“We cannot negotiate with those who say what’s mine is mine, and what’s yours is not negotiable” – John F Kennedy (Presiden ke-35 AS)

Presiden Kennedy mengucapkan pidato tersebut setelah Sekretaris Pertama Komite Pusat Partai Komunis Uni Soviet mengancam mengakhiri keberadaan blok barat di Berlin Barat. Presiden Kennedy menolak tunduk pada ancaman Uni Soviet dan menyatakan bersiap berperang demi mempertahankan kebebasan. Pidatonya pun menjadi permulaan Krisis Berlin 1961.

Terlepas dari peristiwa yang terjadi di era perang dingin itu, ucapan Kennedy menunjukkan betapa kerasnya ia mempertahankan kebebasan Berlin Barat dari bayang-bayang Kremlin. Betapa keras upayanya melindungi rakyat Berlin Barat dari pihak yang tak menganggap hak orang lain.

Hal ini pula yang memberikan inspirasi penulis soal penanganan pandemi yang kini tengah melonjak akibat dari ketidakpatuhan protokol kesehatan kelompok tradisional keagamaan Blok NU. Ketidakpatuhan yang melanggar hak kesehatan rakyat Indonesia secara keseluruhan, khususnya pada mereka yang berada di daerah penunjang perekonomian, yakni perkotaan.

Sebelum mudik lebaran, angka Covid-19 Indonesia sudah terkendali. Menurut data perkembangan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 per hari yang dilansir dari situs covid19.go.id, terjadi penurunan angka Covid-19 sejak tanggal 30 Januari 2021. Bahkan melandai alias terkendali pada periode awal Maret hingga awal Juni 2021. Akan tetapi, kenyataannya seperti yang kita lihat sekarang, angka Covid-19 per 15 Juli 2021 mencapai rekor harian sebanyak 56.757 kasus.

Menariknya, angka ini mulai menanjak setelah lebaran Idul Fitri 2021, meski pemerintah melarang tradisi mudik setelah berpengalaman menghadapi lonjakan kasus Covid-19 lebaran tahun lalu. Apakah penyebabnya? Apakah sosialisasi prokes yang digencarkan sampai mulut berbusa masih kurang?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak paparan berikut.

Telah kita ketahui bersama, pemerintah tak mau lagi ada peningkatan kasus Covid-19 yang telah susah payah dikendalikan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan larangan mudik lebaran 2021 yang berlaku pada 6 – 17 Mei 2021. Namun, kebijakan ini tak didukung oleh ormas Islam terbesar di Indonesia, NU, yang memiliki banyak basis massa di daerah tujuan mudik, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Hal ini dapat terlihat dari risalah redaksi NU Online tertangga 11 April 2021 yang menyatakan “masyarakat yang ingin mudik akhirnya harus memendam rasa kecewa tidak bertemu sanak saudara pada Idul Fitri 1442 H.” Risalah tersebut selanjutnya mengkritisi kebijakan pemerintah yang membuka tempat pariwisata. Masyarakat difasilitasi berpiknik, bukan bersilaturahim dengan keluarga. Sehingga NU Online pun mengambil kesimpulan bahwa kebijakan larangan mudik pemerintah mementingkan kepentingan ekonomi ketimbang kepentingan sosial religius.

Sumber : NU[Larangan Mudik dan Inkonsistensi Pemerintah dalam Penanganan Covid-19]

Keengganan NU mematuhi upaya menekan penyebaran Covid-19 makin diperkuat pada 23 April 2021, di mana Wakil Presiden Maruf Amin meminta agar para santri yang akan melintasi jalan menuju kampung halamannya diberikan dispensasi. Sehingga para santri tidak dikenakan aturan larangan mudik yang telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah.

Sumber : Liputan 6 [Wapres Ma'ruf Amin Minta Aturan Larangan Mudik Tak Berlaku untuk Santri]

Upaya Wapres Maruf ternyata kandas. Pemerintah tidak memberikan dispensasi kepada para santri.  Namun pihak NU lantas menyiasatinya dengan memulangkan santri terlebih dahulu ke kampung halamannya sebelum larangan mudik berlaku. Hal ini dapat terlihat dari sejumlah pondok pesantren di Jawa Timur yang telah memulangkan ribuan santri. Salah satunya terjadi pada ponpes di Jombang yang memulangkan 2.500 santri sebelum larangan mudik.

Sumber : CNN Indonesia [Ribuan Santri di Jatim Sudah Pulang Sebelum Larangan Mudik]

Jika ada yang bertanya, lantas bagaimana dengan masyarakat perkotaan? Apakah masyarakat perkotaan lebih mematuhi prokes? Bukankah angka Covid-19 tinggi di daerah perkotaan bukan di kelurahan atau desa?

