JAKARTA, iNews.id - Jumlah utang yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat besar. Utang luar negeri (ULN) BUMN per Maret 2021 tercatat sebesar 59,65 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp851,16 triliun. Nilai ini sekitar 28 persen dari total ULN swasta.

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan, besarnya utang BUMN karena dampak penugasan pemerintah untuk pembangunan dan pengembangan sejumlah proyek strategis nasional (PSN).

Kendati demikian, dia meyakini, struktur utang perusahaan pelat merah akan berkurang melalui Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau sovereign Wealth Fund (SWF). Artinya, perseroan akan memanfaatkan lebih banyak pendanaan yang bersifat ekuitas lewat pendanaan LPI.

"Investasi lewat LPI itu maksudnya mereka (investor) akan beli proyek investasi yang sudah jadi, misal beberapa ruas tol yang sudah diselesaikan BUMN Karya. Atau LPI bisa juga melakukan penyertaan ekuitas bagi beberapa proyek yang akan dibangun. Dengan cara ini, struktur utang BUMN bisa dikurangi dalam pembiayaan proyek," kata dia, Selasa (8/6/2021).

Instrumen utang memang menjadi andalan BUMN saat melaksanakan tugas Kementerian BUMN selaku pemegang saham. Misalnya, PT PLN mencatatkan utang hingga Rp500 triliun. Toto menyebut, utang PLN sebagian dialokasikan untuk program pembangkit listrik.

Sementara di sektor konstruksi, utang PT Waskita Karya Tbk (WSKT) per September 2020 yang harus dibayarkan mencapai Rp91,86 triliun. Utang tersebut terdiri dari utang jangka pendek Rp38,79 triliun dan jangka panjang Rp53,07 triliun.

Sedangkan di sektor transportasi, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memiliki utang sebesar Rp15,5 triliun. Sepanjang 2020, perseroan mencatat utang beragam, yakni utang untuk modal kerja Rp1,5 triliun, obligasi senilai Rp4 triliun, hingga utang jangka panjang mencapai Rp10 triliun.



Terbaru adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, yang mencatatkan utang sebesar Rp70 triliun. Utang emiten maskapai pelat ini bertambah sekitar Rp1 triliun tiap bulan karena menunda pembayaran kepada pemasok.

"Utang PLN dan BUMN Karya menggunung karena sebagian dampak dari penugasan infrastruktur pemerintah. PLN melaksanakan pembangunan infrastruktur listrik 35.000 watt, sementara BUMN Karya menjalankan pekerjaan pembangunan jalan tol, airport pelabuhan, dan lain-lain," tutur Toto.

Sementara keuangan Garuda makin kritis karena dampak pandemi Covid-19. Saat pesawat hanya memiliki okupansi rate sekitar 20 persen, maka penurunan revenue sepanjang 2020 mencapai 90 persen. Sedangkan banyak komponen biaya yang bersifat tetap, seperti utang leasing armada hingga bahan bakar.

Hal itu menyebabkan utang Garuda membengkak. Kinerja keuangan GIAA yang buruk juga terjadi sejak beberapa tahun sebelum pandemi karena ada 'salah urus' dalam pengelolaannya.

Menurutnya, tugas semacam itu harusnya didukung oleh financing yang sebagian besarnya berasal dari APBN. Namun, negara memiliki keterbatasan anggaran, sehingga BUMN mencari alternatif financing melalui instrumen utang.

"Ke depan perlu restrukturisasi BUMN terutama sisi financing, di mana portofolio utang harus dikurangi. Caranya dengan memanfaatkan lebih banyak pendanaan yang bersifat ekuitas, misal melalui pendanaan via LPI," tutur dia.


https://www.inews.id/finance/makro/u...pa-penyebabnya