Liputan6.com, Hong Kong - Perombakan sistem pemilihan Hong Kong oleh China dipandang sebagai momen untuk memperkuat Beijing di kota dan menggoyah demokrasi di wilayah bekas koloni Inggris tersebut, kata sejumlah pengamat.

Perubahan terbaru memastikan bahwa hanya "patriot" yang setia kepada daratan dapat berakhir di posisi kekuasaan. Bagi mereka yang berharap Hong Kong mungkin bergerak menuju demokrasi yang lebih besar, rasanya hal itu adalah mustahil.

AS, Australia, dan negara-negara Eropa mengutuk tindakan China, tetapi telah lebih sulit untuk mengukur reaksi di Hong Kong itu sendiri. Banyak orang tidak ingin bicara lagi.
Bahkan, selama beberapa tahun terakhir menjadi semakin sulit untuk membuat orang-orang biasa berbicara pikiran mereka tentang hubungan kota dengan daratan.
Lee Jonghyuk, seorang asisten profesor di Nanyang Technological University Singapura, mengatakan kepada BBC bahwa topik pembicaraan yang sensitif akan "secara alami musnah" dalam keadaan seperti ini.
"Orang-orang akan menyensor diri mereka sendiri, dan ini disengaja," katanya, seperti dikutip dari BBC, Minggu (4/4/2021).
"Kemungkinan besar, Partai Komunis Tiongkok akan menghancurkan kepercayaan sosial di antara warga negara dengan memberi insentif kepada lebih banyak orang di jalan untuk melaporkan kritik kepada pemerintah."
Politisi oposisi - mereka yang paling terpengaruh langsung oleh perubahan - masih berbicara, setidaknya untuk saat ini. Perubahan itu akan menempatkan Hong Kong "20 tahun yang ganjil kembali," memperingatkan Lo Kin-hei, ketua oposisi Partai Demokrat.
Dia mengatakan kepada BBC bahwa setiap kemajuan selama dua dekade terakhir pada dasarnya telah dihapus oleh Beijing.
"Kami tahu bahwa ruang bagi kami untuk berpartisipasi jauh lebih sedikit daripada sebelumnya, dan kami tahu bahwa sangat sulit untuk melewati sistem pemeriksaan," katanya, merujuk pada sistem yang di masa depan akan memutuskan siapa yang dapat mencalonkan diri.
Bendahara partai Lo Kin-hei, Ramon Yuen Hoi-man, mengatakan bahwa kepemimpinan China "menginjak-injak demokrasi" dan melanggar visi hak pilih universal yang dieja dalam konstitusi kota, Undang-Undang Dasar.
Lo Kin-hei dan pasukan pro-demokrasi lainnya sekarang menghadapi diskusi yang sulit tentang apakah mereka akan terus berpartisipasi dalam pemilihan "atau apakah kita akan pergi dengan cara lain".
Profesor Lee, dari Nanyang Technological University, mengatakan mungkin tidak ada jalan yang tersisa untuk pengaruh politik atau publik.
"Saya pikir sudah terlambat," katanya. "Kepemimpinan China tidak akan pernah menyerah kepada publik. Itu tidak akan pernah mengembalikan keputusan mereka bahkan dengan tekanan internasional."



Menemukan suara yang mendukung perubahan China sudah jauh lebih mudah daripada menemukan perbedaan pendapat terbuka.
Penny Sun adalah influencer online dengan ribuan pengikut di media sosial. Dia mengatakan kepada BBC dia sepenuhnya mendukung perubahan dan bahwa tokoh politik Hong Kong harus "patriot" dan melakukan hal yang sama.
Dia mengatakan dia menikmati lebih banyak kebebasan sekarang daripada yang dia lakukan selama bulan-bulan panjang protes 2019 yang dia gambarkan sebagai "kerusuhan".
"Selama kerusuhan saya takut bahwa saya bisa diserang karena berbicara pikiran saya, saya takut sesuatu bisa terjadi pada saya," katanya.
Dia mengatakan selama masa protes mereka yang mendukung China menghindari berbicara tentang politik agar tidak mengalami masalah. "Itu bukan Hong Kong seperti yang kami ketahui," katanya.
Dia mengatakan politisi "patriotik" masih akan bebas untuk membahas topik-topik yang penting dan jauh lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti masalah perumahan kota yang mendesak. "Hong Kong akan makmur dan hidup kita akan lebih stabil."
Yang lain khawatir ini hanya akan berlaku bagi mereka yang pandangannya sejajar dengan China, dan bukan bagi mereka yang berbeda pendapat.

Banyak di Hong Kong, serta pengamat dari luar negeri, telah terkejut dengan kecepatan yang dengannya perubahan drastis baru-baru ini terjadi. Dari perkenalan tahun lalu dari "hukum keamanan nasional" yang banyak dikritik - yang mengkriminalisasi pemisahan diri, subversi dan "kolusi dengan pasukan asing", dan membawa hukuman seumur hidup - hingga perubahan pemilu baru-baru ini.
Namun Profesor Lee mengatakan dia telah mengharapkan perubahan-perubahan itu datang lebih cepat. Kepemimpinan China "cukup takut dengan reaksi berantai domestik jika akan menyerah kepada Hong Kong", katanya.
"Anehnya, Beijing mempercayai kemampuan pemerintah Hong Kong untuk menangani para demonstran," tambahnya. "Namun, ketika protes massa kedua terjadi pada 2019, kepemimpinan Komunis memutuskan untuk terlibat langsung dalam isu-isu Hong Kong untuk menghilangkan sumber-sumber tindakan kolektif, seperti representasi demokrasi, jaringan sipil, dan sistem pendidikan."
Dua tahun kemudian, berbicara menentang Beijing telah membuat baik politisi pro dan oposisi dapat dengan mudah dijauhkan dari parlemen.
"Tidak akan ada keengganan," kata Profesor Lee. "Ini cukup pasti. Hak pilih universal hanyalah hambatan bagi stabilitas rezim Partai Komunis."

https://www.liputan6.com/global/read...-sistem-pemilu