WE Online, Jakarta -

Ketua Pengurus Pusat (PP) GP Ansor Bidang Ekonomi, Sumantri Suwarno, ikut memberikan komentar terkait polemik sejumlah pertanyaan dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada beberapa pertanyaan yang menjadi sorotan antara lain soal lebih pilih Pancasila atau Alquran?


"Kalau di-test lembaga pemerintah, ditanya memilih Pancasila atau agama, tentu yang relevan adalah memilih Pancasila. Agama adalah ruang privat yang tidak bersifat opsional. Ketika seseorang beriman maka agama bukan opsi yang bisa digeser dengan pilihan lain," cuitnya dalam akun Twitter @mantriss seperti dilihat di Jakarta, Kamis (3/6/2021).

"Kalau jawabannya mengutamakan agama sebagai abdi negara. Agama yang mana, madzab yang mana? Bagaimana bisa bekerja sama dalam tim yang agamanya berbeda, atau melayani kepentingan publik yang beragam?" katanya lagi.

Lebih lanjut, ia mengatakan di ruang publik yang lebih mengikat adalah nilai-nilai Pancasila yang kemudian diwujudkan dalam aturan hukum.

"Makanya kalau di saat shalat dzuhur, tidak shalat pun kita tidak dipenjara meskipun wajib hukumnya dalam agama," tukas dia.

Anggota Komisi II DPR Cornelis mengklaim tak ada masalah dalam proses tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Dia pun mengaku menjalani proses TWK saat mendaftarkan diri sebagai ASN beberapa tahun lalu. Cornelis juga mengaku ditanya sejumlah pertanyaan yang ada dalam TWK KPK.

"Ditanya mengenai radikalisme, '[antara] Pancasila, agama. 'Mana yang anda prioritaskan? Pilih salah satu'. Ya pilih negara lah karena kita kan saat itu mau dipilih sebagai penyelenggara negara. Harus adil melayani masyarakat yang beragam suku dan agama," ujar Cornelis, dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menpan-RB Tjahjo Kumolo disiarkan kanal Youtube DPR RI, Selasa (8/6).

Dia menyebut semua pihak harus tunduk pada aturan negara, termasuk 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK.

"Tidak bisa negara dalam negara. Kalau terjadi perpecahan seperti itu, bagaimana mungkin mencapai tujuan organisasi? Tentu pertanyaan itu tidak akan keluar, yaitu memilih Pancasila atau Alquran, jika anda tidak mau di test masuk lembaga negara. Apalagi sekelas KPK lembaga yang superpower, dengan berbagai kewenangan dan teknologinya," kata dia, yang merupakan mantan Gubernur Kalimantan Barat itu.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengklaim pihaknya tidak mempunyai kewenangan mendiskusikan materi TWK secara terbuka karena dinilai bisa melanggar kode etik asesor yaitu dari pihak BIN dan TNI.

Bima mengatakan pihaknya mempunyai dokumen lengkap dalam TWK para pegawai. Dokumen itu di antaranya tes tertulis, profiling, dan rekaman video atau audio saat wawancara pegawai KPK.

"Kami memiliki dokumen lengkap tes tertulis, profiling, dan rekaman video atau audio wawancara setiap pegawai KPK yang ikut tes," ungkap Bima.

Bima kembali menegaskan, materi TWK itu tidak bisa dibuka kepada publik. Materi TWK itu hanya bisa dibuka dalam forum resmi ataupun pengadilan.

"Hanya dapat dibuka di forum resmi dan atau pengadilan. Tidak bisa di media karena kalau kami beberkan, kami kemungkinan besar kami sebagai lembaga negara akan dituntut pidana dan perdata oleh individu yang merasa dirugikan identitas dan privasinya di depan publik," jelasnya.


https://www.google.com/amp/s/amp.war...ng-tentu-pilih