Jakarta - 

Tidak efektifnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) menjadi sorotan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan lalu. Kini, Jokowi meminta pembatasan lebih berbasis mikro.

Arahan itu disampaikan saat rapat terbatas terkait penanganan COVID-19 di Istana Kepresidenan, Rabu (3/2/2021). Menko Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, menyampaikan arahan Jokowi saat rapat.

"Dalam Ratas tadi, arahan bapak presiden agar penanganan COVID dilakukan secara lebih efektif dan tentu saja itu dapat dilakukan dengan optimalisasi dengan efektivitas daripada pembatasan kegiatan masyarakat. Dan arahan bapak presiden adalah pendekatannya berbasis mikro atau di tingkat lokal, mulai dari tingkat desa, kampung, RT dan RW," kata Airlangga dalam jumpa pers usai rapat. Airlangga didampingi oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Airlangga menuturkan pembatasan itu melibatkan Satgas Corona dari tingkat pusat hingga tingkat terkecil. Penegakan disiplin masyarakat ini melibatkan aparat.

"Pelibatan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, hingga operasi yustisi TNI dan Polri dilakukan bukan hanya penegakan hukum tapi juga untuk tracing," ujarnya.

Airlangga memastikan kebutuhan masyarakat akan tetap diperhatikan secara mikro. Pemerintah akan mengkonsentrasikan ke 98 daerah yang saat ini menjalankan PPKM.

Dalam rapat, Jokowi menyampaikan bahwa penanganan COVID-19 tiap negara berbeda. Saat ini, pemerintah menjalankan langkah yang dinilai tepat di Indonesia.


Airlangga mengungkapkan, dari data PPKM, terlihat beberapa provinsi mengalami perbaikan, yaitu Jakarta, Jateng, dan Yogyakarta. Dari 98 itu, sebanyak 63 kabupaten/kota masih merah. Ini penurunan dari sebelumnya 92 kabupaten/kota.

"Mobilitas penduduk mengalami penurunan di beberapa sektor. Mobilitas yang masih tinggi di area kerja dan pemukiman sehingga area pemukiman menjadi perhatian," jelasnya.

sumur

PLBMTL = Pembatasan Lebih Bersifat Mikro Mulai Tingkat Lokal