KOMPAS.com - Sebuah video berdurasi 3 menit 9 detik yang berisi Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) Amon Djobo marah terhadap Menteri Sosial Tri Rismaharini, beredar di grup media sosial.

Dalam video itu terlihat Amon marah terkait bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Kementerian tersebut.

Amon marah, karena bantuan PHK itu diurus oleh DPRD Alor.

Amon menuding, pihak Kementerian Sosial tidak menghargai pemerintah daerah Alor.

Amon pun lantas mengusir sejumlah staf Kementerian Sosial agar segera meninggalkan Kabupaten Alor secepatnya.

Amon mengaku, akan segera bersurat ke Presiden Joko Widodo terkait itu.

Amon pun menyuruh para staf Kementerian Sosial untuk tanya langsung ke Presiden dan Gubernur NTT terkait siapa dirinya.

Saking kesal, Amon bahkan mengancam akan melempar kursi ke staf Kementerian Sosial yang duduk berhadapan dengan dia.


Setelah puas memarahi para staf Kementerian Sosial, Amon kemudian berjalan meninggalkan mereka yang terdiam saat dimarahi.

Terkait hal itu, Bupati Alor Amon Djobo, yang dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Selasa (1/6/2021) membenarkan video itu.

Menurut Amon, dia memarahi staf Kementerian Sosial di rumah jabatan Bupati Alor.


"Itu video betul saya marah. Saya tidak ingat persis kapan karena saya sibuk. Saya marah karena bantuan PHK dikasih melalui DPRD. Padahal, seharusnya pemerintah daerah yang bagi," kata Amon.

Amon menuturkan, bantuan PHK itu dikasih ke salah satu partai politik dan dibagikan oleh Ketua DPRD Alor kepada warga di wilayahnya, pasca Badai Seroja menerjang wilayah itu pada awal bulan April 2021 lalu.

Dia pun menyayangkan bantuan itu sebenarnya sifatnya kemanusiaan tapi dikasih ke partai politik.

Amon pun tidak ambil pusing soal video yang beredar tersebut, karena menurutnya yang dia sampaikan itu merupakan fakta yang terjadi di lapangan.

Dia pun menyebut, siapa yang mengedarkan video itu dialah yang harus bertanggung jawab.

"Kita semua sama-sama urus negara ini dan tidak ada yang lebih hebat di negeri ini, tapi bantuan kemanusiaan itu harusnya pemerintah yang berikan kepada masyarakat, bukan DPRD," kata dia.

https://regional.kompas.com/read/202...-staf-kemensos

Kalo bansos gini ga ada yg teriak2 minta audit yak..