Deputi KSP: Banyak Provinsi Tak Distribusikan Vaksin Covid-19 karena Perbedaan Politik
Kompas.com - 18/08/2021, 17:28 WIB


Penulis: Ardito Ramadhan | Editor: Icha Rastika
JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi II Kantor Staf Presiden Abetnego Panca Putra Tarigan mengungkapkan, tak sedikit pemerintah provinsi yang tidak mendistribusikan vaksin Covid-19 ke kabupaten/kota karena perbedaan pandangan politik. Abetnego mengatakan, hal itulah yang membuat pemerintah menggandeng TNI dan Polri untuk mendistribusikan vaksin ke daerah-daerah.

"Saya mau jujur, banyak provinsi yang tidak menyebarkan vaksin yang sudah dibagi ke provinsi ke kabupaten karena perbedaan pandangan politik. Nah di Polri enggak ada, di TNI enggak ada, ya kata komandan didistribusikan ya didistribusikan," kata Abetnego dalam konferensi pers yang digelar LaporCovid-19, Rabu (18/8/2021).

Abetnego mengatakan, selain soal distribusi vaksin, pemerintah mengidentifikasi ada upaya pemerintah daerah mempermainkan data perkembangan kasus Covid-19 di daerah tersebut. Ia menyebut, tidak sedikit pemerintah daerah yang tidak melaporkan angka kasus riil di daerahnya ke pemerintah pusat sehingga data Covid-19 di tingkat nasional dan daerah menjadi berbeda.

Menurut Abetnego, hal itu tidak lepas dari kepentingan politik masing-masing daerah yang ingin agar daerahnya terlihat dapat mengendalikan Covid-19.

"Bagaimana kepentingan-kepentingan lokal yang menyicil data untuk kepentingan supaya image daerahnya bagus, akhirnya kita itu kurvanya begitu terus, lama, orang yang sudah dari bulan Mei mati baru dimasukin sekarang," kata dia. Oleh karena itu, ia menekankan, persoalan penanganan pandemi Covid-19 di daerah yang disebabkan fragmentasi-fragmentasi politik juga mesti mendapat perhatian.

Adapun hal ini disampaikan Abetnego menanggapi kritik LaporCovid-19 yang mempersoalkan pendistribusian vaksin Covid-19 melalui TNI/Polri. Relawan LaporCovid-19 Firdaus Ferdiansyah menilai, peran TNI/Polri dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 menyebabkan distribusi vaksin tidak merata. "Banyak laporan, puskesmas atau faskses kehabisan stok vaksin tetapi ternyata vaksinasinya diselenggarakan pada sentra-sentra milik TNI/Polri," ujar Firdaus.