Aktivis NGO mendemo Kantor Bupati Pamekasan menyoal beberapa program pemerintah yang dinilai banyak bermasalah dan tidak jelas salah satunya menyoal BLT Buruh Tani dan Pabrik Rokok lokal dimasa PPKM ini.

PAMEKASAN, 24 Lsm yang tergabung dalam MABES NGO Pamekasan ungkap Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun anggaran 2021 untuk para buruh tani dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur tersebut Membuat masyarakat merasa di PHP (pemberi harapan palsu) oleh pemkab pamekasan. Pada Rabu 22 /.07/21

Sebab menurut Salah satu orator aksi banyak masyarakat yang masih bergantung pada uluran tangan dari pemkab termasuk dana DBHC HT yang begitu besar thn 2O21 sekitar Rp 64,5 M. Namun Dana dari Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau Belum di rasa manfaatnya oleh masyrakat sehingga pemkab di anggap Lalai mengatasi bencana kemanusiaan di masa PPKM yang menyengsarakan Rakyat.

“Jadi jika bantuan yang akan direalisasikan untuk para buruh rokok dan petani serta pembangunan KIHT melanggar aturan dan merugikan Rakyat kami akan melakukan diskusi publik dalam forum karena aksi kami tidak pernah di temui. sebagaimana surat yang akan kami ajukan" teriak President mabes NGO zaini wer wer dalam orasinya beberapa hari yang lalu.

Ditempat yang sama M.tosan dalam orasi dan tuntutannya menekan pemkab kabupaten Pamekasan agar Rumah sakit yang tidak menerima pasien covid sehingga banyak warga Ibu hamil yang meninggal maka harus di cabut ijin nya.

Sementara iklal dan abdus Marhaen menyampaikan kalau hal tersebut menambah deretan panjang dari persoalan-persoalan yang nampaknya banyak yang janggal di Pamekasan dan menganggap pemkab matahati Nurani nya telah mati dan tidak becus Nangani Persolan Musibah kemanusian hal itu di buktikan dengan perpanjangan PPKM di kab pamekasan.

"Banyak yang janggal mas terkait pengelolaan dan penggunaan anggaran di kab pamekasan ini di antaranya TPP Asn. anggaran opd di pangkas dana DBHC HT tak jelas sehinga Rakyat di bikin REPOT PUSING" tutur jumai dan Rahem dihadapan awak media.

Kami akan terus kawal persolan persolan diatas dan menuntut pertanggung jawaban penggunaan anggaran dana yang di alihkan untuk program penanggulangan dampak covid 19 (refocusing).