Politikus Teddy Gusnaidi mengkritik sejumlah pihak yang mendesak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tidak diperpanjang.

Menurutnya, desakan-desakan tersebut diserukan tanpa adanya solusi terkait apa yang harus dilakukan jika PPKM Darurat tidak diperpanjang.

“Semuanya hanya menuntut tanpa ada solusi,” ucap Teddy Gusnaidi, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter @TeddyGusnaidi, Minggu 18 Juli 2021.

Menurutnya, kala PPKM Darurat diterapkan saja masih banyak yang ‘liar’, apalagi jika tidak diterapkan.

“Saat ini, bukan waktunya berlomba-lomba siapa yang teriak paling kencang atas nama rakyat kecil agar PPKM Darurat dihentikan. Saat ini waktunya kita mendukung Pemerintah dengan memberikan solusi bagaimana ekonomi dan kedaruratan bisa berjalan beriringan,” tutur Teddy Gusnaidi.



Dia menekankan bahwa saat ini kondisi Indonesia di tengah pandemi Covid-19 memang darurat.

Oleh karena itu, kondisi darurat Covid-19 ini jangan sampai tidak ditangani secara darurat, karena yang menjadi korban ujung-ujungnya adalah rakyat kecil juga.

“Hanya karena ingin dibilang membela rakyat kecil, tapi nyatanya malah menjerumuskan rakyat kecil. Membiarkan mereka dalam bahaya demi mendapatkan pujian. Itu salah,” kata Teddy Gusnaidi.

Faktanya, dia menuturkan bahwa saat ini virus corona menyebar dengan dahsyat, dan banyaknya orang yang tetap tidak peduli serta melakukan pelanggaran membuat virus makin menyebar.

“Tetangga, saudara, sahabat, dan orang-orang terdekat kita meninggal karena Covid. Sudah sejelas itu lalu kalian bilang cabut aturan darurat?” ujar Teddy Gusnaidi.

Dia menyebut melihat mengapa penerapan PPKM Darurat di Indonesia gagal merupakan hal yang sangat mudah.

“Karena aturannya multitafsir. Misalnya jalan ditutup di saat orang boleh menjalani proses ekonomi. Juga tidak ada ketegasan dalam kedaruratan, takut akan tekanan opini publik. Padahal ini keadaan darurat, persetan dengan opini publik!” tutur Teddy Gusnaidi.



Dia pun memberikan pesan kepada masyarakat yang selama ini patuh, untuk mendukung Pemerintah melakukan tindakan yang sangat tegas terhadap pelanggar aturan.

“Kondisi darurat boleh melakukan tindakan yang oleh Komnas HAM tidak dibenarkan terhadap pelanggar aturan. Bukan malah sok jadi pahlawan rakyat kecil,” ujar Teddy Gusnaidi.

Sekali lagi, dia menekankan bahwa saat ini kondisi Indonesia sedang darurat, sehingga penanganannya juga harus darurat.

“Jangan demi pencitraan, demi pujian, lalu kita pungkiri kondisi riil saat ini, dengan mendesak pemerintah mencabut kedaruratan. Ini sama saja menjerumuskan rakyat kecil, bukan membantu rakyat kecil,” kata Teddy Gusnaidi.***

sumber berita


heran dengan keputusan pemerintah Jokowi yg malah jika tidak memperpanjang masa ppkm darurat

dengan dilaksanakan ppkm darurat saja kasus covid melonjak tajam apalagi tidak dengan ppkm darurat? apa yg akan terjadi kemudian??

banyak dokter dan nakes yg berguguran akibat Masyarakat yg tidak taat prokes (( golongan anti ppkm dan lockdown )) apalagi tidak ada ppkm lagi apa yg akan terjadi kl nakes sudah habis semua karena meninggal dunia? siapa yg akan tanggung jawab?

setiap hari banyak ambulans lewat mengangkut jenazah covid, banyak saudara, teman, tetangga yg meninggal akibat covid delta, kuburan pun penuh , lalu apa solusinya jika pemerintah hanya lepas tangan ?