu MIND ID. Dalam entitas PTFI sebagai perusahaan pemilik konsesi sebelumnya di Blok Wabu, ada nama Purnawirawan TNI Hinsa Siburian (HS) sebagai komisaris PTFI. Pada 2015-2017, HS pernah menjabat sebagai Pangdam XVII/Cenderawasih Papua. HS juga tercatat tergabung dalam tim relawan (Cakra 19) pemenangan Presiden Jokowi pada 2019.
Gunung Emasa Wabu – IST
Perusahaan yang ditunjuk untuk menggarap lahan konsesi PTFI (Blok Wabu) yang dikembalikan ke Pemerintah Indonesia adalah PT ANTAM. Kajian cepat ini mencatat ada dua nama aparat militer di ANTAM yakni Purnawirawan TNI Agus Surya Bakti dan Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunarwibowo. Di ANTAM, Agus Surya Bakti menjabat sebagai Komisaris Utama, sementara Bambang Sunarwibowo merupakan Komisaris. Di samping itu, Bambang Sunarwibowo juga tercatat masih aktif menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Nasional. Sementara di tubuh MIND ID ada nama Purnawirawan TNI Doni Monardo sebagai Komisaris Utama dan Purnawirawan Muhammad Munir sebagai Komisaris Independen. Sampai saat ini, Muhammad Munir juga tercatat berkiprah sebagai Ketua Dewan Analisa Strategis Badan Intelijen Negara.
Keberadaan purnawirawan dan anggota aktif aparat militer (TNI/POLRI) di perusahaan merupakan bentuk bisnis militer kaki kedua.Karena itu, sulit untuk tidak menduga bahwa ada kepentingan ekonomi di balik serangkaian operasi militer ilegal di Intan Jaya. Nama-nama aparat militer yang muncul pun tidak sembarangan. Beberapa diantaranya terdidik di kesatuan Kopassus yang terkenal cukup elit di tubuh TNI. Beberapa punya latar belakang atau pengalaman di Badan Intelijen Negara. Ada pula yang setelah purna tugas berkiprah di dunia politik dengan menjadi tim pemenangan presiden yang berkuasa saat ini, Joko Widodo. (*)
Editor : Victor Mambor
https://jubi.co.id/kajian-lsm-ada-mi...ik-intan-jaya/
Gimana ilegal padahal perintah pengiriman pasukan sudah ada surat perintah dari intansi dari KSAD atau Panglima untuk daerah konflik.
Inti dari artikel
1.Tarik pasukan TNI/Polri dari Intan Jaya. Biarkan masyarakat tanpa pengamanan mereka... (nggak mikir KKB bakal ngapain)
2.Tarik perusahana (padahal harusnya izin beroperasi ada izin dari Pemprov dan Pemkab)[/b]
muhamad.hanif.2 dan odjay05 memberi reputasi
2
1.3K
3
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
671.9KThread•41.7KAnggota
Urutkan
Terlama
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru