Suara.com - Penyelenggara Formula E, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menyatakan tak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI dalam menggelar ajang balap mobil listrik itu.

Direktur Utama Jakpro Dwi Wahyu Daryoto mengatakan, pihaknya tidak mendapatkan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang bersumber dari APBD DKI. Karena itu, acara ini bakal sepenuhnya mengandalkan dana dari sponsor.

"Insya Allah (pendanaan dari sponsor), karena enggak ada (dana APBD). Wong PMD-nya tidak ada," ujar Dwi di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (23/8/2021).

Selain itu, kebijakan ini sudah sesuai dengan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil audit laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2019 hingga 2020.

Meski acara masih belum dipastikan kapan jadwalnya, Dwi menyebut beberapa pihak sudah menyatakan diri mau menjadi sponsor sejak 2020 lalu.

"Sudah kami jalankan dari dulu sebenarnya, kami dari dulu sudah mencari sponsorship, sebelum ditunda dulu 2020," katanya.

Juli 2022

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ngotot ingin menggelar Formula E di bulan Juni 2022 dengan menjadikan acara itu sebagai isu prioritas. Jika terus dilanjutkan selama lima musim sesuai kontrak, ajang balap mobil listrik itu akan memakan anggaran hingga Rp 5 triliun.

Perhitungan beban fiskal ini berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 dan proposal Penyertaan Modal Daerah (PMD) PT Jakarta Propertindo atau Jakpro tahun 2020.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI dari PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo menyebut beban fiskal ini tidak terungkap ke publik. Sebab, Pemprov DKI dinilainya menutupi adanya beban biaya komitmen (commitment fee) dan bank garansi dengan peningkatan biaya 10 persen setiap tahunnya.

“Jadi kalau dikalkulasikan hanya untuk pembayaran comitment fee yang kita bayarkan untuk 5 tahun itu berarti sekitar Rp2 triliun uang yang dibayarkan untuk commitment fee. Itu di luar anggaran-anggaran yang sifatnya untuk pelaksanaan,” ujar Anggara kepada wartawan, Jumat (13/8/2021).

Sejauh ini, Pemprov DKI telah mengucurkan dana senilai 53 juta pounds atau setara Rp 983,3 miliar. Rinciannya, untuk membayar commitment fee pada tahun 2019 sebesar 20 juta pounds atau Rp360 miliar, commitment fee tahun 2020 sebesar 11 juta pounds atau Rp200,310 miliar dan bank garansi senilai 22 juta pounds atau Rp423 miliar.

Lalu, pihak Jakpro sempat mengajukan perkiraan biaya pelaksanaan senilai Rp1,23 triliun kepada Formula E Operation (FEO) yang dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Anggaran itu akan dipakai untuk biaya kontruksi, organisasi acara, administrasi, asuransi, pemasaran dan biaya-biaya lainnya.

Pemprov DKI pun juga sudah menyanggupi biaya itu melalui Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada Jakpro. BUMD yang ditunjuk sebagai penyelenggara itu sudah mengeluarkan dana untuk kegiatan persiapan senilai Rp439,34 miliar.

Pada akhir 2019, Jakpro menyusun proposal permohonan PMD Tahun Anggaran 2020 untuk menutupi biaya penyelenggaran Formula E senilai Rp767,4 miliar. Namun masih belum dicairkan karena balapan belum digelar imbas pandemi Covid-19.

“Jadi kalau untuk beban fiskal kegiatan Formula E secara keseluruhan mungkin Rp4,8 sampai Rp5 triliun harus dikeluarkan oleh Pemprov DKI dalam penyelenggaraannya,” ucapnya.

https://www.suara.com/news/2021/08/2...pbd-dki?page=2