Fakta menunjukkan ternyata mereka yang tak peduli prokes mayoritas terjadi di daerah kelurahan/desa.  Hal ini terungkap saat pemerintah memberlakukan kebijkan PPKM Darurat yang telah berlangsung sejak 3 Juli 2021. Ternyata setelah diterapkan aturan ketat yang pelanggarnya dapat dikenakan sanksi pidana tersebut masih banyak daerah yang abai terhadap penerapan protokol kesehatan (prokes).

Pada 13 Juli 2021 Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pekan ini terjadi kenaikan jumlah kelurahan yang kepatuhan memakai masker warganya kurang dari 60 persen. Jika sebelumnya sebanyak 2.654 kel/desa, kini menjadi 3.455 kel/desa.

Wiku membeberkan, dari jumlah tersebut, paling banyak berasal dari Jawa Timur (569 kel/desa tidak patuh), Aceh (558 kel/desa tidak patuh), Jawa Barat (481 kel/desa tidak patuh), Jawa Tengah (270 kel/desa tidak patuh), dan Gorontalo (212 kel/desa tidak patuh).

“Ini menunjukkan bahwa semakin bertambahnya kel/desa yang warganya abai dalam menjalankan protokol Kesehatan,” kata Wiku.

Sumber : Tirto [PPKM Darurat, Satgas COVID-19 Sebut Banyak Daerah Masih Abai Prokes]

Tiga dari lima provinsi (Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah) yang kelurahan atau desanya tidak mematuhi prokes, merupakan daerah utama blok NU, daerah yang kental dengan masyarakatnya yang bernafaskan tradisional keagamaan.

Kenyataan dari data tersebut juga menandakan bahwa pemicu ledakan Covid-19 setelah mudik dan lebaran dapat dipastikan adalah imbas dari kegiatan tradisional keagamaan di kel/desa ketiga provinsi tersebut yang tak mematuhi prokes.

Ketidakpatuhan mematuhi prokes di pedesaan menyebabkan angka Covid-19 di kelurahan/desa selama ini masih menjadi misteri, karena wilayah-wilayah yang memiliki basis tradisional keagamaan kuat NU ternyata ogah mematuhi protokol kesehatan.

Hal ini diperparah pula dengan varian delta ataupun varian lain yang mudah menular yang masuk ke Indonesia melalui TKI. Masih ingatkah kita soal lonjakan kasus Covid-19 besar-besaran setelah mudik lebaran yang terjadi di Covid-19 di Bangkalan dan Kudus?

Pada 9 Juni 2021 lalu, Jubir Wiku mengatakan bahwa ledakan kasus virus corona di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, dipicu oleh klaster keluarga yang mulai muncul usai lebaran. Varian virusnya sendiri disebut dibawa oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang kampung.

Sumber : CNN Indonesia [Lonjakan Corona Bangkalan Terkait Mudik, Varian Dibawa TKI]

Lalu pada 13 Juni 2021, giliran Menkes Budi Gunadi Sadikin yang membeberkan terjadi ledakan kasus Covid-19 di Kudus akibat varian Delta. Menurut Menkes, penularan virus corona delta terjadi karena banyaknya pekerja migran Indonesia yang pulang.

Sumber : Tribunnews [Covid-19 Kudus dari Varian India, Ditengarai Menular dari TKI yang Pulang dan Pekerja Pelabuhan]

Sehingga kita dapat membaca alur dari transimisi Covid usai mudik lebaran. Pada awalnya TKI pulang kampung dengan membawa varian Delta ataupun varian-varian cepat menular lainnya. Kemudian virus tersebut bertransimi di kampung-kampung yang ketat dengan nilai tradisional keagamaan NU dimana prokes tidak dipatuhi. Lalu virus tersebut akhirnya menulari pemudik yang berasal dari kota-kota besar. Terakhir, arus balik pemudik dibawa kembali ke kota, sehingga menyebabkan ledakan Covid-19 seperti yang terjadi saat ini.

Oleh karena itu menjadi pertanyaan bagi pemerintah mengapa sebelumnya angka Covid-19 yang dapat terkendali tiba-tiba jadi meledak. Sementara prokes di perkotaan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Maka jawabannya tak lain adalah pusat transmisi kali ini berasal dari wilayah pedesaan yang kental dengan nilai tradisional keagamaan.

Tapi hal ini ternyata ditutup-tutupi oleh daerah yang memiliki nilai tradisional keagamaan NU. Seperti Jabar yang pada mulanya hanya melaporkan 2 zona merah. Kemudian Jatim yang melaporkan 1 zona merah di Bangkalan. Ketika dipaparkan Satgas Covid banyaknya zona merah di Jawa dan Bali, akhirnya Jabar mengakui adanya belasan zona merah. Lalu setelah Gubernur Khofifah terkena covid untuk kedua kali, akhirnya Wagub Jatim Emil Dardak mengakui ada belasan zona merah di 472 titik di Jatim.

