Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pandemi covid-19 turut meningkatkan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB).

Ia memproyeksikan tahun ini hingga tahun depan beban utang akan terus meningkat seiring dengan besarnya belanja negara untuk program pemulihan ekonomi.

"Kami memahami bahwa extraordinary fiscal policy selama covid-19 memberikan beban yang meningkat bagi APBN kita. Rasio utang kita meningkat dari 30 persen menjadi di akhir dan tahun depan akan mencapai di atas 40 persen," ujarnya di komisi XI, Rabu (2/6).

Tak hanya itu, defisit APBN juga diperkirakan masih akan berada di atas 3 persen pada 2022 mengingat belanja pemerintah untuk perlindungan sosial (perlinsos) masih cukup besar.

"Defisit kita meskipun secara bertahap kami kurangi tapi masih di atas 3 persen dan itu akan menimbulkan dampak bagi beban APBN kita," tuturnya

Meski demikian, kata Sri Mulyani, pemerintah terus melakukan perbaikan kebijakan dengan konsolidasi fiskal secara bertahap.

"Kebijakan fiskal kita tahun depan masih berhubungan dengan di satu sisi memulihkan ekonomi tapi kita juga mulai bertahap melakukan konsolidasi. Recovery dan reform menjadi fokus pada 2021 dan 2022," jelasnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna DPR RI, Sri Mulyani memastikan pemerintah akan mengelola utang dengan prinsip kehati-hatian (prudent) dan berkelanjutan (sustainable).

"Utang yang meningkat akibat pandemi dan berbagai kebutuhan akibat pandemi serta countercyclical, harus terus dikelola dengan dinamika lingkungan yang makin tidak mudah," tuturnya, Senin (31/5) lalu.

Pemerintah, lanjutnya, juga akan menjaga agar mitigasi risiko utang dilakukan dengan menjaga rasio utang dalam batas terkendali. Untuk tahun depan sendiri pemerintah mematok rasio utang 43,76 persen sampai 44,28 persen dari PDB.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah akan melakukan pendalaman pasar dalam negeri sehingga biaya dana (cost of fund) dari penerbitan utang lebih kompetitif dan efisien.

"Pemerintah mendorong pembiayaan secara inovatif dengan pengembangan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) yang lebih masif," terangnya.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah tembus Rp6.445,07 triliun per Maret 2021. Jumlahnya melonjak Rp1.253 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp5.192 triliun.

Apabila dibandingkan dengan posisi Februari 2021 yang sebesar Rp6.361 triliun, maka total utang pemerintah dalam satu bulan naik Rp84 triliun. Rasio utang pemerintah pun ikut terkerek menjadi 41,64 persen terhadap PDB.


https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...rsen-pada-2022