Jakarta, CNBC Indonesia - Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia karena penanganan Covid-19 di Indonesia, khususnya selam Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, belum optimal dala menekan laju penambahan kasus baru covid-19.

"Sebagai Koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia, jika dalam penanganan PPKM Jawa dan Bali ini belum optimal," ujar Luhut dalam konferensi pers, Sabtu (17/7/2021).

Luhut berjanji bahwa pemerintah akan bekerja keras untuk mengendalikan pandemi Covid-19 dalam PPKM Darurat. "Saya dengan jajaran akan terus bekerka keras untuk menuunkan varian delta ini dan menyalurkan seluruh Bansos kepada masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, kasus Covid-19 di Indonesia semakin meroket di tengah penerapan PPKM Darurat. Bahkan pasien positif bertambah lebih dari 57.000 dalam sehari. Selain itu, kasus kematian juga semakin meningkat dan kasus aktif juga naik.

Hingga H-3 berakhirnya PPKM Darurat, Pemerintah belum memutuskan apakah kebijakan pengetatan mobilitas masyarakat ini akan diperpanjang atau tidak

"Saat ini kami evaluasi PPKM darurat dengan jangka waktu dan apakah dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut. Kami akan melaporkan kepada Bapak Presiden dan dalam 2-3 hari ke depan kita akan mengumumkan secara resmi "ujar Menko Marves

Menurut Luhut, ada 2 indikator evaluasi dalam PPKM Darurat, yakni indikator peningkatan kasus positif serta bed occupancy ratio bisa membaik.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Evaluasi PPKM Darurat di Istana Merdeka pada Jumat (16/7/2021).

Dalam pengantarnya, Jokowi memberikan beberapa arahan seperti vaksinasi sampai efektivitas penyekatan pada PPKM darurat. Adapun poin penutup yang disampaikan Presiden adalah apakah PPKM Darurat akan diperpanjang atau tidak?

"Ini pertanyaan masyarakat sekarang ini ada satu yang penting yang perlu kita jawab, PPKM Darurat ini akan diperpanjang tidak?," ujar Jokowi.

Jokowi memberikan pesan apabila diperpanjang harus diperhatikan sampai kapan kebijakan ini dilanjutkan. "Ini betul sensitif, harus diputuskan dengan pemikiran jernih, jangan sampai keliru," pesan Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Luhut menyampaikan pemerintah akan menambah anggaran untuk bantuan kepada masyarakat selama masa pandemi Covid-19 senilai total Rp 72,4 triliun untuk penanganan Covid-19. Senilai Rp 39,19 triliun untuk bantuan sosial dan Rp 33,21 triliun untuk anggaran kesehatan hingga akhir 2021 nanti.

"Untuk meringankan beban masyarakat, presiden memberikan bantuan untuk membantu selama terjadi pembatasan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Bantuan sosial tambahan Rp 39,19 triliun untuk masyarakat yang akan dikucurkan Menteri Keuangan dan Menteri Sosial," kata Luhut.

Bantuan sosial tambahan ini antara lain terdiri dari:


Beras Bulog 10 kilogram untuk 18,9 juta penerima;
Bansos untuk 10 juta KPM;
Sembako untuk 18,9 juta KPM;
Bansos untuk 5,9 juta KPM daerah;
Kartu Prakerja tambah Rp 10 triliun
Subsidi listrik untuk pengguna 450 VA dan 900 VA diperpanjang tiga bulan sampai Desember 2021;
Subsidi internet untuk siswa, mahasiswa, guru dan dosen.

Selain itu, pemerintah juga menganggarkan peningkatan dana untuk kesehatan senilai Rp 33,21 triliun.

Dana tersebut akan digunakan untuk beberapa hal sebagai berikut:

Perawatan pasien di rumah sakit;
Penambahan insentif tenaga kesehatan;
Insentif tenaga vaksinasi;
Pembangunan rumah sakit lapangan;
Pengadaan oksigen
Dua juta obat gratis bagi pasien OTG dan gejala ringan yang isoman

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...RYnRlMG1yTA..#

Luhut itu cuma tumbal Jokowi

Jokowi enak tinggal cuci tangan

jongosnya yg susah2 klarifikasi