Jakarta - 

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendesak evaluasi yang valid dari pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Pasalnya, peningkatan kasus positif maupun kematian akibat COVID-19 terus meningkat dan Indonesia kini menjadi episentrum COVID-19 di Asia Tenggara, bahkan dunia.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19 pada Rabu (4/8), kasus positif harian masih mencapai 35.867 kasus dan kematian harian mencapai 1.747 kasus. Angka tersebut menambah total kasus positif COVID-19 yang kini telah mencapai 3,53 juta kasus dan total meninggal dunia akibat COVID-19 mencapai 100.036 kasus.

Syarief menilai kasus harian yang semakin tinggi dan melewati positivity rate maksimal menunjukkan tidak adanya kemajuan dalam penanganan pandemi COVID-19.

"Pemerintah selalu mengatakan COVID-19 masih terkendali, sudah melandai, namun data menunjukkan positivity rate masih 24,1%, nyaris lima kali lipat dari batas maksimal yang ditetapkan oleh WHO sebesar maksimal 5%," ungkap Syarief dalam keterangannya, Jumat (6/8/2021).

Baca juga:Wakil Ketua MPR Apresiasi Lazada Tutup Impor Tekstil hingga Kuliner

Untuk itu, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mendesak pemerintah mengambil langkah lebih tegas yang adil dan proporsional.

"Pemerintah harus lebih tegas dalam mengambil kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat dan tetap humanis dalam pelaksanaannya. Pemerintah juga harus terlebih dahulu menyelesaikan persoalan kesehatan dan pemutusan laju penyebaran COVID-19 di atas persoalan lainnya," katanya.

Tak hanya itu, Syarief juga mendesak agar pelaksanaan PPKM Berlevel di berbagai wilayah ikut dievaluasi. Ia juga mendorong pemerintah untuk berhati-hati terhadap munculnya varian baru COVID-19. Diketahui, setelah muncul varian baru Delta, baru-baru ini WHO menetapkan munculnya varian baru Delta Plus.

"Kita melihat bahwa tidak ada kemajuan yang signifikan di dalam penanganan Pandemi COVID-19, baik kasus positif maupun kematian. Pemerintah harus evaluasi pelaksanaan PPKM di daerah sehingga dapat berjalan lebih efektif," ujarnya.

"Pemerintah harus berhati-hati sehingga tidak ada pintu masuk bagi varian baru yang disinyalir menyebar lebih cepat. Pelarangan masuknya WNA yang telah dilakukan Pemerintah harus benar-benar diterapkan dan pengawasan yang ketat di lapangan," tegasnya.

Baca juga:PPKM Level 4 Lanjut, Syarief Hasan Minta Penyaluran Bansos Dipercepat

Terkait vaksinasi, Syarief juga mendorong agar program vaksinasi dapat segera menjangkau seluruh masyarakat Indonesia sebagai bagian dari penanganan pandemi di Tanah Air.

"Lewat vaksinasi, kita berusaha membentuk herd immunity sehingga penyebaran dapat ditekan. Pemerintah harus terus mengoptimalkan vaksinasi sehingga mencapai target 70% secara nasional dengan pendekatan persuasif kepada masyarakat tentang urgensinya vaksinasi," jelasnya.

Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mendorong pemerintah untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, bantuan sosial kepada masyarakat terdampak harus segera disalurkan agar PPKM dapat berjalan optimal dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

"Kami dari Partai Demokrat juga akan terus ikut andil di dalam membantu masyarakat yang terdampak melalui program-program sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah," pungkasnya.

sumur

Wakil Ketua EMPEER belum pernah dilempar data ke mukaknya?