Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, meminta Presiden Joko Widodo membuktikan bukan King of Lip Service sebagaimana julukan yang disematkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) kepadanya.
Permintaan itu disampaikan Usman merespons insiden dugaan peretasan sejumlah akun WhatsApp dan media sosial pengurus BEM UI. Menurut Usman, Jokowi harus membuktikan diri bukan King of Lip Service dengan melindungi pihak-pihak yang berbeda pandangan politik dengan pemerintah.

"Jika Presiden Jokowi tidak ingin dicap sebagai King of Lip Service maka ia harus menunjukkan ucapannya dengan komitmen nyata berupa kebijakan yang melindungi dan menjamin kemerdekaan berekspresi dan berpendapat, termasuk melindungi mereka yang berbeda pandangan politik dengan pemerintah," kata Usman dalam keterangannya, Senin (28/6).

Usman menyatakan bahwa semua pelaku peretasan wajib diproses dengan adil, transparan, independen, dan dijatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku berdasarkan bukti yang cukup.

Ia menyatakan bahwa pemerintah juga harus memastikan bahwa aparat penegak hukum mengusut kasus dugaan peretasan sejumlah akun WhatsApp dan medsos pengurus BEM UI secara transparan, akuntabel, dan jelas.

"Dugaan peretasan yang dialami beberapa aktivis mahasiswa dan pengurus BEM UI juga merupakan bagian dari pembungkaman kritik yang dapat melanggar hak atas kemerdekaan untuk berekspresi dan berpendapat," katanya.

Sebelumnya, sejumlah akun WhatsApp dan medsos pengurus BEM UI diduga diretas. Dugaan peretasan ini berlangsung sejak kemarin hingga hari ini, Senin (28/6),

BEM UI diketahui mengkritik Jokowi sebagai The King of Lip Service alias Raja Membual. Mereka menilai Jokowi tak pernah menepati janji yang diutarakannya.

Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra mengatakan akun WhatsApp Kepala Biro Hubungan Masyarakat BEM UI, Tiara Shafina tidak dapat diakses sekitar pukul 00.56 WIB.

Peretasan juga dialami oleh Wakil Ketua BEM UI, Yogie Sani. Menurut Leon, akun WhatsApp Yogie tak dapat diakses dan terdapat notifikasi bahwa akun yang bersangkutan telah digunakan di ponsel lain. Peretasan terjadi sekitar pukul 07.11 WIB.

Ia melanjutkan peretasan juga terjadi saat ada upaya masuk oleh pihak tak dikenal dalam akun Telegram Koordinator Bidang Sosial Lingkungan BEM UI, Naifah Uzlah pada pukul 02.15 WIB.

Selanjutnya, pada Minggu (27/6) malam, sekitar pukul 21.45 WIB akun media sosial Instagram Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI, Syahrul Badri diduga mengalami larangan setelah mengunggah surat panggilan rektorat kepada pengurus BEM UI.

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...of-lip-service

Ane sebenarnya malas bikin trit soal postingan BEM UI.
Akan tetapi reaksi dari segelintir kelompok membuat ane membuat trit ini.


Di alam demokrasi silahkan kalian kritik menyuarakan kebebasan berpendapat,demo dsb.
Yg ane tanya dengan kehebohan ini bisa kagak menurunkan lonjakan C19.
Ane yakin kalian semua org berpendidikan.
Tau moral yg baik dan etika yang baik...harusnya
Kalo kritik soal wabah pandemi ini yaa masih baguslah tapi jgn cuman bilang pemerintah kagak becus setiap harinya.
Tunjukan solusinya apa hingga kritikan kalian berbobot.
Kalian kan punya otak dan mata dong.
Pasti liat dan tau dong sebulan ini lonjakan C19 sangat berbahaya.
Bisa dong liat situasinya dulu baru kritik hal2 yg lain.
Kecuali kalian telah mati akal dan empati.
Makanya suka membuat gaduh hal2 yg harusnya bisa di tunda dulu setelah semuanya lebih baik.