JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, Presiden Joko Widodo merupakan pimpinan tertinggi dalam penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Sementara, sejumlah menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto merupakan jajaran kabinet yang berada di bawah instruksi Jokowi.

Hal ini ia sampaikan merespons sejumlah pihak yang meminta agar Presiden memimpin langsung penanggulangan wabah.

"Saya selalu katakan, panglima tertingginya di dalam penanganan Covid ini adalah Presiden," kata Moeldoko dalam konferensi pers virtual, Jumat (6/8/2021).

"Pak Luhut, Pak Airlangga semuanya mendapat instruksi sangat clear di rapat kabinet oleh Presiden," tuturnya.

Menurut Moeldoko, bukti kepemimpinan Jokowi dalam penanganan pandemi diwujudkan dalam berbagai hal. Misalnya, ketika menerima laporan kendala distribusi logistik, Presiden langsung menginstruksikan Panglima TNI menyiapkan pesawat dan menyelesaikan persoalan tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: RS Pertamina Tanjung Duren Siap Tampung 305 Pasien Covid-19 Bergejala Sedang dan Berat

Kemudian, terkait keterbatasan ruang ICU di berbagai rumah sakit, Jokowi memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun fasilitas-fasilitas ICU.

Dalam sidang kabinet beberapa waktu lalu presiden juga mengingatkan jajarannya untuk mewaspadai ketersediaan ruang ICU di rumah sakit luar Jawa.

Oleh karenanya, Moeldoko meminta siapa pun tak lagi mendebat kepemimpinan presiden dalam penanganan pandemi.

"Itu adalah pimpinan tertinggi di dalam struktur penanganan Covid, jadi tidak perlu lagi didiskusikan," ujarnya.

Selain itu, Moeldoko meminta, tak ada lagi pihak yang menciptakan persoalan-persoalan tidak penting selama pandemi.

Pemerintah, kata dia, tidak menutup diri dari kritik. Namun, ia mengajak seluruh lapisan bekerja sama pulih dari pandemi.

"Jadi sekali lagi janganlah membuat persoalan-persoalan yang tidak penting di sini. Kritik silakan kritik, tapi marilah terlibat bersama sama untuk penyelesaian Covid ini karena kebijakan pemerintah pusat itu kita harapkan harus selalu diikuti pemerintah daerah," kata Moeldoko.

Untuk diketahui, pandemi Covid-19 di Indonesia telah berjalan lebih dari satu tahun. Selama pandemi berjalan, berbagai kebijakan telah diterapkan pemerintah.

Salah satu yang kini tengah berjalan yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Di Jawa dan Bali, pelaksanaan PPKM dipimpin oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Sementara di luar wilayah tersebut dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk memegang langsung komando penanganan bencana. Kepada kadernya itu, Megawati bilang, sebagai kepala negara harus langsung memegang komando karena bencana merupakan kejadian luar biasa.

Hal itu diungkapkan saat Megawati menanyakan masalah di lapangan tak jelas siapa yang memegang komando ketika terjadi bencana. Megawati meminta presiden yang harus turun langsung ketika status tanggap darurat diberlakukan.

"Saya bilang sama pak Presiden, bapak yang namanya kepala negara RI yang harus langsung (pegang komando). Karena ini persoalannya adalah extraordinary," ujar Megawati dalam peluncuran Sistem Peringatan Dini Multi Bahaya Geo-Hidrometeorologi yang digelar DPP PDIP secara virtual, Rabu (4/8).

Lebih lanjut, Megawati menuturkan, menjadi kelemahan di lapangan ketika terjadi situasi darurat tidak jelas siapa yang memimpin penanganan.

"Inilah kelemahan kita, ketika bencana kejadian kan terjadi kelumpuhan," ucap Presiden Kelima RI ini.

Megawati pun menyinggung penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Pemerintah sudah membentuk satuan tugas khusus yang menangani pandemi Covid-19. Namun fakta di lapangan, menurutnya, justru direcoki banyak pihak termasuk kepala daerah.

"Coba tolong dipikirkan. Saya mau ngomong ke Pak Jokowi siapakah yang harus pegang komando," ujar Megawati

"Sekarang kan satgas pandemi kan ada. Harusnya kan itu, ya sudah begitu. Tapi yang saya lihat di lapangan semua bisa dibilang jak-jakan," pungkasnya.

https://nasional.kompas.com/read/202...page=all#page3