Masih tidak percaya pusat transimi covid berasal dari wilayah pedesaan?

Seandainya benar selama ini daerah yang memiliki nilai tradisional NU yang kental menerapkan prokes secara ketat, mengapa pada 15 Juli 2021 Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta semua pihak agar tidak mencium tangan para kyai?

"Hampir setiap hari kita dengar kabar para kiai kita meninggal dunia. Ayo kita sama-sama jaga keselamatan para kiai. Kepada para kiai yang sudah sepuh, saya kira tidak usah dicium tangan dulu," kata Muhaimin.

Sumber : Merdeka [Covid Melonjak, Cak Imin Minta Tradisi Cium Tangan Kiai Disetop Dahulu]

Artinya, selama ini prokes 3 M tidak berlaku di daerah tradisional keagamaan NU. Cium tangan kyai lebih penting dari pada protokol kesehatan. Maka tak aneh ketika Wapres Maruf mengungkapkan pada 12 Juli 2021 lalu, bahwa 541 ulama wafat di masa pandemi Covid-19. Semua karena keengganan masyarakat dengan nilai tradisional keagamaan NU mengikuti prokes.

Sumber : Okezone [Wakil Presiden Ma'ruf Amin Sebut 542 Ulama Wafat Saat Pandemi Covid-19]

Apakah setelah dihadapkan dengan fakta ini daerah tradisional keagamaan tersebut pada akhirnya mau mematuhi prokes? Nyatanya tidak sama sekali. Bahkan keengganan mematuhi prokes tersebut berujung kericuhan di beberapa daerah yang kental dengan nilai tradisional religiusnya. Tengok saja saat operasi PPKM Darurat berujung rusuh di Bulak Banteng, Kenjeran Surabaya pada 10 Juli 2021 lalu.

Sumber : Detik [Detik-detik Kericuhan Operasi PPKM Darurat di Surabaya]

Kemudian disusul ricuh oleh ratusan remaja di Kota Pasuruan, Jawa Timur yang menolak PPKM Darurat pada 15 Juli 2021. Ternyata mereka yang berdemo rata-rata dari luar Kota Pasuruan. Ada yang dari Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo.

Sumber : Jatimnow [Terhasut Poster Tolak PPKM Darurat, Ratusan Remaja Bikin Onar di Kota Pasuruan]

Tak hanya itu, ada pula berita yang menggelitik nalar soal beberapa daerah di Jawa Tengah yang penduduknya ramai-ramai memposting tulisan stop upload berita terkait Covid-19. Postingan tersebut tersebar di grup-grup media sosial Facebook hingga viral.

Dalam beberapa postingan netizen tidak menginginkan membaca berita-berita yang berkaitan dengan Covid-19 dan meminta agar admin-admin di FB agar menyaring berita yang berkaitan dengan Covid-19. Dalihnya agar kehidupan masyarakat lebih tenang dan aktivitas segera pulih.

Beberapa postingan telah dibagikan hingga ratusan kali dengan ribuan like dan beragam komentar yang pro dan kontra. Namun rata-rata netizien mendukung gerakan tersebut.

Sumber : INews [Heboh, Ajakan Tolak Upload dan Baca Berita Covid-19 di Medsos]

Kemunculan dari ajakan tidak unggah berita Covid-19 akan menimbulkan kondisi ‘Blackout and Asymmetric Information di daerah-daerah tersebut. Sehingga menempatkan satu-satunya sumber yang dianggap terpercaya adalah informasi dari pucuk-pucuk tradisionalis Blok NU.

Berdasarkan fakta dan kenyataan yang terjadi di atas, ditambah dengan perayaan Idul Adha yang tinggal hitungan hari maka akan sangat besar potensi terjadi ledakan Covid-19 dari wilayah tradisional keagamaan yang memaksakan diri untuk dilonggarkan pembatasannya.

Oleh karena itu dibutuhkan pengetatan akses, lalu lintas, dan mobilitas dari masyarakat tradisional keagamaan yang ingin ke perkotaan. Tujuannya agar pengendalian Covid-19 di kota-kota modern bisa memasuki fase yang melandai dan tidak terseret ledakan kasus Covid di wilayah tradisional keagamaan yang diprediksi akan terjadi 1 s/d 2 pekan setelah Idul Adha. Cegah mobilitas dan lalu lintas manusia dari kota modern ke wilayah tradisional keagamaan, maupun sebaliknya.

Lindungi warga kota modern yang sadar akan kesehatan dan taat prokes agar dapat kembali beraktivitas tanpa diwarnai lonjakan Covid-19.