Jakarta - 

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut ada temuan dua dokumen anggaran terkait Sarana Jaya. Total angka yang tertera dalam dua dokumen itu berjumlah Rp 2,6 triliun.

Firli menyebut total dana Rp 2,6 triliun itu terbagi dalam dua dokumen. Dokumen pertama menyebut total anggaran yang diterima Sarana Jaya berjumlah Rp 1,8 triliun.

"Jadi tentu itu akan didalami termasuk berapa anggaran yang sesungguhnya diterima BUMD Sarana Jaya. Karena cukup besar yang kami terima info karena cukup besar angkanya sesuai dengan APBD itu ada SK Nomor 405 itu besarannya Rp 1,8 triliun," kata Firli dalam konferensi persnya di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (2/8/2021).

Firli kemudian mengatakan ada dokumen lain bernilai Rp 800 miliar. Dia tak menjelaskan detail dokumen tersebut berisi anggaran tahun berapa.

"Terus ada lagi SK 1684 itu APBD Rp 800 miliar, nah itu semua di dalami," ujar Firli.

Sebagai informasi, Perumda Sarana Jaya merupakan perusahaan properti berbentuk badan usaha milik daerah (BUMD) yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sarana Jaya melakukan kegiatan di bidang penyediaan tanah, pembangunan perumahan, bangunan umum, kawasan industri, serta sarana-prasarana.

Sebagai BUMD, Sarana Jaya juga mendapat penyertaan modal dari Pemprov DKI. Berdasarkan lampiran daftar penyertaan modal daerah (PMD) dan investasi daerah lainnya tahun anggaran 2021 DKI Jakarta, Sarana Jaya mendapat PMD Rp 1.163.806.000.000 pada 2021.

Sementara pada tahun kasus dugaan korupsi lahan DKI terjadi, yakni 2019, Sarana Jaya mendapat PMD Rp 1,8 triliun. Hal itu tertera dalam lampiran VIII Perda DKI Nomor 8 Tahun 2018.

Kembali ke Firli. Dia tak menjelaskan dana Rp 2,6 triliun dalam dua dokumen itu digunakan untuk apa saja oleh Sarana Jaya. Plt Jubir KPK Ali Firki juga enggan menjelaskan soal dokumen dana triliunan rupiah itu.

"Pada waktunya nanti di depan persidangan akan dibuka dan dikonfirmasi kepada saksi-saksi lainnya," ujarnya.

Baca juga:Sekda DKI Dipanggil KPK Terkait Kasus Pengadaan Lahan Munjul

Kasus Pengadaan Lahan di DKI

KPK telah mengumumkan penetapan sejumlah tersangka. KPK menduga pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, pada 2019 oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya diselimuti korupsi.

Saat itu Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebutkan ada tiga tersangka personal dan satu tersangka korporasi, yaitu:

1. Yoory Corneles Pinontoan sebagai Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya;
2. Anja Runtuwene selaku Wakil Direktur PT Adonara Propertindo;
3. Tommy Adrian selaku Direktur PT Adonara Propertindo; dan
4. PT Adonara Propertindo selaku korporasi.

Baca juga:Awal Mula Terbongkar Kasus Lahan DKI hingga Kesaksian Anies Diperlukan KPK

"Setelah kami melakukan proses penyelidikan, penyidikan, dan kami menemukan bukti permulaan yang cukup. KPK menetapkan peningkatan status perkara ini ke penyidikan sejak 24 Februari 2021 dengan menetapkan empat tersangka," kata Ghufron kala itu.

Ghufron menyebutkan perbuatan para tersangka itu telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar Rp 152,5 miliar. Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam perkembangannya, KPK menetapkan satu tersangka baru dalam kasus ini, yaitu Direktur PT ABAM (Aldira Berkah Abadi Makmur), Rudy Hartono Iskandar. Rudy diduga bersama-sama dengan tersangka lain yakni mantan Dirut Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan telah membuat negara merugi Rp 152,5 miliar terkait pengadaan kasus lahan ini. Rudy diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

https://news.detik.com/berita/d-5670...mpression=true

Njirr abud besok jumat keramat dipakaikan rompi oranye gak nih, abud minta sepupu nya nopel edan buru2 bakar barbuk semua dokumen.