Pemerintah sudah memulai kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di area Pulau Jawa dan Bali. Kegiatan PPKM ini akan berlangsung mulai dari 3 hingga 20 Juli 2021 mendatang. Tujuan dari pembatasan masyarakat tersebut untuk menekan laju penularan virus Covid-19 varian baru yang sangat cepat menyebar. 

Dalam upaya membatasi mobilitas warga, pemerintah membuat pos penyekatan untuk di pintu masuk sebuah wilayah. Jika masyarakat ada kepentingan untuk ke wilayah tersebut, mereka harus melampirkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP). Kriteria kelompok yang perlu mengajukan STRP, yaitu :

1. Pekerja sektor esensial, yang meliputi sektor komunikasi dan IT, pasar modal, perbankan, sistem pembayaran, perhotelan non karantina Covid-19, dan industri orientasi ekspor.

2. Pekerja sektor kritikal, yang meliputi bidang kesehatan, keamanan, industri makanan dan minuman, proyek strategis nasional, transportasi, konstruksi listrik dan air, dan industri kebutuhan pokok masyarakat.

3. Perorangan dengan kebutuhan mendesak. Kelompok ini adalah masyarakat yang sedang dalam kebutuhan mendesak seperti hamil atau melahirkan serta pendampingnya, mengantar jenazah, dan kunjungan duka.

Setelah adanya PPKM ini bagaimana ya nasib para pekerja?

Di sisi lain, bulan Mei lalu sempat beredar video tentang anak buah izin yang disebut sebagai sabotase bisnis oleh akun TikTok @tommcifle. Berikut ini videonya yang viral di media sosial.