Pengaturan

Gambar

Lainnya

Tentang KASKUS

Pusat Bantuan

Hubungi Kami

KASKUS Plus

© 2024 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved

KkunyukAvatar border
TS
Kkunyuk
Diamnya ICW Soal Kelebihan Bayar Pemprov DKI Dipertanyakan
Diamnya ICW Soal Kelebihan Bayar Pemprov DKI Dipertanyakan

Integritas Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai lembaga pemantau tindak pidana korupsi dipertanyakan karena selama ini seolah diam serta menutup mata pada beberapa kasus kelebihan pembayaran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Setelah sebelumnya ditemukan sejumlah kasus kelebihan bayar pada Pemprov DKI Jakarta, baru-baru ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menemukan sejumlah pemborosan anggaran berupa lebih bayar pada pemerintahan Anis tersebut dalam hal pengadaan alat rapid test serta masker dengan nominal sekitar Rp 7 miliar.

"Sesuai hasil temuan BPK, Pemprov DKI Jakarta telah beberapa kali melakukan pembelian barang dengan kelebihan bayar. Namun ICW hanya diam, padahal kasus pembelian kelebihan bayar tersebut bisa menjadi potensi korupsi mark up harga barang," ujar Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (AMPI) Joko Aprilianto melalui keterangan, Senin (9/8/2021).

Namun disamping itu, katanya, ICW baru-baru ini malah sibuk menuding keterlibatan Moeldoko dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) soal obat Ivermectin yang tidak berdasar dan belum jelas buktinya.

Diamnya ICW Soal Kelebihan Bayar Pemprov DKI Dipertanyakan

Diamnya ICW Soal Kelebihan Bayar Pemprov DKI Dipertanyakan

"Sementara pada kasus Ivermectin, ICW dengan mudah menuduh Moeldoko mengambil rente dari bisnis Ivermectin padahal tidak ada dasar hukumnya," katanya.

"Saya mempertanyakan suara ICW soal kelebihan bayar yang dilakukan Pemprov DKI yang jelas-jelas ada bukti dan hasil temuannya dari BPK. Sementara ICW sibuk menyoroti pada kejadian yang hanya berdasarkan prasangka dan berpotensi fitnah seperti tuduhan kepada Moeldoko," lanjutnya.


Sementara itu, dia juga membandingkan dengan kasus kelebihan bayar uang pada proyek sarana dan prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Riau. Saat itu, BPK menemukan kelebihan bayar sebesar Rp 3,5 miliar pada proyek sarana dan prasarana di Dispora Riau tahun 2016 dengan anggaran Rp 21 miliar.

Diamnya ICW Soal Kelebihan Bayar Pemprov DKI Dipertanyakan

"Padahal dalam kasus kelebihan pembayaran yang terjadi bukan di DKI Jakarta kasusnya kemudian ditindaklanjuti secara pidana. Seperti yang pernah terjadi pada Pemerintah Riau yang saat itu Kejaksaan Tinggi Riau menahan dua tersangka proyek itu," pungkasnya.

Kejadian lebih bayar alias overpay oleh Pemprov DKI Jakarta memang bukan hanya saat ini saja terjadi.

Berdasarkan pemeriksaan atas laporan keuangan pada 2019, Pemprov DKI Jakarta juga diketahui pernah lebih bayar Rp 6,5 miliar pengadaan mobil pemadam kebakaran.


Lalu, hasil pemeriksaan pada 2020, Pemprov DKI Jakarta juga pernah lebih bayar subsidi public service obligation (PSO) ke PT Transjakarta pada 2018-2019 sebesar Rp 415 miliar. Ini menjadi besar bagi kami para mahasiswa ada apa dengan diamnya ICW dalam kasus ini?" pungkas Joko.

Ghazwul Fikri

Untuk memahami perilaku ICW antum hrs melihat gambar secara utuh

Barusan soal Ivermectin yg diserang ICW sapa? antum betul Moeldoko dan PDIP ya akhi, Moeldoko blm lama ini berkasus dgn Demokrat sedang PDIP dan pemerintahan yg sekarang lg kurang enak dgn Demokrat

ICW menerima dana asing dari siapa? antum benar dari lembaga2 yg berafiliasi dgn Amerika, konon ada yg penyalurannya lewat KPK pas msh ada Novel Baswedan sepupu gaberner Anies yg lulusan Amerika

Indonesia dgn sgl kelebihannya yg adl negara nonblok saat ini sedang dijadikan rebutan oleh blok Barat dan Timur (dulu Rusia skrng China), yup Perang Dingin mk 2 sdng berlangsung: mulai dr vaksin, ekonomi smp media di weaponized utk menyerang dan utk hal ini blok Barat menang jauh

ICW ini hanyalah pucuk gunung es, nanti antum akan melihat yg lebih seru bila Anies atau AHY atau duet mereka bisa maju menjadi capres 2024, akan ada kemungkinan dukungan Amerika baik dana, intelijen maupun taktik agar bisa menang

Ini urgent utk menggeser dominasi PDIP Nasionalis yg dianggap pro China gr2 Jokowi mulai mengambil alih aset2 SDA Nasional spt Freeport dan bekerja sama membangun infrastruktur serta industri dgn RRC

Bagaimana caranya? Yg paling klasik ialah dengan menggunakan kaum Islamis sbg ujung tombak pd pemilu 2024 dan memainkan politik identitas (lagi) spt pilkada DKI 2017 (sukses), Pemilu Indo 2019 (gagal) dan Pemilu US 2020 by Trump (gagal)

Dengan membahas fenomena ICW ini semoga wawasan kitak2 yg missqueen er ini makin bertambah, senajan ngene kie jan e ra penting mergo sesok yo golek upo maneh, PPKM sisan, enek Covid pisan hhhhh

emoticon-Belgia
bingsunyata
samsol...
essholl
essholl dan 9 lainnya memberi reputasi
10
3K
45
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
Berita dan PolitikKASKUS Official
672.1KThread41.8KAnggota
Urutkan
Terlama
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.